Hayuning Ratri Hapsari | Oktavia Ningrum
Ilustrasi Kesedihan Anak (Unsplash/@dariakashleva)
Oktavia Ningrum

Kabar tentang seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meninggal karena bunuh diri akibat tidak mampu membeli buku dan pena mengguncang nurani publik.

Di permukaan, peristiwa ini tampak seperti tragedi kemiskinan. Seorang anak dari keluarga miskin yang tak sanggup memenuhi kebutuhan sekolah. Namun para sosiolog dan psikolog mengingatkan, ada lapisan persoalan yang jauh lebih gelap dan kompleks daripada sekadar ketiadaan uang.

Fenomena bunuh diri pada anak tergolong sangat jarang dan hampir tidak pernah berdiri sebagai tindakan impulsif semata. Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan hopelessness (rasa putus asa yang ekstrem dan berkepanjangan).

Pada usia anak-anak, kemampuan kognitif untuk memikirkan solusi jangka panjang masih sangat terbatas. Ketika tekanan batin menumpuk dan anak merasa tak melihat jalan keluar, ia bisa sampai pada kesimpulan keliru bahwa menghilangkan dirinya adalah satu-satunya cara menghentikan masalah.

Dalam kasus ini, dugaan kuat mengarah pada rasa menjadi “beban” bagi orang tua. Anak tersebut disebut-sebut tidak bisa membeli buku dan pena, kebutuhan dasar dalam dunia sekolah. Rasa bersalah karena meminta, malu karena berbeda dari teman-temannya, dan takut mengecewakan orang tua bisa membentuk tekanan psikologis yang sangat berat.

Pada anak, emosi-emosi ini belum terolah dengan matang, sehingga rasa bersalah dapat berubah menjadi keputusasaan total.

Namun tragedi ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas. NTT selama ini kerap dicap sebagai daerah tertinggal, seolah itu adalah takdir geografis.

Padahal, narasi tersebut bisa disebut sebagai kebohongan yang menutupi ketidakadilan struktural. NTT bukan tidak mampu berkembang, melainkan kerap sengaja ditinggalkan oleh model pembangunan yang Jawa-sentris dan berorientasi pada kepentingan kapital.

Ironisnya, NTT memiliki sumber daya alam yang melimpah. Potensi pariwisata kelas dunia, kekayaan perikanan, hingga pertambangan tersimpan di wilayah ini. Namun pertanyaan besarnya selalu sama: ke mana keuntungan dari eksploitasi sumber daya itu mengalir?

Dalam banyak kasus, manfaat ekonomi tidak kembali ke masyarakat lokal dalam bentuk layanan publik yang memadai di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Melainkan mengalir ke pusat-pusat ekonomi di luar daerah.

Fakta lain yang menambah kepedihan adalah informasi bahwa anak tersebut sebenarnya terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Dana PIP secara teknis memang bisa digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, termasuk buku dan alat tulis.

Namun uang tersebut disebut digunakan oleh ibunya untuk membayar listrik. Ini bukan sekadar “penyalahgunaan”, melainkan cermin dilema kemiskinan ekstrem: ketika kebutuhan dasar rumah tangga saling bertabrakan, keluarga dipaksa memilih mana yang paling mendesak untuk bertahan hidup.

Di titik inilah kita melihat kegagalan sistemik. Bantuan sosial yang bersifat sektoral. Pendidikan dipisahkan dari kebutuhan hidup dasar, sering kali tidak sinkron dengan realitas keluarga miskin.

Negara mengasumsikan bahwa bantuan pendidikan akan digunakan sesuai peruntukannya, tanpa memastikan bahwa kebutuhan paling elementer seperti listrik, pangan, dan rasa aman sudah terpenuhi. Akibatnya, anak-anak menanggung beban psikologis dari pilihan-pilihan pahit yang seharusnya tidak pernah mereka pikul.

Tragedi ini adalah alarm keras bahwa persoalan bunuh diri pada anak tidak bisa dibaca secara sempit. Ia adalah pertemuan antara kemiskinan struktural, kegagalan kebijakan yang terfragmentasi, minimnya dukungan kesehatan mental dari keluarga dan lingkungan sekitar, serta pembangunan yang belum merata hingga kini.

Menyederhanakannya menjadi “tidak bisa beli buku dan pena” justru berisiko menutup akar masalah yang sebenarnya.

Lebih dari sekadar belasungkawa, kasus ini menuntut evaluasi serius. Apakah sistem bantuan sosial kita benar-benar berpihak pada martabat anak? Apakah pembangunan masih terus memusatkan keuntungan di satu wilayah sambil membiarkan daerah lain bertahan dengan luka yang sama dari generasi ke generasi?

Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab, tragedi serupa berpotensi terulang dan kembali menyisakan duka yang seharusnya bisa dicegah.