M. Reza Sulaiman | Wenny Simbolon
Keindahan Danau Toba (Pexels/Nabihah Bazli)
Wenny Simbolon

Indonesia kini sedang menjadi "primadona" bagi dunia. Gelombang kedatangan turis dan pekerja asing yang menetap (sering disebut digital nomad) membawa tren digital yang sangat masif. Pernah tidak Anda berpikir tentang kenapa di dunia yang serba digital ini, semakin banyak warga lokal yang jatuh miskin? Atau bahkan tidak mampu untuk menyesuaikan, bahkan mengimbangi kemajuan digital saat ini?

Di satu sisi, ini terlihat seperti kemajuan. Namun di sisi lain, ada kenyataan pahit yang sering kita rasakan sebagai warga pribumi. Mengapa teknologi semakin maju, tapi masyarakat lokal justru makin tertinggal?

Kenyataan di Balik "Kemajuan" Digital

Kita sering melihat kafe-kafe baru yang estetik dan ruang kerja modern bermunculan. Pihak asing datang membawa laptop, ide-ide kreatif, dan modal yang besar. Namun, sering kali kemajuan ini hanya berputar di lingkaran mereka saja.

Fenomena ini disebut sebagai Paradoks Digital Nomad. Kita melihat lapangan kerja baru tercipta, namun sering kali warga lokal hanya berakhir sebagai pekerja kasar atau penyedia jasa transportasi. Sementara itu, angka kemiskinan di beberapa daerah tetap tinggi karena warga tidak memiliki akses atau keahlian untuk ikut terjun ke dunia digital yang dibawa para pendatang tersebut.

Penyelamat Ekonomi atau Penjajahan Modern?

Ini adalah pertanyaan yang sulit namun perlu kita ajukan. Ketika para pendatang ini menetap, harga sewa tanah dan biaya hidup di lingkungan sekitar ikut melonjak drastis.

Bagi warga lokal dengan penghasilan pas-pasan, ini adalah ancaman. Kita seolah "terusir" pelan-pelan dari tanah kelahiran sendiri karena tidak sanggup membayar harga yang sudah disesuaikan dengan kantong warga asing. Inilah yang disebut penjajahan modern: ketika kita menjadi asing di rumah sendiri karena kalah secara ekonomi dan teknologi.

Mencari Jalan Keluar: Solusi Nyata

Kita tidak bisa sekadar menutup diri dari dunia luar. Solusinya bukan mengusir, melainkan mengatur. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil:

  1. Pajak untuk Rakyat: Menerapkan kontribusi khusus bagi pendatang asing yang dananya digunakan langsung untuk membangun sekolah atau pusat pelatihan bagi warga lokal.
  2. Wajib Berbagi Ilmu: Mewajibkan para ahli digital asing untuk memberikan pelatihan (seperti bahasa Inggris atau coding) kepada pemuda desa sebagai syarat mereka menetap.
  3. Lindungi Harga Sewa: Pemerintah harus membatasi harga sewa properti agar warga lokal tidak terpinggirkan oleh kenaikan harga yang gila-gilaan.
  4. Pusat Belajar Digital: Membangun tempat belajar teknologi gratis di pelosok daerah, agar anak muda pribumi tidak hanya menjadi penonton, tapi juga bisa bekerja secara global dari desanya sendiri.

Berdaulat di Tengah Arus Digital

Tantangan besar bagi Indonesia saat ini bukanlah kedatangan pihak asing itu sendiri, melainkan bagaimana kita mengelola kehadiran mereka agar tidak menjadi "benalu" ekonomi. Kita harus sadar bahwa kemajuan sejati bukan diukur dari seberapa banyak turis yang datang atau seberapa cepat koneksi internet di sebuah kafe, melainkan dari seberapa sejahtera rakyat yang tinggal di sekitarnya.

Kita tidak ingin melihat anak cucu kita nantinya hanya menjadi saksi sejarah kemajuan teknologi yang terjadi di tanah mereka, tanpa pernah merasakannya. Sudah saatnya kita bangkit dari posisi penonton dan mulai mengambil kendali atas arus digitalisasi ini.

Dengan pendidikan yang tepat, regulasi yang kuat, dan keberanian untuk menuntut keadilan ekonomi, kita bisa memastikan bahwa Indonesia bukan hanya sekadar tempat bermain bagi warga dunia, tetapi sebuah rumah yang makmur, adil, dan berdaulat bagi rakyat pribuminya sendiri. Teknologi adalah alat, dan ia akan bermanfaat hanya jika berada di tangan yang tepat. Mari kita pastikan tangan itu adalah tangan rakyat Indonesia sendiri.