Fenomena “orang bermasalah jadi terkenal” bukan lagi hal baru di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik terutama media sosial seperti TikTok semakin sering dipenuhi figur-figur yang viral karena kontroversi. Mulai dari perselingkuhan, simpanan no ani-ani yes, sampai pelaku menyimpang lain di ruang publik.
Dari kasus pribadi yang sensasional hingga perilaku yang problematik, semuanya bisa dengan cepat berubah menjadi “konten” yang mengundang perhatian. Di sinilah muncul kegelisahan yang semakin banyak dirasakan: apakah kita sedang tanpa sadar membesarkan orang yang seharusnya tidak dijadikan panutan?
Ungkapan “stop making stupid people famous” mungkin terdengar keras, tetapi di balik itu ada kritik sosial yang serius. Ini bukan semata soal tidak suka pada individu tertentu, melainkan tentang bagaimana ekosistem digital bekerja dan bagaimana kita sebagai pengguna turut membentuknya.
Algoritma media sosial tidak memiliki moral; ia hanya membaca interaksi. Semakin banyak orang menonton, mengomentari, atau membagikan sebuah konten, semakin besar peluang konten itu untuk terus naik dan menjangkau lebih luas. Artinya, bahkan kemarahan pun bisa menjadi bahan bakar popularitas.
Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika figur dengan rekam jejak kontroversial kembali diberi panggung, misalnya melalui podcast, wawancara, atau kolaborasi dengan kreator besar. Dalih yang sering muncul adalah “semua orang berhak mendapat kesempatan kedua.”
Secara prinsip, pernyataan ini tidak salah. Dalam banyak nilai sosial dan bahkan agama, ruang untuk berubah memang penting. Namun, persoalannya bukan sekadar memberi kesempatan kedua, melainkan bagaimana kesempatan itu diberikan dan dalam konteks apa.
Ketika seseorang yang pernah terlibat dalam skandal serius langsung kembali ke ruang publik tanpa proses refleksi yang jelas, tanpa pertanggungjawaban yang memadai, dan bahkan dibingkai secara simpatik, maka pesan yang sampai ke audiens terutama generasi muda, bisa menjadi bias.
Alih-alih melihat proses belajar dari kesalahan, yang terlihat justru normalisasi: bahwa kontroversi tidak menghalangi popularitas, bahkan bisa menjadi jalan pintas menuju ketenaran.
Di sinilah kekhawatiran publik menjadi relevan. Bukan soal membenci individu, tetapi tentang standar apa yang ingin kita bangun bersama. Dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi, figur publik tidak lagi terbatas pada selebritas konvensional. Siapa pun bisa menjadi “terkenal” dalam waktu singkat. Namun, tidak semua ketenaran memiliki nilai.
Bandingkan dengan negara lain yang memiliki mekanisme sosial lebih tegas terhadap figur bermasalah. Ketika sebuah skandal muncul, konsekuensinya bisa langsung terasa: kehilangan pekerjaan, kontrak dibatalkan, hingga hilangnya kepercayaan publik dalam jangka panjang. Sementara di Indonesia, fenomena yang sering terjadi justru sebaliknya, kontroversi menjadi komoditas. Semakin ramai dibicarakan, semakin besar peluang untuk diundang ke berbagai platform.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan hanya pada individu, tetapi pada sistem dan budaya konsumsi kita. Selama publik masih memberikan perhatian berlebihan pada konten-konten sensasional, selama itu pula “figur kontroversial” akan terus memiliki pasar.
Lalu, apa yang bisa dilakukan?
Pertama, perlu ada kesadaran kolektif untuk lebih selektif dalam memberi perhatian. Tidak semua hal harus dikomentari, tidak semua konten perlu diviralkan. Dalam konteks digital, perhatian adalah mata uang. Apa yang kita tonton dan respons akan menentukan apa yang terus muncul.
Kedua, kreator dan pemilik platform juga memiliki tanggung jawab etis. Memberi ruang pada seseorang seharusnya disertai dengan konteks yang jelas, bukan sekadar mengejar engagement. Jika memang ingin mengangkat isu “kesempatan kedua”, maka perlu ada narasi yang mendidik: tentang refleksi, konsekuensi, dan perubahan, bukan sekadar sensasi.
Ketiga, pendidikan literasi digital menjadi kunci. Generasi muda perlu dibekali kemampuan untuk memilah mana yang layak dijadikan inspirasi dan mana yang hanya sekadar hiburan tanpa nilai. Tanpa kemampuan ini, batas antara keduanya akan semakin kabur.
Pada akhirnya, pertanyaan penting yang perlu kita ajukan adalah: siapa yang kita pilih untuk kita dengarkan? Karena dari sanalah arah budaya populer kita terbentuk.
Jika kita ingin ruang publik yang lebih sehat, maka perubahan tidak hanya datang dari atas, tetapi juga dari kita sebagai penonton. Berhenti memberi panggung pada hal yang tidak memberi nilai bukan berarti menutup ruang perubahan, melainkan memastikan bahwa perhatian kita jatuh pada hal-hal yang memang layak diperhatikan.
Baca Juga
-
Seni Mengubah Hidup Lebih Ringan dan Bermakna di Buku Perbesar Otakmu
-
Krisis Perlindungan di Zona Konflik: Insiden Berulang Minim Akuntabilitas
-
Kota Pelajar dengan Gaji Satu Jutaan: Potret Pekerja di Kota Malang
-
Trading itu Judi? Belajar di Buku Paham Forex untuk Pemula dari Nol
-
Jenuh Baca Data dan Angka? Yuk Belajar Seru Bareng Buku Economics 101
Artikel Terkait
Kolom
-
Balik Kerja setelah Momen Liburan yang Hangat: Mood Hilang, Realita Datang
-
April Mop: Selain Bukan Budaya, Juga Tak Cocok dengan Rakyat Indonesia yang Nanggung Literasinya
-
Saat Opini Media Sosial Dianggap Lebih Valid dari Sains: Selamat Datang di Era Matinya Kepakaran
-
Krisis Perlindungan di Zona Konflik: Insiden Berulang Minim Akuntabilitas
-
Sesat Logika Tipikor: Saat Vendor Kreatif Jadi Kambing Hitam Anggaran
Terkini
-
Dari Jarum Turun ke Hati: Menyulam Ternyata Bisa Bikin Dopamin Happy!
-
Makin Autentik! Kenalan Yuk Sama Spotlight, Wajah Baru Yoursay yang Siap Curi Perhatian
-
Review Film Mardaani 3: Rani Mukerji Hadapi Mafia Pengemis yang Kejam
-
Sutradara Disebut Siap, Happy Death Day 3 akan Mulai Digarap
-
Seni Mengubah Hidup Lebih Ringan dan Bermakna di Buku Perbesar Otakmu