Jangan Biarkan 'Homeless Media' Jadi Humas Pemerintah: Mengapa Independensi Itu Harga Mati

Homeless media adalah istilah dari gambaran platform media sosial yang beroperasi tanpa memiliki situs web dan aplikasi tersendiri. Beberapa contoh akun media sosial yang tergolong dari homeless media di antaranya Folkative, USS Feed, Cretivox, Kok Bisa?, Big Alpha, Pandemic Talks, Dagelan, Indozone, dan lain sebagainya.

Isu tentang homeless media ini mencuat ketika Badan Komunikasi Pemerintah RI berencana merangkul sejumlah media untuk menjadi mitra strategis pemerintah dengan harapan dapat menjangkau komunikasi publik sehingga informasi yang disebarkan tepercaya dan terhindar dari berita hoaks.

Namun, setelah Muhammad Qodari, Kepala Bakom RI, menyebutkan beberapa homeless media yang diajak bekerja sama, warganet langsung menyerang postingan media-media yang disebutkan. Anehnya, sebagian homeless media menyangkal pernyataan Qodari dan menegaskan untuk tetap menjadi media independen.

Pada akhirnya, warganet dibuat kebingungan karena sampai saat ini pertanyaannya adalah sebenarnya siapa yang salah bicara dan manakah pernyataan pihak yang berkata sesuai fakta di lapangan, Bakom RI ataukah homeless media.

Mungkin sebagian dari kita sudah tahu bahwa ada sebetulnya media-media yang bermitra dengan pemerintah. Barangkali juga kita menyimpan rasa curiga bahwa beberapa media yang sempat dijumpai sepertinya selalu menyetujui kebijakan pemerintah dan tak pernah menentang.

Bukan karena kita berburuk sangka, tetapi memang pemikiran itu muncul disebabkan oleh dinamika ekonomi politik, konglomerasi media, serta pola relasi yang terbangun antara pemilik modal dan penguasa. Inilah yang membuat kita tidak bisa mendapat informasi secara seimbang sehingga batas jurnalisme objektif dan kepentingan politis-ekonomis menjadi kabur.

Mari kita bayangkan jika sekarang homeless media yang selalu menyebarkan informasi secara padat dan cepat harus bermitra dengan pemerintah. Setiap konten yang diunggah tentu mengalami perubahan karena secara tidak langsung menyelipkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Akhirnya, informasi yang dibagikan tidak lagi apa adanya dan justru bisa dimanipulasi.

Selain itu, informasi yang beredar di media sosial sangat berpengaruh terhadap cara berpikir generasi muda akan kinerja dan kebijakan pemerintah. Bahkan, saat ini dunia didominasi oleh Generasi Z dan Milenial sekitar 44% dari total populasi. Homeless media juga menjadi andalan mereka dalam membaca berita terkini; sebanyak 87% Generasi Z di Indonesia lebih suka mengonsumsi berita langsung dari media sosial.

Mengutip dari vero-asean.com, homeless media teratas yang sering dibaca oleh generasi muda di antaranya Folkative sebanyak 40% mengalahkan media arus utama seperti CNN Indonesia dan Detik.com. Selanjutnya, USS Feed mengalahkan media besar seperti Kompas.com. Oleh sebab itu, homeless media yang mengaku media independen ini begitu berpengaruh terhadap cara pandang generasi di era digital.

Lantas, seandainya pemerintah beralasan bahwa generasi muda sering kali mendapat informasi dari homeless media sampai-sampai mereka mengajak media-media tersebut untuk bermitra, tentu ada benarnya. Akan tetapi, pemerintah sebenarnya memiliki media untuk menyalurkan informasi, salah satu contohnya yaitu ANTARA News yang juga sudah merambah ke media sosial.

Kalau kita bicara soal pengikut di media sosialnya sedikit dan kurang menjangkau warganet, lalu bagaimana perjuangan homeless media yang dahulu jarang dikenal hingga sekarang mencapai ribuan hingga jutaan pengikut? Artinya, pemerintah berarti tidak kreatif dan hanya ingin mencari jalur instan dengan memanfaatkan media yang sudah besar serta mengambil independensi media. Jangan biarkan setiap homeless media bermitra dengan pemerintah sebab negara ini bisa kehilangan media independen.

Lebih dari itu, pemerintah juga tidak perlu memberantas hoaks dengan menjalin kemitraan melalui homeless media. Pemerintah sebaiknya memberi ruang untuk homeless media dengan berbagai cara. Contohnya dengan memverifikasi informasi bersama dengan lembaga pemeriksaan fakta berita, mendorong media untuk mendaftarkan diri secara legal mengikuti pedoman pemberitaan, dan memberi edukasi literasi digital kepada publik untuk membedakan informasi yang berisi opini, fakta, dan hoaks.

Menjaga kemandirian homeless media bukan hanya soal mempertahankan identitas mereka, melainkan soal melindungi hak publik atas informasi yang jujur dan berimbang. Pemerintah seharusnya berperan sebagai pendukung ekosistem digital melalui penguatan literasi dan penegakan etika jurnalistik, bukan justru menjadikan media independen sebagai corong kepentingan kekuasaan.