Perdamaian Tanpa Palestina, Damai untuk Siapa?

Di forum dunia, kata perdamaian selalu terdengar indah. Perdamaian ibarat mantra universal yang membuat siapa pun tampak bermoral, beradab, dan berpihak pada kemanusiaan.

Tak heran, saat muncul ide "Dewan Perdamaian" dari Donald Trump dengan janji membangun kembali Gaza setelah perang, banyak negara—termasuk Indonesia—tertarik untuk ikut bergabung.

Namun, Sobat Yoursay, perdamaian versi siapa yang sebenarnya sedang dibahas? Sebab, sampai hari ini, suara rakyat Palestina sebagai suara yang paling penting justru absen dari forum tersebut.

Bayangkan sebuah rapat besar tentang masa depan sebuah rumah yang hancur. Semua orang diundang, arsiteknya ada, investornya hadir, polisi ada, bahkan tetangga jauh pun ikut datang. Akan tetapi, sang pemilik rumah justru tidak diajak bicara.

Ironisnya, rapat itu tetap diberi nama “rekonstruksi demi kebaikan penghuni”. Kurang lebih begitulah wajah dewan perdamaian ini jika ditelanjangi dari jargon diplomatiknya.

Trump memposisikan dirinya sebagai perancang utama perdamaian dunia. Gaza dianggap seperti proyek bangunan yang tinggal ditata ulang. Padahal, masalah di Gaza bukan cuma soal gedung yang hancur, tapi soal sejarah panjang penjajahan, pengusiran, dan penindasan.

Tanpa melibatkan Palestina sebagai subjek utama yang menentukan nasibnya sendiri, rencana ini hanya akan menjadi cara untuk mengatur konflik, bukan menyelesaikannya.

Indonesia, negara yang sejak awal berdiri lantang membela Palestina, kini berada di posisi yang membingungkan. Duduk di dewan yang mengklaim membawa perdamaian, namun berpotensi mengamini format damai yang menyingkirkan korban utama. Ini bukan sekadar soal niat baik, Sobat Yoursay, tapi soal siapa yang sebenarnya memegang kendali di meja tersebut.

Sering kali, perdamaian versi kekuatan besar bukanlah keadilan, melainkan stabilitas. Stabilitas yang nyaman bagi investor, aman bagi kepentingan geopolitik, dan rapi secara visual di laporan internasional. Tapi stabilitas semacam ini sering kali dibangun di atas pengorbanan mereka yang suaranya paling lemah.

Selama ini, Palestina sering hanya jadi latar belakang cerita sedih, bukan pemeran utama yang punya hak bicara. Saat jumlah korban tewas dibacakan, mereka jadi statistik. Saat rencana damai disusun, aspirasi mereka cuma jadi catatan kaki. Padahal, damai yang sesungguhnya harus dimulai dari pengakuan siapa yang disakiti dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Indonesia seharusnya paham betul soal ini. Bangsa kita lahir dari perlawanan terhadap penjajahan, bukan dari hasil kompromi dengan penindas. Maka kehadiran Indonesia di forum seperti ini semestinya membawa satu agenda tak bisa ditawar, yaitu tidak ada perdamaian tanpa Palestina di dalamnya.

Masalahnya, hingga kini, publik belum mendengar dengan jelas agenda itu disuarakan. Yang terdengar justru narasi besar tentang persatuan global, stabilitas kawasan, dan kerja sama internasional. Semua terdengar mulia, tapi terlalu abstrak. Sementara di lapangan, warga Gaza masih kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan.

Lebih bahayanya lagi, forum seperti ini bisa memberikan wajah baru bagi penjajahan. Dengan label "perdamaian", kata penjajahan bisa dipoles menjadi "keamanan", pengusiran disebut "relokasi", dan pendudukan wilayah dianggap sebagai "penataan wilayah". Bahasanya berubah jadi lebih halus, tapi penderitaannya tetap sama.

Di titik ini, konsistensi Indonesia sedang diuji. Apakah kita hadir cuma supaya dianggap eksis di pergaulan dunia? Ataukah kita berani menggunakan kursi itu untuk menggoyang meja perundingan agar lebih adil?

Damai yang jujur itu pasti tidak nyaman bagi banyak pihak. Ia menuntut keberanian untuk menunjuk siapa pelakunya, bukan cuma menyebut mereka sebagai "pihak yang bertikai”.

Jika dewan ini memang ingin membawa harapan, maka langkah pertamanya adalah memberikan kursi utama untuk Palestina. Tanpa itu, semua pidato tentang kemanusiaan hanya akan menjadi omong kosong di kalangan elite dunia.

CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS