Berhitung Bea Masuk Sekolah, Dilema Kaum Menengah Jelang Tahun Ajaran Baru

Tanpa terasa tahun ajaran baru sudah di depan mata. Salah satu keponakan kami tahun ini genap berusia lima tahun. Ibunya, atau adik ipar saya, suatu kali datang dan bertanya kepada, berapa biaya bersekolah di TK A? Dia ingin tahu karena anaknya sudah cukup usia untuk masuk TK. Selain itu, dia tahu bahwa  anak bungsu saya adalah alumni TK A.

Tentu saya berusaha  menjawab pertanyaannya.  Berdasarkan pengalaman tahun lalu, biaya masuk berkisar Rp700.000 dan SPP Rp75.000. Sedangkan untuk tahun ini biaya administrasi (termasuk seragam sekolah)menjadi Rp825.000, dan SPP Rp85.000.

Setelah bertanya kepada saya, adik ipar masih mencari referensi lain. Dia bertanya kepada tetangga lain, besaran biaya masuk sekolah di TK B. Kebetulan dari segi jarak, TK B ini masih berada di kawasan yang sama dengan rumah adik. Sedangkan TK A harus menyeberangi jalan raya.

Dari hasil perbandingan biaya, adik ipar berpendapat  kedua TK ternyata ada selisih yang lumayan. Di mana biaya di TK A lebih ‘murah’ ketimbang TK B. Namun akhirnya adik ipar memutuskan mendaftarkan anaknya ke TK B saja. Sebab walaupun lebih murah, untuk antar jemput ke TK A dia bakal memerlukan motor. Padahal motornya yang hanya satu itu dipakai suaminya pergi bekerja. Sementara jika ke TK B, dia bisa antar jemput dengan berjalan kaki.

Begitulah cara adik ipar saya mengambil keputusan. Ketika saya ingatkan bakal adanya biaya-biaya tersembunyi di TK B, dia hanya tersenyum pasrah. Pikirnya, dia besok bisa mencari tambahan penghasilan dari memijat wanita dan anak-anak. Sementara suaminya tetap mengais rezeki sebagai buruh harian. Yang penting, anaknya bisa masuk TK tahun ini.

Lain lagi cerita adik kandung saya, yang tinggal  di kota sebelah. Dia dan istrinya ingin mendaftarkan anak keduanya ke SD/MI, meskipun secara hitungan umur belum genap tujuh tahun. Pasangan itu segera berburu info. Ada dua MI negeri, satu MI swasta, satu SD negeri, dan satu SD swasta yang menjadi alternatif.

Awalnya mereka mencoba mendaftarkan anak ke MI negeri favorit. Segera saja adik saya dibuat termangu begitu prosesnya dijalani. Sekolah tersebut mensyaratkan nominal minimal infaq awal masuk sebesar Rp3.500.000 (Rp3,5 juta), dan biaya per bulan minimal Rp500.000. Adik saya dan istrinya terpaksa mundur teratur. Biaya itu jelas di luar jangkauan meskipun keduanya sama-sama bekerja.

Biaya di MI negeri satunya jauh lebih ‘murah’, hanya Rp150.000 per bulan. Akan tetapi jaraknya terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Sehingga untuk opsi ini pun mereka pilih mundur.  Ada MI swasta yang jaraknya dekat, biaya  pun terjangkau. Kali ini kendalanya ada di anak mereka yang menolak bersekolah di situ meski sudah dibujuk.

Pusing? Tentu. Saya saja yang hanya dibagi ceritanya ikut pusling (pusing tujuh keliling), apalagi mereka. Nah, sebetulnya kalau mau cari yang terjangkau dengan level penghasilan adik saya itu, ada pilihan SD negeri. Untuk yang ini, sudah dijamin murah, dan jaraknya hanya beda blok saja dari rumah mereka. Keponakan saya bisa pulang pergi berjalan kaki jika bersekolah di situ.

Namun, kali ini pertimbangannya bukan biaya. Adik ipar saya bilang, lingkungan pergaulan di SD negeri tersebut amat mengkhawatirkan. Dia sering dengar kabar adanya pembulian, serta beredarnya video porno di kalangan anak-anak di sana. Hal yang disesali, menurut adik ipar, ialah belum adanya tindakan yang diambil  oleh pihak terkait untuk menertibkan situasi itu.

Tinggal tersisa opsi satu SD swasta, yang lokasinya relatif dekat walaupun beda kecamatan. Anak pertama mereka tujuh tahun lalu  bersekolah di situ, dengan besar SPP Rp250.000 per bulan. Tentunya biaya tersebut mengalami kenaikan kini. Bagaimanapun komponen biaya tersebut terasa jadi ganjalan di masa ini bagi keluarga adik saya.

Setelah lama berhitung-hitung, adik  saya dan istrinya memutuskan belum akan menyekolahkan anak kedua mereka di tahun ajaran baru ini. Mereka ingin mematangkan usia anaknya hingga genap tujuh tahun (lebih sedikit), seraya mengokohkan finansial mereka.

Dari kedua kisah di atas saya mengambil kesimpulan begini: walaupun pendidikan dasar adalah hak asasi setiap warga negara, kemampuan untuk bisa mengaksesnya tidaklah sama. Apalagi  in this economy. 

Kaum menengah ke bawah, apalagi yang rentan miskin, wajib berhitung biaya-biaya sekolah secara cermat.  Supaya kendile ora njomplang, kata orang Jawa zaman dulu. Terjemahan bebasnya adalah, agar wadah beras tidak miring. Kendil yang miring terjadi akibat isinya kosong atau sedikit, menandakan keseimbangan cadangan makanan terganggu. 

Apakah  Sobat Yoursay punya pemikiran yang sama?