Menimbang Ulang Sekolah Daring di Tengah Krisis Global

Kekhawatiran terhadap dampak lanjutan dari ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, terutama pada sektor energi seperti BBM, mulai terasa di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah dan pemangku kebijakan cenderung mencari solusi cepat yang dianggap efisien, salah satunya dengan mendorong kebijakan work from home (WFH) serta menghidupkan kembali sistem sekolah daring. Namun, wacana tersebut segera memicu perdebatan luas di masyarakat.

Penolakan terhadap pembelajaran daring bukanlah tanpa alasan. Pengalaman kolektif selama pandemi COVID-19 masih meninggalkan jejak yang cukup dalam, khususnya di sektor pendidikan. Banyak siswa, orang tua, hingga tenaga pendidik merasakan bahwa sistem daring belum mampu menggantikan kualitas pembelajaran tatap muka secara utuh.

Dari sudut pandang saya, respons kritis masyarakat ini justru menunjukkan adanya kedewasaan dalam menilai kebijakan, bahwa efisiensi tidak selalu identik dengan efektivitas.

Memang tidak dapat dipungkiri, pembelajaran daring menawarkan kemudahan dalam hal fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa dapat mengakses materi tanpa harus hadir secara fisik di kelas, sementara guru dapat menyampaikan pembelajaran dengan bantuan teknologi. Namun, pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan. Ada dimensi emosional dan sosial yang justru menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter peserta didik.

Dalam pembelajaran tatap muka, interaksi antara guru dan siswa tidak hanya terjadi melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui bahasa tubuh, ekspresi, serta kedekatan emosional yang terbangun secara alami. Hal-hal semacam ini sulit, bahkan hampir mustahil, untuk direplikasi secara penuh melalui layar digital. Akibatnya, pembelajaran daring kerap terasa kering, monoton, dan berisiko menurunkan motivasi belajar siswa.

Lebih jauh lagi, sekolah sejatinya adalah ruang sosial. Di sanalah siswa belajar memahami perbedaan, membangun empati, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerja sama. Ketika interaksi ini dibatasi oleh ruang virtual, proses pembentukan karakter menjadi terhambat.

Dalam pandangan saya, inilah titik lemah utama dari pendekatan daring yang terlalu dominan, ia cenderung mengabaikan aspek kemanusiaan dalam pendidikan.

Selain persoalan kualitas pembelajaran, ada pula isu kesenjangan yang tidak bisa diabaikan. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital dan jaringan internet yang memadai.

Dalam konteks ini, penerapan sistem daring secara luas justru berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan dalam pendidikan. Alih-alih menciptakan efisiensi, kebijakan ini bisa menghasilkan eksklusi bagi mereka yang kurang beruntung.

Namun demikian, bukan berarti teknologi harus ditolak sepenuhnya. Justru sebaliknya, teknologi memiliki peran penting sebagai alat pendukung dalam proses pembelajaran. Yang menjadi persoalan adalah ketika teknologi diposisikan sebagai pengganti utama, bukan pelengkap. Di sinilah diperlukan kebijakan yang lebih seimbang dan kontekstual.

Menurut saya, pendekatan yang paling bijak adalah menggabungkan keunggulan pembelajaran daring dan luring secara proporsional. Sistem hybrid dapat menjadi alternatif yang lebih realistis, di mana teknologi dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar tanpa menghilangkan interaksi langsung yang esensial. Dengan cara ini, efisiensi tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas pendidikan itu sendiri.

Pendidikan adalah proses yang melibatkan manusia secara utuh: akal, emosi, dan interaksi sosial. Ketika konsep efisiensi hanya dipahami secara sempit sebagai penghematan waktu dan biaya, maka ada risiko besar terjadinya penyederhanaan makna pendidikan.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek praktis, tetapi juga nilai-nilai fundamental yang menjadi ruh dari pendidikan itu sendiri.

CEK BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS