Drama Sekolah Daring April 2026: Kebijakan Bijak atau Sekadar Tes Ombak?

Sobat Yoursay, mari kita tarik napas lega sejenak. Kabar terbaru dari meja pemerintah memastikan bahwa wacana sekolah daring yang dimulai April 2026 nanti resmi dibatalkan.

Menteri Koordinator PMK, Pratikno, menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan demi efisiensi energi. Beliau menyebut istilah learning loss sebagai momok yang harus dihindari, sehingga pembelajaran tatap muka tetap menjadi harga mati.

Tapi, di balik pembatalan yang terkesan "bijak" ini, ada aroma ketidakkonsistenan yang terasa. Mengapa sebuah kebijakan strategis yang menyangkut jutaan siswa bisa muncul lalu menghilang hanya dalam hitungan hari seperti status galau di media sosial?

Sobat Yoursay, masyarakat sudah muak dijadikan kelinci percobaan bagi kebijakan yang dipaksakan. Pemerintah sering kali menggunakan ruang publik hanya sebagai laboratorium untuk mengukur reaksi. Jika gelombang protes memuncak, mereka tinggal memberikan klarifikasi atau membatalkan aturan tersebut. Namun, jika publik sunyi, kebijakan itu akan terus melaju tanpa hambatan.

Pola komunikasi seperti ini bukan hanya melelahkan secara mental bagi orang tua dan guru, tapi juga menjatuhkan wibawa pemerintah sendiri.

Seharusnya, sebuah kebijakan sekelas efisiensi energi nasional digodok dengan matang di internal sebelum dilempar ke ruang publik. Jika negara dikelola dengan cara "tes ombak" seperti ini, bukankah kita terlihat seperti sedang bermain-main dengan masa depan pendidikan anak-anak kita?

Namun, Sobat Yoursay, ada desas-desus yang menyebut bahwa pembatalan sekolah daring ini bukan semata-mata soal takut learning loss, tapi justru karena adanya proyek raksasa yang tidak boleh berhenti, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bayangkan jika sekolah diliburkan atau dibuat daring, bagaimana nasib distribusi logistik dan anggaran masif dari program makan siang tersebut? Kritik netizen yang menyebut bahwa segala sesuatu yang berpotensi menghambat jalannya MBG pasti akan dibatalkan, terlepas dari alasan efisiensi energi yang sempat digaungkan, terasa sangat masuk akal dalam konteks politik anggaran saat ini.

Sobat Yoursay, efisiensi energi melalui sekolah daring memang terasa sangat dipaksakan sejak awal. Bagaimana mungkin sektor pendidikan dijadikan "tumbal" pertama untuk menghemat BBM, sementara proyek-proyek mercusuar dan gaya hidup birokrasi yang boros energi tetap berjalan tanpa evaluasi ketat?

Jika pemerintah memang ingin proaktif menghadapi krisis energi global akibat perang di Timur Tengah, mengapa tidak mulai dari pengurangan penggunaan kendaraan dinas mewah atau pemangkasan seremoni-seremoni pemerintahan yang tidak perlu? Mengapa sekolah yang baru saja pulih dari luka pandemi harus kembali dipaksa masuk ke layar gawai? Pembatalan ini menunjukkan bahwa pemerintah sendiri pun sadar bahwa alasan penghematan energi lewat sekolah daring itu sangat tidak logis dan lemah urgensinya.

Sobat Yoursay, kebijakan yang berubah-ubah seperti ini sebenarnya sangat berbahaya bagi psikologi pendidikan. Sekolah butuh kepastian untuk menyusun kurikulum, kalender akademik, hingga persiapan ujian. Jika hari ini dibilang daring lalu besok luring, energi guru dan sekolah habis hanya untuk menyesuaikan administrasi.

Kita harus menuntut agar pemerintah lebih serius dalam memformulasikan solusi. Jangan jadikan sektor pendidikan sebagai laboratorium eksperimen kebijakan yang tidak matang. Jika alasannya adalah kualitas pendidikan, maka alasan itu harusnya sudah muncul sebelum wacana daring itu dilempar ke publik, bukan dijadikan alasan penyelamat muka saat kebijakan tersebut menuai protes masif.

Ketidakkonsistenan ini juga mencerminkan lemahnya koordinasi lintas kementerian. Hari ini kementerian A bilang begini, besok menko B bilang begitu. Sobat Yoursay, negara sebesar Indonesia tidak bisa dikelola dengan mentalitas "coba dulu saja". Kita butuh pemimpin yang mampu memverifikasi data sebelum bicara, bukan pemimpin yang baru sadar akan risiko setelah netizen memberikan kuliah umum di kolom komentar.

Sebagai penutup, pembatalan sekolah daring memang berita baik, tapi proses di baliknya adalah peringatan buruk. Kita harus tetap waspada agar ke depannya tidak ada lagi kebijakan "setengah matang" yang mendadak muncul hanya untuk menutupi ketidakmampuan manajemen energi atau demi mengamankan proyek tertentu.

Bagaimana menurut Sobat Yoursay, apakah kalian merasa lega dengan pembatalan ini, atau justru makin curiga dengan pola pengambilan keputusan pemerintah kita belakangan ini?

CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS