Ironi Literasi di Indonesia: Buku Masih Terlalu Mahal bagi Banyak Orang

Harga buku mahal, tapi kita masih bertanya kenapa minat baca rendah. Ditambah perpustakaan buka hanya sampai sore. Saat orang yang bekerja bahkan anak sekolah pun masih belum pulang. Perpustakaan sudah menutup aksesnya. 

Ironi ini begitu menggelitik dan sulit dipahami. 

Di banyak negara maju, buku sering dianggap kebutuhan dasar intelektual. Orang membeli buku seperti membeli kopi atau tiket hiburan. Namun di Indonesia, realitasnya berbeda. Bagi sebagian masyarakat, membeli satu buku bukan keputusan sederhana, melainkan pergulatan antara kebutuhan pengetahuan dan kebutuhan bertahan hidup.

Coba hitung secara sederhana.

Harga satu buku baru di Indonesia rata-rata berkisar antara Rp75 ribu hingga Rp120 ribu. Ambil angka paling rendah saja: setara harga 5 kilogram beras. Jika 1 kilogram beras dapat menghasilkan sekitar 10–15 porsi makan, ambil rata-rata 12 porsi, maka 5 kilogram beras berarti sekitar 60 porsi makanan.

Dengan asumsi makan tiga kali sehari, 60 porsi berarti cukup untuk sekitar 20 hari hidup.

Artinya, bagi sebagian keluarga Indonesia, membeli satu buku sama nilainya dengan menjamin makan hampir tiga minggu.

Di titik inilah kita mulai memahami mengapa budaya membaca di Indonesia tidak bisa dibahas hanya dengan kalimat sederhana seperti “masyarakat malas membaca.” Persoalannya jauh lebih kompleks daripada sekadar minat.

Banyak orang sebenarnya ingin membaca. Banyak anak muda ingin membeli buku, belajar, memperluas wawasan, bahkan meningkatkan kualitas hidupnya. Tetapi ketika penghasilan pas-pasan dan kebutuhan pokok terus naik, buku akhirnya menjadi barang mewah yang harus dikorbankan lebih dulu.

Dalam logika bertahan hidup, perut memang selalu menang dibanding pengetahuan.

Situasi ini juga menjelaskan mengapa toko buku semakin sepi, sementara konten hiburan gratis di media sosial justru semakin mendominasi. Bukan semata karena masyarakat antiliterasi, tetapi karena akses terhadap ilmu pengetahuan berkualitas masih terasa mahal.

Ironisnya, di tengah tuntutan agar masyarakat semakin cerdas dan kompetitif, harga akses terhadap pengetahuan justru tidak semakin terjangkau.

Buku cetak di Indonesia menghadapi banyak persoalan struktural: harga kertas mahal, biaya distribusi tinggi, pasar pembaca terbatas, dan pajak industri yang tidak ringan. Akibatnya, harga buku sulit ditekan. Penerbit juga berada dalam posisi sulit. Jika harga terlalu murah, mereka merugi. Jika terlalu mahal, pembeli semakin sedikit.

Lingkarannya terus berputar.

Yang paling terdampak tentu masyarakat kelas bawah dan menengah. Mereka hidup dalam situasi di mana membaca sering dianggap kemewahan, bukan kebutuhan. Bahkan banyak mahasiswa atau pelajar akhirnya mengandalkan PDF bajakan bukan karena tidak menghargai penulis, tetapi karena memang tidak mampu membeli buku asli.

Di sisi lain, negara sering berbicara tentang bonus demografi, peningkatan kualitas SDM, dan generasi emas Indonesia. Namun pertanyaannya sederhana: bagaimana masyarakat bisa menjadi bangsa pembelajar jika akses terhadap bahan bacaan berkualitas masih terasa mahal?

Karena itu, keberadaan perpustakaan publik menjadi sangat penting. Sayangnya, banyak perpustakaan di Indonesia masih belum optimal. Koleksi terbatas, fasilitas kurang nyaman, distribusi tidak merata, hingga minimnya pembaruan buku membuat perpustakaan belum benar-benar menjadi ruang hidup bagi masyarakat.

Padahal di negara dengan daya beli buku rendah, perpustakaan seharusnya menjadi jembatan utama antara masyarakat dan ilmu pengetahuan.

Gerakan sedekah buku, taman baca gratis, perpustakaan jalanan, hingga komunitas berbagi bacaan akhirnya muncul sebagai bentuk gotong royong sosial. Masyarakat membantu masyarakat lain agar tetap bisa membaca tanpa harus memilih antara membeli buku atau membeli makan.

Fenomena ini sebenarnya menyentuh sekaligus menyedihkan.

Menyentuh karena masih ada kepedulian kolektif terhadap literasi. Menyedihkan karena akses pengetahuan yang seharusnya menjadi hak dasar justru bergantung pada solidaritas sukarela masyarakat.

Lebih jauh lagi, mahalnya buku menciptakan ketimpangan intelektual. Mereka yang mampu membeli buku akan lebih mudah mengakses pengetahuan, memperluas perspektif, dan meningkatkan kapasitas diri. Sementara yang tidak mampu perlahan tertinggal bukan karena malas belajar, tetapi karena aksesnya memang terbatas sejak awal.

Akhirnya literasi menjadi privilese ekonomi.

Karena itu, membicarakan budaya membaca di Indonesia seharusnya tidak berhenti pada menyalahkan masyarakat. Negara, industri penerbitan, institusi pendidikan, dan ekosistem literasi perlu bersama-sama memikirkan bagaimana membuat buku lebih terjangkau dan lebih mudah diakses.

Sebab buku bukan sekadar barang dagangan. Ia adalah alat mobilitas sosial. Ia membuka kemungkinan seseorang keluar dari lingkaran kemiskinan, keterbatasan, dan ketidaktahuan.

Namun selama harga satu buku masih terasa setara dengan jatah makan berhari-hari, maka bagi banyak orang Indonesia, membaca akan terus menjadi kemewahan yang harus dikalahkan oleh kebutuhan untuk bertahan hidup terlebih dahulu.