Bukan Sekadar Salah Kelola: Ada Pola 'Titip Proyek' di Balik MBG?

Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dipromosikan sebagai salah satu program paling ambisius dalam sejarah Indonesia. Gagasannya luar biasa pun dengan dampaknya: memastikan jutaan anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak setiap hari. Di tengah angka stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah nasional, program ini merupakan kabar baik yang sulit ditolak.

Namun belakangan, publik dibuat geleng-geleng kepala oleh mencuatnya dugaan korupsi yang menyeret nama-nama penting di balik pelaksanaan program tersebut. Tuduhan mengenai pemanfaatan yayasan-yayasan binaan untuk menyerap aliran dana dalam jumlah fantastis membuat banyak orang bertanya-tanya, “Apakah program yang seharusnya menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia sedang dijadikan proyek bancakan?”

Jika dugaan tersebut terbukti benar, persoalannya jauh lebih serius daripada korupsi biasa.

Korupsi infrastruktur mungkin membuat jalan rusak. Korupsi proyek bangunan membuat gedung mangkrak. Namun, korupsi dalam program makan bergizi berarti menyentuh hak paling dasar anak-anak, yakni makanan.

Bayangkan jika anggaran yang seharusnya digunakan untuk membeli bahan pangan berkualitas malah bocor di tengah jalan. Jika dana yang mestinya sampai ke sekolah-sekolah malah berhenti di meja-meja pihak tertentu. Pada akhirnya yang dirugikan bukan pejabat, bukan para elit, melainkan anak-anak yang bahkan mungkin nggak tahu apa itu korupsi.

Yang membuat dugaan ini semakin mengkhawatirkan adalah pola yang disebut muncul dalam berbagai laporan dan perbincangan publik. Yayasan-yayasan tertentu diduga menjadi pintu masuk distribusi anggaran dalam jumlah besar. Alih-alih melibatkan UMKM lokal secara luas dan transparan, distribusi disebut terkonsentrasi pada kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan tertentu.

Jika benar demikian, maka kita sedang menyaksikan sesuatu yang ironis. Program yang seharusnya memberdayakan masyarakat malah berpotensi menciptakan monopoli. Program yang seharusnya membuka peluang ekonomi di daerah, eh berisiko hanya menguntungkan segelintir pihak.

Padahal junjungan ekonomi MBG sebenarnya ada pada efek bergandanya. Petani bisa menjual hasil panen. Peternak memasok telur dan daging. Pelaku UMKM bisa memperoleh pesanan rutin. Ekonomi daerah bergerak. Rantai manfaatnya panjang.

Sayangnya, semua manfaat itu akan runtuh jika pengelolaan program sejak awal diisi praktik titip-menitip proyek dan permainan jaringan kekuasaan. Kasus ini juga menunjukkan satu persoalan klasik yang terus menghantui birokrasi Indonesia: minimnya transparansi.

Publik selama ini sering mendengar angka triliunan rupiah dalam berbagai proyek negara. Angka yang begitu besar sampai kadang kehilangan makna. Ketika mendengar Rp1 triliun, banyak orang mungkin hanya menganggapnya sebagai angka di berita. Padahal uang sebanyak itu berasal dari pajak masyarakat.

Dari pekerja yang dipotong gajinya setiap bulan, pedagang kecil yang membayar berbagai pungutan, termasuk masyarakat yang membeli barang dan membayar pajak pertambahan nilai. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan dalam program publik seharusnya bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Siapa penerimanya? Bagaimana proses penunjukannya? Apa alasan mereka dipilih? Bagaimana mekanisme pengawasannya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini nggak boleh dianggap sebagai bentuk kebencian terhadap pemerintah. Justru itulah bentuk kepedulian warga negara terhadap uang publik.

Yang juga menarik untuk dibedah dan iris terkait budaya mengkultuskan program pemerintah tanpa memberi ruang kritik. Beberapa waktu lalu, setiap kritik pada MBG sering dianggap sebagai serangan politik. Akibatnya diskusi substansial mengenai tata kelola program menjadi tenggelam. Padahal program sebesar apa pun tetap membutuhkan pengawasan.

Nggak ada program yang kebal dari potensi penyimpangan, dan nggak ada pejabat yang seharusnya dianggap terlalu suci untuk diperiksa.

Nah, dugaan korupsi MBG menjadi pengingat ‘kita’, niat baik nggak otomatis menghasilkan kebijakan yang baik. Sebuah program bisa memiliki tujuan mulia, tapi tetap gagal jika tata kelolanya buruk.

Banyak negara memiliki program bantuan sosial yang berhasil karena dibangun di atas fondasi transparansi, audit yang kuat, serta partisipasi publik. Sebaliknya, program yang besar tapi minim pengawasan sering berubah jadi lahan empuk bagi pemburu rente.

Karena itu, fokus publik seharusnya nggak berhenti pada siapa yang ditangkap atau siapa yang menjadi tersangka. Yang jauh lebih penting adalah membongkar sistem yang memungkinkan dugaan penyimpangan tersebut terjadi.

Jika hanya mengganti orang tanpa memperbaiki sistem, kasus serupa bisa muncul kembali dengan aktor yang berbeda. Dan ketika uang rakyat yang seharusnya berubah menjadi makanan bergizi untuk anak-anak malah diduga berputar di lingkaran elit, kemarahan publik bukan sesuatu yang berlebihan. Itu adalah reaksi yang wajar dari masyarakat yang lelah melihat kepentingan umum terus-menerus kalah oleh kepentingan segelintir orang

Semoga ke depannya MBG berjalan lebih baik, ya, Sobat Yoursay. Aamiin.