'Oleh-Oleh' Presiden Prabowo dari Luar Negeri: Antara Visi Visioner dan Mimpi Buruk Guru di Sekolah

Saya sepenuhnya sadar bahwa lawatan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo berorientasi kepada kepentingan nasional. Bagi Indonesia, kunjungan tersebut tentu saja membawa manfaat besar. Namun, setelah kunjungan ke Prancis, muncul rasa was-was di hati saya terkait "hasil samping" tiap kali Pak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri.

Semenjak beberapa waktu lalu, seperti yang kita ketahui bersama, Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Prancis. Menurut informasi yang dikutip dari laman Suara.com, kunjungan ini sendiri telah diagendakan jauh-jauh hari oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Bahkan, karena melakoni kunjungan ke Negeri Napoleon tersebut, Presiden Prabowo sampai harus melewatkan momen salat Iduladha bersama rakyatnya di tanah air. 

Seperti yang saya singgung di atas, kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis ini membawa banyak manfaat bagi kepentingan nasional. Setidaknya, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Macron membuat hubungan kedua negara menjadi lebih erat dan makin bersahabat.

Namun, hati kecil saya sebagai pendidik justru diwarnai rasa was-was setelah kunjungan ini. Bukan karena apa-apa, namun karena efek samping dari kunjungan Pak Presiden ini. 

Bagaimana tidak, dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dirinya menginstruksikan pembelajaran Bahasa Prancis untuk diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia.

"Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang, saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujar Prabowo dikutip dari laman Suara.com.

Sejatinya, instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sangatlah visioner. Karena tentu saja beliau ingin membekali rakyatnya dengan banyak skill untuk mengarungi kerasnya dinamika dunia di masa mendatang, termasuk dengan kemampuan berbahasa Prancis ini.

Namun sayangnya, statemen yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo itu justru memantik kebingungan di dunia pendidikan. Karena kita tahu, untuk bisa merealisasikan pidato yang disampaikan oleh beliau itu, usaha yang dilakukan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Bagaimana tidak, untuk bisa memasukkan Bahasa Prancis ke dunia pendidikan, pihak kementerian atau pihak-pihak terkait harus menyiapkan grand design pendidikan nasional yang mengakomodir penyisipan materi tersebut.

Belum lagi di tataran bawah yang dipastikan bakal jauh lebih kompleks lagi karena sudah menyentuh tahap eksekusi yang kerap kali berbenturan dengan realita lapangan dengan segala permasalahannya.

Jika benar nantinya Bahasa Prancis akan dimasukkan di mata pelajaran sekolah negeri ini, maka tahapannya bukan lagi di level penyediaan kurikulum, namun sudah harus di tahapan penyediaan tenaga pengajar alias guru pengampu, dan tentu saja kesejahteraan yang mengikutinya.

Apakah akan berhenti sampai di sana permasalahannya? Tentu saja tidak. Jikapun kurikulum sudah dialokasikan, kemudian tenaga pengajar sudah disediakan dan kesejahteraan sudah disiapkan, permasalahan lain masih akan muncul di internal sekolah. Kali ini terkait dengan pemenuhan jam mengajar.

Sekadar menginformasikan, dalam sistem validasi Tunjangan Profesi Guru atau yang biasa disebut dengan sertifikasi guru saat ini, setiap guru dan kepala sekolah baru bisa mendapatkan TPG jika jam mengajarnya memenuhi durasi minimal 24 jam pelajaran dalam sepekan.

Itu artinya, jika nantinya ada penambahan mata pelajaran Bahasa Prancis di sekolah dan dilakukan oleh guru atau tenaga pengajar tersendiri, maka sudah pasti para guru harus benar-benar berhitung (atau bahkan rebutan) dalam jumlah pemenuhan jam mengajar agar tunjangan sertifikasi yang menjadi hak mereka tetap tercairkan.

Kondisi ini saya pastikan akan terjadi setidaknya di sekolah-sekolah dalam negeri, mengingat skill Bahasa Prancis yang terbilang asing (bahkan sulit dikuasai) tak akan mungkin diajarkan oleh guru kelas atau mata pelajaran lain. Sehingga, besar kemungkinan jika Bahasa Prancis ini benar-benar disisipkan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia, akan diampu oleh mereka yang tersertifikasi keahliannya di bidang Bahasa Prancis.

Patut digarisbawahi, kompleksitas permasalahan pendidikan ini baru kita dapatkan dari satu kunjungan Presiden Prabowo saja lho. Belum dari kunjungan-kunjungan beliau ke negara lain. Karena menurut informasi dari laman Suara.com pada tahun 2025 lalu, Presiden Prabowo juga menjanjikan hal serupa ketika beliau melakukan kunjungan ke Brasil.

Sama seperti yang beliau sampaikan di Prancis, ketika melakukan kunjungan ke Brasil tahun lalu, Presiden Prabowo juga melontarkan statemen kepada tuan rumah bahwa pihaknya menginstruksikan (bahkan memutuskan) Bahasa Portugis yang notabene menjadi bahasa nasional di Brasil dan kebanyakan negara Amerika Latin untuk diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia.

Lontaran-lontaran statemen dari Presiden Prabowo ini sendiri membuat saya selaku pendidik menjadi was-was. Bukan karena pemenuhan jam untuk sertifikasi (karena untuk guru kelas relatif sudah aman), namun karena arah untuk mewujudkannya bisa membuat pihak sekolah kalang-kabut untuk bisa memenuhi standar pelaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai contoh, pembelajaran Bahasa Inggris yang sejak pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 lalu sudah mulai diperkenalkan di tingkatan sekolah dasar dan akan menjadi mata pelajaran wajib di tahun pelajaran 2027/2028 nanti saja belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Bahkan, hingga saat ini, yang notabene hanya berjarak satu tahun dari pewajiban itu, pelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar dapat dikatakan masih belum berjalan dengan optimal. Banyak SD yang menyerahkan pembelajaran Bahasa Inggris itu kepada guru kelas masing-masing, imbas tak adanya guru mata pelajaran Bahasa Inggris di sekolah tersebut. Hasilnya? Yah, tentu saja output dari mata pelajaran ini masuk dalam kategori "seikhlasnya" karena tak semua guru kelas bisa menguasai dasar-dasar Bahasa Inggris dengan baik.

Lantas, mengapa tak merekrut guru baru? Honorer maksudnya? Tentu saja ini melanggar instruksi dan regulasi yang mana menyatakan bahwa sekolah di bawah naungan negara, sudah tidak diperkenankan untuk merekrut tenaga honorer lagi.

Coba bayangkan saja, kasus ini terjadi pada mata pelajaran Bahasa Inggris, yang notabene sudah ada sejak tahun 2006 di kurikulum KTSP. Sekarang, coba kita bayangkan jika ditambah dengan "oleh-oleh" Presiden Prabowo tiap kali melakukan kunjungan luar negeri. 

Jika dari kunjungan ke Brasil, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk mengajarkan Bahasa Portugis, kemudian dari Prancis oleh-olehnya adalah instruksi untuk mengajarkan Bahasa Prancis, takutnya nanti dari lawatan beliau ke negara lain, juga menjanjikan hal serupa. Apabila hal itu terus terjadi, pastinya akan semakin membuat dunia pendidikan dan mereka yang ada di dalamnya, terutama guru, menjadi lebih was-was lagi bukan? 

Namun demikian, apa pun nantinya yang diputuskan oleh Presiden Prabowo dan para pemangku kebijakan tentu sudah digodok dengan sangat matang. Dan kita sebagai rakyat jelata, terutama saya sebagai guru, pasti akan menerima dan mendukung apa pun yang diputuskan oleh pemerintah, meskipun dengan perasaan yang was-was dan sedikit gundah.