Dipaksa Cukup untuk Segala Hal, Ironi Pendidikan Masyarakat Menengah

Barangkali banyak teman-teman yang mengalami hal serupa. Nekat kerja sampingan, demi membiayai kuliah dari UKT sampai uang print tugas-tugas yang tak terasa menguras kantong. 

Di atas kertas, pendidikan kita semakin inklusif. Kata “gratis” digaungkan, beasiswa diperluas, dan akses disebut semakin terbuka. Namun di lapangan, realitasnya tidak selalu sesederhana itu. Ada lapisan emosi, stigma, dan ketimpangan tak tertulis, yang justru lebih menentukan perjalanan seorang pelajar dibandingkan kebijakan itu sendiri.

Salah satu ironi yang jarang dibicarakan adalah ketika siswa dari kalangan menengah ikut mengejar beasiswa prestasi. Secara aturan, mereka berhak. Beasiswa berbasis prestasi memang tidak dibatasi oleh latar belakang ekonomi. Namun dalam praktik sosial, ada pandangan yang diam-diam menghakimi seolah mereka “merebut” hak orang lain yang lebih membutuhkan.

Tatapan sinis itu nyata. Komentar-komentar kecil yang terdengar sepele, tetapi menempel lama di kepala. Seolah-olah ada standar tak tertulis tentang siapa yang “pantas” bermimpi lebih jauh. Padahal, jika ditarik ke akar, beasiswa prestasi seharusnya menjadi ruang meritokrasi. Tempat usaha dan kemampuan dihargai, bukan latar belakang ekonomi semata.

Di sisi lain, ada kegelisahan yang lebih dalam. Banyak dari kalangan menengah tumbuh dengan kesadaran bahwa mereka cukup, tapi tidak aman. Mereka tidak miskin, tetapi juga tidak memiliki jaring pengaman yang kuat.

Satu krisis saja bisa mengubah segalanya. Dalam situasi seperti ini, mengejar beasiswa bukan soal serakah, melainkan strategi bertahan.

Apalagi jika kita bicara tentang kontribusi yang sudah diberikan. Pajak yang dibayar keluarga bukan angka kecil. Namun fasilitas publik yang dirasakan sering kali terasa stagnan. Itu-itu saja, tidak merata, dan kadang jauh dari kata layak. Di tengah itu, berita korupsi terus bermunculan, seolah menjadi latar belakang yang tak pernah benar-benar hilang.

Dalam kondisi seperti ini, wajar jika muncul pertanyaan, salahkah jika seseorang ingin mendapatkan kembali sebagian dari apa yang telah ia berikan pada negara?

Namun tidak semua orang memilih jalan itu. Ada juga yang justru menahan diri. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu banyak pertimbangan. Moral, sosial, bahkan emosional.

Mereka memilih tidak mengambil beasiswa, lalu mencari jalan lain. Bekerja sampingan, mengatur pengeluaran, dan berjalan pelan dengan kaki sendiri.

Di sinilah muncul fenomena yang lebih sunyi, mimpi yang diredam.

Keinginan untuk belajar bahasa Inggris, mengikuti kursus musik, mencoba olahraga seperti panahan atau berenang. Semua itu perlahan dikategorikan sebagai “tidak perlu”. Bukan karena tidak penting, tetapi karena kondisi memaksa untuk memprioritaskan yang paling mendesak.

Dalam logika ekonomi, ini masuk akal. Namun dalam dimensi manusiawi, ini adalah bentuk pengorbanan yang sering tidak terlihat.

Kesenjangan ekonomi tidak selalu tampak dalam bentuk ekstrem. Ia juga hadir dalam keputusan-keputusan kecil. Memilih tidak ikut kegiatan, menunda keinginan, atau bahkan mengubah arah hidup.

Salah satu contoh paling nyata adalah saat memilih kampus. Idealnya, seseorang mempertimbangkan akreditasi, kualitas jurusan, atau reputasi institusi. Namun bagi sebagian orang, mencari range UKT. Mampukah aku membayarnya sendiri?

Ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal rasa aman. Ada ketakutan yang diam-diam bekerja. A jika suatu hari orang tua tidak lagi mampu membayar? Dalam ketakutan itu, lahirlah pilihan-pilihan yang lebih realistis, meski mungkin mengorbankan potensi.

Sebagian orang mungkin menyebut ini sebagai sikap pesimis. Namun jika dilihat lebih dekat, ini justru bentuk kemandirian yang pahit. Ada keinginan untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa bergantung sepenuhnya pada siapa pun, termasuk negara. Bahkan ada dorongan untuk tidak terikat pada “balas budi” yang sering kali menyertai bantuan.

Apakah itu egois? Mungkin. Tapi juga manusiawi.

Masalahnya, sistem kita belum sepenuhnya mampu menjembatani kebutuhan yang beragam ini. Beasiswa masih sering dipersepsikan secara sempit, bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran, dan ruang untuk berkembang di luar akademik masih terasa sebagai kemewahan.

Akibatnya, banyak anak muda yang sebenarnya memiliki potensi besar justru tumbuh dalam mode bertahan, bukan berkembang.

Opini ini tidak bermaksud menolak konsep beasiswa atau pendidikan gratis. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk melihat lebih dalam. Bahwa akses pendidikan bukan hanya soal tersedia atau tidak, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan itu dirasakan secara adil oleh semua lapisan.

Karena pada akhirnya, pendidikan seharusnya membuka jalan bagi mimpi. Bukan membuat seseorang merasa harus mengecilkan mimpinya agar bisa bertahan.