Tugas Online, Biaya Offline: Realita Sekolah Gratis di Era Digital

Berbicara mengenai biaya pendidikan di Indonesia tak bisa dilepaskan dengan campur tangan pemerintah. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya telah mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun dari SD hingga SMP, termasuk sekolah swasta tertentu. Namun sekolah swasta 'elite' dibolehkan memungut biaya dari siswa. Pengamat pendidikan mengingatkan sejumlah persoalan yang menanti jika pelaksanaannya tidak cermat.

Artinya, kata-kata "sekolahku gratis" tentu memang benar adanya. Sekolah gratis hadir seolah menjadi kabar baik bagi permasalahan pendidikan. Seolah semua masalah pendidikan telah usai jika pendidikan tidak dibebankan dengan biata.

Tapi di balik itu, ada realitas yang jarang dibicarakan. Pada dasarnya masih ada hal untuk bisa benar-benar 'sekolah', dimana seorang siswa tetap harus membayar. Bukan SPP, melainkan biaya-biaya tak terlihat yang diam-diam menentukan siapa yang bisa bertahan dan siapa yang tertinggal.

Era Digital dan Beban Biaya yang Kerap Tidak Disadari

Di era digital seperti sekarang, belajar tidak lagi cukup dengan buku tulis dan seragam. Tugas diberikan lewat platform online, materi dikirim melalui grup chat, dan absensi kadang dilakukan dengan sekali klik.

Semua terlihat praktis selama seorang siswa punya kuota internet, ponsel yang memadai, dan jaringan yang stabil. Masalahnya, tidak semua siswa punya itu.

Bagi sebagian pelajar, membeli kuota internet bukan keputusan kecil. Ada yang harus memilih antara mengisi paket data atau menyisihkan uang untuk ongkos berangkat sekolah.

Ada juga yang bergantian menggunakan satu ponsel dengan anggota keluarga lain. Ketika tugas menumpuk dan koneksi tidak mendukung, yang dipertaruhkan bukan hanya nilai, tapi juga rasa percaya diri.

Di sinilah 'hidden cost' itu bekerja dan tak pernah kita sadari. Beban biaya digital ini tidak tercatat di brosur sekolah atau kebijakan pemerintah, tapi dampaknya nyata.

Pendidikan memang digratiskan secara administratif, namun akses untuk benar-benar belajar tetap berbayar. Ironisnya, biaya ini sering kali justru lebih membebani mereka yang paling membutuhkan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan.

Pendidikan Gagal Jadi Alat Pemerataan

Kesenjangan yang terjadi di era digital ini juga diperparah oleh asumsi bahwa semua siswa berada di titik yang sama. Ketika guru memberikan tugas berbasis video atau meminta presentasi digital, ada ekspektasi bahwa semua murid bisa mengikuti. Padahal, bagi sebagian siswa, membuka file saja sudah menjadi perjuangan. Ketika mereka tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, yang terlihat adalah 'kemalasan' bukan sebagai sebuah keterbatasan.

Akibatnya, pendidikan yang seharusnya menjadi alat pemerataan justru berpotensi memperlebar jurang. Siswa yang memiliki akses teknologi akan terus melaju, sementara yang lain tertinggal bukan karena kurang pintar, tapi karena kurang fasilitas.

Dalam jangka panjang, ini bisa memengaruhi pilihan hidup mereka—mulai dari melanjutkan pendidikan hingga menentukan pekerjaan.

Ada Sistem yang Perlu Diperhatikan dan Diperbaiki

Namun, situasi ini bukan tanpa harapan. Ada banyak langkah kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Pemerintah, misalnya, dapat memperluas subsidi tidak hanya pada biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan penunjang seperti kuota internet dan perangkat belajar. Sekolah juga bisa lebih fleksibel dalam memberikan tugas, dengan mempertimbangkan kondisi siswa secara lebih manusiawi.

Selain itu, peran komunitas, sekolah dan lingkungan juga penting. Inisiatif seperti wifi bersama di lingkungan warga, perpustakaan digital komunitas, atau program pinjam perangkat bisa menjadi solusi nyata. Hal-hal sederhana seperti ini menunjukkan bahwa solidaritas masih bisa menutup celah yang tidak dijangkau kebijakan.

Pada akhirnya, kita perlu mengubah cara pandang tentang 'sekolah gratis'. Gratis tidak boleh berhenti pada penghapusan SPP, tapi harus mencakup akses yang benar-benar setara untuk belajar. Karena pendidikan bukan hanya tentang hadir di kelas, melainkan tentang kesempatan untuk berkembang tanpa dibatasi oleh hal-hal yang seharusnya bisa diatasi bersama.

Jika tidak, maka 'gratis' hanya akan menjadi ilusi atau sebuah label yang terdengar indah, tapi tidak sepenuhnya bisa dirasakan oleh semua. Dan selama masih ada siswa yang harus berpikir dua kali hanya untuk sekadar masuk ke kelasnya, perjuangan menuju pendidikan yang adil sebenarnya belum selesai.