Negara yang Sigap pada Pedagang Es Gabus, tapi Tertatih Menghadapi yang Berkuasa

Sobat Yoursay, pernahkah kamu merasa negara ini punya refleks yang aneh? Ada momen ketika negara bergerak begitu cepat, sigap, bahkan agresif. Tapi di saat lain, negara tampak ragu, lamban, dan penuh pertimbangan. Sayangnya, refleks cepat itu hampir selalu muncul ketika yang dihadapi adalah rakyat kecil.

Kasus pedagang es gabus di Kemayoran menjadi contoh yang terlalu telanjang untuk diabaikan. Hanya berbekal laporan warga dan kecurigaan visual, aparat langsung bertindak.

Dagangan disita, pedagang dipaksa makan es yang dituduh mengandung bahan berbahaya, bahkan berujung pada dugaan kekerasan fisik dan verbal. Semua itu terjadi sebelum satu pun hasil uji laboratorium keluar.

Beberapa hari kemudian, fakta berbicara. Tidak ada spons. Tidak ada bahan berbahaya. Es gabus itu aman dikonsumsi. Tapi Sobat Yoursay, pertanyaannya bukan lagi soal kandungan es. Pertanyaannya, mengapa negara begitu yakin menuduh sebelum membuktikan?

Negara kita punya standar ganda yang nyata. Ke pedagang kaki lima, negara bergerak tanpa pikir panjang—cukup modal curiga, langsung sikat.

Tapi ke perusahaan besar dan elite politik? Hukum mendadak jadi lamban dan penuh prosedur yang rumit. Kenapa ketegasan negara hanya punya nyali di depan mereka yang tak punya daya?

Sobat Yoursay tentu masih ingat berbagai kasus pangan berbahaya skala industri, pencemaran lingkungan oleh korporasi, atau skandal besar yang dampaknya merugikan jutaan orang. Anehnya, dalam kasus-kasus kelas kakap ini, "refleks" cepat negara mendadak hilang. Investigasi berubah menjadi drama yang berlarut-larut tanpa akhir yang jelas. Di sana, negara mendadak menjadi sangat bijaksana dengan meminta masyarakat untuk bersabar, beralasan bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Mengapa kehati-hatian itu hanya berlaku ke atas, bukan ke bawah?

Pedagang es gabus itu tidak punya kuasa untuk menunda, tidak punya pengacara mahal, dan tidak punya akses untuk mengatur narasi. Dalam hitungan menit, ia sudah menjadi “tersangka moral” di depan publik.

Dagangannya rusak, reputasinya hancur, dan tubuhnya terluka. Bahkan setelah dinyatakan tidak bersalah, bekas stigma tetap menempel karena video itu sudah terlanjur viral, sementara penjelasan ilmiah datang belakangan.

Sobat Yoursay, hukum kita ternyata tidak buta; ia masih sangat sadar akan status sosial.

Negara begitu berani bertindak agresif kepada yang tak berdaya, seolah risiko salah tuduh terhadap rakyat kecil itu murah harganya. Kalaupun salah, cukup kasih bantuan dan minta maaf, lalu masalah dianggap selesai. Seolah-olah martabat rakyat kecil bisa dibeli dengan ganti rugi instan.

Tapi bayangkan jika yang dituduh tanpa bukti adalah pemilik pabrik besar. Apakah aparat akan berani memaksa produknya dimakan di depan kamera? Apakah akan ada penggerebekan secepat itu tanpa hasil uji resmi? Atau justru akan dibentuk tim, rapat lintas lembaga, dan konferensi pers yang penuh kalimat aman?

Di sinilah ketimpangan itu terasa menyakitkan. Negara tampak gagah ketika menertibkan yang lemah, tapi kikuk saat harus berhadapan dengan yang kuat.

Sobat Yoursay, yang kita hadapi sebenarnya adalah cacat cara berpikir. Jika insting aparat selalu menempatkan warga miskin sebagai ancaman yang harus ditindak cepat, namun memperlakukan kekuasaan dengan protokol yang penuh kesantunan, maka keadilan sudah kehilangan keseimbangannya sejak awal. Keadilan tidak bisa tegak jika langkah pertamanya saja sudah dibangun di atas diskriminasi kelas.

Tugas negara adalah menyangga keadilan, bukan memvalidasi siapa yang punya kuasa dan siapa yang tidak. Standar kehati-hatian tertinggi seharusnya diberikan kepada mereka yang paling lemah. Sebab satu kesalahan kecil dari aparat bisa menjadi bencana besar bagi hidup orang kecil.

Sobat Yoursay, mari kita jadikan insiden ini sebagai pengingat. Ini bukan hanya soal salah tangkap, tapi soal keberanian negara untuk bersikap adil tanpa pandang bulu. Keadilan tidak boleh hanya "menukik" ke bawah.

Selama negara masih cepat curiga pada warga biasa namun mendadak tumpul di depan penguasa, maka ketertiban yang kita banggakan hanyalah ketertiban semu.

Dan pertanyaannya kini kembali ke kita semua, mau sampai kapan keadilan di negeri ini selalu datang terlambat bagi mereka yang paling membutuhkannya?