Mitos Sekolah Negeri Gratis: Menakar Hidden Cost di Balik Label Favorit

Siapa di sini yang kalau denger kata 'Sekolah Favorit' langsung kepikiran fasilitas mewah, tapi kalau denger kata 'Bayarannya' langsung pengen keluar dari kenyataan? Sobat Yoursay, mumpung sebentar lagi Hari Pendidikan Nasional, yuk kita ngobrol jujur soal The Hidden Cost of Education.

Berdasarkan pengalamanku sekolah di SMA hits-nya Kabupaten Cirebon beberapa tahun lalu, ternyata jadi anak sekolah negeri itu nggak semurah yang dibilang pejabat di TV. Memang sih, secara teknis nggak ada tagihan SPP bulanan, tapi nyatanya "tagihan-tagihan" lain tetap mengalir deras. Entah sekarang sudah ada perubahan atau belum, tapi inilah realitas yang aku hadapi saat itu.

Sebenarnya, aku tuh sama sekali nggak ada niat buat daftar ke SMA favorit itu. Tapi ya namanya juga anak bungsu, power orang tua itu mutlak, Sobat Yoursay. Ditambah lagi, ada semacam tradisi turun-temurun di keluargaku: ke mana kakakku sekolah, ke situ pula aku harus "dibuang". Mulai dari SD, SMP, sampai SMA, kami selalu satu atap.

Kakakku beda dua tahun di atasku. Orang tua mana yang nggak bangga punya dua anak di sekolah paling bergengsi di kabupaten? Tapi buat aku yang saat itu terpaksa daftar, hal itu menjadi awal dari petualangan finansial yang cukup challenging.

Baru juga menginjakkan kaki di gerbang saat hari pendaftaran ulang, kita sudah disambut dengan tagihan yang nggak santai. Sobat Yoursay, bayangkan, semua seragam wajib beli di koperasi sekolah. Dari putih abu-abu, pramuka, batik khas sekolah, sampai baju olahraga. Totalnya? Hampir tembus dua juta rupiah!

I mean, seriously? Untuk masyarakat menengah ke bawah, angka dua juta itu bukan sekadar angka, itu jatah makan sekeluarga buat sebulan lebih. Untungnya, pihak sekolah mengizinkan sistem cicil. Tapi tetap saja, bayang-bayang utang seragam itu rasanya lebih berat daripada beban tas ransel yang isinya buku paket tebal-tebal.

Nggak berhenti di seragam, ada lagi yang namanya "Uang Gedung" atau uang sumbangan bangunan. Nominalnya saat itu di atas satu juta rupiah. Di titik ini, keluargaku akhirnya harus mengajukan surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Berkat surat sakti itu, aku mendapat potongan 50%. Alhamdulillah, setidaknya beban orang tuaku sedikit berkurang. Tapi ya itu, ada rasa getir yang terselip. Di sekolah yang labelnya favorit dan negeri, penggunaan SKTM seolah-olah menjadi pengingat harian bahwa ada kesenjangan ekonomi yang nyata di antara para siswanya.

Belum lagi urusan LKS (Lembar Kerja Siswa). Setiap naik kelas, kita diwajibkan beli LKS di koperasi senilai ratusan ribu rupiah untuk semua mata pelajaran. Kalau nggak beli? Ya siap-siap aja ketinggalan tugas atau kena tegur guru.

Di sisi lain, aku akui sekolahku memang punya fasilitas juara; ada lab komputer, laboratorium lengkap, perpustakaan, sampai ruang kesenian. Tapi aku jadi berpikir, apakah fasilitas mewah ini memang harus dibayar dengan cara memeras kantong orang tua lewat jalur-jalur non-SPP?

Sekolah di tempat favorit itu artinya kita harus siap bergaul dengan anak-anak yang punya privilege tingkat dewa. Banyak teman-temanku yang diantar jemput pakai mobil pribadi atau motor keluaran terbaru. Sementara aku? Aku adalah member setia angkot Cirebon dengan tarif Rp3.000 sekali jalan.

Jujur, selama SMA aku sangat berhati-hati dalam bergaul. Bukan karena sombong, tapi karena aku tahu diri. Salah pilih circle bisa berujung pada gaya hidup "hedon" yang nggak sanggup aku kejar. Kalau mereka ngajak nongkrong atau jajan yang aneh-aneh, aku lebih baik mundur perlahan. Wong buat bayar cicilan buku saja sudah syukur, masa mau gaya-gayaan.

Jadi, Sobat Yoursay, apakah benar sekolah negeri itu gratis? Kalau cuma dilihat dari absennya SPP, mungkin iya. Tapi kalau dihitung dari seragam, uang gedung, sampai buku wajib, label "gratis" itu rasa-rasanya cuma mitos.

Harapannya, pemerintah jangan lagi menutup mata bahwa "gratis" di atas kertas belum tentu berarti "bebas biaya" di lapangan. Kebijakan pendidikan kita perlu bergeser dari sekadar subsidi SPP menuju subsidi berbasis kebutuhan riil, seperti bantuan seragam, transportasi terintegrasi, atau pengadaan buku tanpa harus menguras kantong di koperasi.

Sekolah negeri seharusnya menjadi tempat di mana anak tukang angkot dan anak pejabat bisa duduk di bangku yang sama tanpa harus merasa terbebani oleh biaya-biaya "tersembunyi". Pendidikan adalah hak, bukan produk mewah yang hanya bisa diakses dengan nyaman oleh mereka yang berkecukupan.

Namun, kalau jujur-jujuran melihat penyaluran anggaran pemerintah dari tahun ke tahun, rasanya kok agak impossible ya untuk benar-benar memajukan pendidikan Indonesia? Gimana nggak pesimis, kalau anggaran pendidikan kita nyatanya masih kalah telak dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya fantastis itu.

Nampaknya, pemerintah kita memang belum sepenuhnya berniat memajukan kualitas SDM lewat jalur pendidikan formal. Seolah-olah kita cuma dikasih makan biar kenyang, tapi urusan fasilitas dan akses sekolah yang beneran terjangkau masih dibiarkan jadi beban masing-masing keluarga.

Gimana menurut kalian, Sobat Yoursay? Apa kalian juga pernah merasa "terjebak" di sekolah yang katanya gratis tapi ternyata banyak tagihannya?