Ilusi Hemat Triliunan Rupiah Lewat WFH: Memangnya Semudah Itu?

Aparatur Sipil Negara (ASN) kini diminta bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Sekilas, hal ini terdengar seperti langkah sederhana, bahkan modern sebab sejalan dengan tren kerja fleksibel. Tetapi, di balik itu, ada target besar yang ingin dicapai. Apakah gerangan? Tiada lain selain penghematan anggaran negara hingga triliunan rupiah, terutama dari konsumsi bahan bakar.

Angkanya memang menggiurkan. Bayangkan, hanya dengan mengurangi mobilitas satu hari dalam seminggu, negara berpotensi menghemat miliaran hingga triliunan rupiah. Tetapi, pertanyaannya sederhana: apakah sesederhana itu?

Saya melihat kebijakan ini sebagai langkah awal yang baik, tetapi bukan jawaban akhir. Ia seperti menutup keran kecil, sementara pipa besar yang bocor masih dibiarkan mengalir deras. Hemat? Iya. Tetapi, cukup? Belum tentu, hadirin.

Masalah utama dalam pengelolaan anggaran negara tidak hanya terletak pada biaya operasional harian seperti transportasi atau listrik kantor. Yang jauh lebih besar justru ada pada belanja pegawai, proyek-proyek pemerintah, dan program publik yang acap kali tidak efisien atau bahkan salah sasaran.

Lebih jauh lagi, kita juga perlu jujur melihat sisi lain dari kebijakan ini. Bekerja dari rumah bukan tanpa biaya. Negara mungkin menghemat BBM, tetapi di sisi lain bisa muncul pengeluaran baru: subsidi internet, penguatan sistem digital, hingga perlindungan keamanan siber. Jadi, penghematan itu tidak sepenuhnya bersih tanpa biaya, tetapi ada kebutuhan dana lain yang diam-diam mengekor.

Belum lagi soal kesiapan. Tidak semua instansi siap menjalankan sistem kerja jarak jauh dengan efektif. Infrastruktur digital kita masih belum merata. Ada pegawai yang mungkin bekerja dengan koneksi internet stabil di kota besar, tetapi ada juga yang harus berjuang dengan sinyal yang putus-putus di daerah pedalaman.

Dalam kondisi seperti ini, work from home (WFH) bisa menciptakan ketimpangan baru antara yang bisa bekerja optimal dan yang terhambat oleh kondisi.

Produktivitas juga jadi taruhan. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan budaya kerja yang adaptif, WFH berisiko menurunkan kinerja. Dan ketika kinerja turun, yang terjadi bukan efisiensi, melainkan inefisiensi dalam bentuk baru. Pelayanan publik bisa melambat, koordinasi terganggu, dan pada akhirnya masyarakat yang merasakan dampaknya.

Lalu ada satu pertanyaan yang sering luput: apakah pengurangan mobilitas ASN benar-benar berdampak besar pada konsumsi BBM secara nasional? Realitasnya, banyak pekerja di sektor informal tetap beraktivitas seperti biasa. Bahkan, tidak sedikit pegawai yang justru menggunakan waktu WFH untuk kegiatan di luar rumah. Jadi, efek penghematan itu mungkin tidak sebesar yang dibayangkan.

Bagi saya, inti dari semua ini sederhana: kebijakan WFH seharusnya tidak berhenti sebagai simbol efisiensi. Ia harus menjadi pintu masuk menuju perubahan yang lebih besar. Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik yang benar-benar terintegrasi, serta pengawasan anggaran yang transparan. Itulah langkah-langkah yang benar-benar bisa membawa dampak signifikan.

Kalau tidak, kita hanya akan sibuk merapikan permukaan, sementara masalah utama tetap tersembunyi di dalam.

Walhasil, hemat anggaran bukan soal seberapa sering kita bekerja dari rumah, tetapi seberapa berani kita membenahi sistem yang selama ini boros tanpa disadari.

Eh, sudah siang hari, matikan tuh lampu di teras rumah!

Oh ya, kalau masaknya sudah selesai, kompornya matikan!