Terlalu Tua untuk Bekerja? Wajah Ageisme di Dunia Kerja Indonesia

Di banyak lowongan kerja, ada satu syarat yang sering dikritik yakni, usia maksimal 25 tahun, maksimal 30 tahun, atau fresh graduate lebih diutamakan. Batasan usia seolah menjadi filter awal yang dianggap wajar. Padahal, praktik ini adalah bentuk diskriminasi berbasis usia atau yang dikenal sebagai ageisme.

Ageisme di Dunia Kerja

Ageisme di dunia kerja bukan sekadar soal angka. Ia adalah cara pandang yang mengasumsikan bahwa usia tertentu identik dengan kemampuan tertentu. Yang muda dianggap lebih cepat belajar, lebih adaptif, lebih kreatif. Yang lebih tua dianggap kaku, lambat, sulit mengikuti teknologi, bahkan dianggap 'terlalu mahal' untuk digaji. Stereotip semacam ini bukan hanya menyederhanakan realitas, tetapi juga merugikan individu dan perusahaan itu sendiri.

Di Indonesia, batas usia dalam rekrutmen masih sangat lazim. Banyak pekerja usia 35 tahun ke atas mulai merasa cemas ketika kontraknya habis atau ketika perusahaan melakukan efisiensi. Bukan karena mereka tidak kompeten, tetapi karena pasar kerja kerap memandang usia sebagai beban, bukan aset. Padahal, usia sering kali membawa pengalaman, stabilitas emosional, serta kemampuan problem solving yang terasah oleh waktu.

Ironisnya, di saat yang sama kita terus berbicara tentang bonus demografi dan produktivitas nasional. Namun produktivitas seperti apa yang dibayangkan jika mereka yang masih berada dalam usia produktif justru tersingkir hanya karena angka di KTP?

Ageisme Menimpa Semua Lini

Ageisme juga tidak hanya menimpa pekerja yang lebih tua. Pekerja muda pun sering diremehkan karena dianggap belum matang atau belum cukup pengalaman. Mereka diminta pengalaman kerja minimal dua tahun untuk posisi entry level. Artinya, diskriminasi usia bekerja dua arah, di mana ada yang terlalu muda dianggap belum layak, yang terlalu tua dianggap sudah lewat masa.

Masalah ini menjadi semakin kompleks di era digital. Transformasi teknologi sering dijadikan alasan untuk merekrut tenaga kerja yang lebih muda. Padahal, kemampuan beradaptasi dengan teknologi tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh akses pelatihan dan kesempatan belajar. Ketika perusahaan enggan memberikan ruang peningkatan keterampilan bagi pekerja senior, lalu menyebut mereka tidak relevan, di situlah ketidakadilan terjadi.

Dampak ageisme tidak hanya ekonomi, tetapi juga psikologis. Penolakan berulang karena faktor usia dapat memicu krisis kepercayaan diri, stres, bahkan depresi. Individu merasa tidak lagi dibutuhkan, padahal secara kompetensi masih mampu bekerja. Dalam konteks sosial, ini berbahaya karena menciptakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sistemik.

Di banyak negara, diskriminasi berbasis usia telah menjadi perhatian serius dalam regulasi ketenagakerjaan. Namun di Indonesia, batas usia dalam iklan lowongan masih jarang dipersoalkan secara hukum. Ia dianggap praktik biasa. Normalisasi inilah yang membuat ageisme sulit terlihat sebagai masalah.

Ada Sistem Mengakar yang Perlu Dibenahi

Padahal, dunia kerja yang sehat seharusnya berbasis kompetensi, bukan asumsi. Jika perusahaan benar-benar ingin inovatif, keberagaman usia justru menjadi kekuatan. Kombinasi perspektif generasi muda dan pengalaman generasi senior dapat menciptakan keseimbangan antara kreativitas dan kebijaksanaan.

Sudah saatnya kita mempertanyakan "apakah batas usia benar-benar relevan dengan kualitas kerja?" atau "hanya cara cepat untuk menyederhanakan proses seleksi?"

Menghapus ageisme bukan berarti menafikan kebutuhan tertentu dalam pekerjaan. Ada posisi yang memang membutuhkan kondisi fisik spesifik. Namun itu harus dijelaskan secara objektif, bukan disamaratakan berdasarkan usia. Transparansi dan kejelasan kualifikasi jauh lebih adil dibanding menutup pintu hanya karena seseorang berusia 40 tahun.

Dunia kerja yang inklusif bukan hanya soal gender dan disabilitas, tetapi juga usia. Selama angka di KTP lebih menentukan daripada kompetensi, maka meritokrasi yang kita banggakan hanyalah ilusi.

Ageisme mungkin terasa sepele karena ia tersembunyi dalam syarat administrasi. Namun dampaknya nyata, ia membatasi kesempatan, mempersempit mobilitas sosial, dan menormalisasi diskriminasi. Jika kita ingin pasar kerja yang benar-benar adil, maka yang perlu dihapus bukan usia pekerja melainkan prasangka terhadapnya.