Sebuah Ironi: Saat Akses Pendidikan Kalah Cepat dari Program Makan Siang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan setelah terjadi perdebatan antara Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, dan Wakil Ketua BEM UI, Fatimah Azzahra. Keduanya sama-sama berbicara tentang pendidikan dan kesejahteraan anak, tetapi dari sudut pandang yang berbeda.

Perdebatan tersebut kembali memunculkan sorotan publik terhadap prioritas program MBG. Dalam diskusi itu, Bahtra menceritakan kondisi anak-anak di Sulawesi Tenggara yang harus berangkat sekolah menggunakan perahu dalam keadaan lapar.

Menurutnya, program MBG sangat penting karena dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sehingga mereka bisa belajar dengan lebih baik.

Di sisi lain, Fatimah mempertanyakan prioritas pemerintah. Baginya, sebelum berbicara tentang makan siang gratis, negara seharusnya lebih dulu memastikan akses pendidikan yang layak tersedia bagi seluruh anak Indonesia.

Sebagai orang yang mengikuti perdebatan itu, saya justru menangkap sebuah ironi yang cukup menarik untuk dibahas. Jika ada anak yang harus menyeberangi sungai dengan perahu demi bisa belajar di sekolah, apakah persoalan utamanya benar-benar soal makanan?

Ketika Akses Pendidikan Masih Dikesampingkan

Saya ingin menegaskan sejak awal bahwa saya tidak sedang mengatakan program MBG adalah program yang buruk. Tidak ada yang salah dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak.

Masalahnya adalah ketika program tersebut seolah dijadikan jawaban untuk persoalan yang berbeda.

Dalam perdebatan itu, Bahtra menjadikan kisah anak-anak yang naik perahu ke sekolah sebagai alasan mengapa MBG penting. Namun bagi saya, hal tersebut justru menunjukkan masalah lain yang lebih mendasar, yaitu akses pendidikan yang belum merata.

Bayangkan ada anak yang harus menyeberangi sungai setiap hari untuk pergi ke sekolah karena tidak ada jembatan yang memadai.

Kalau ada anak yang kesulitan belajar karena lapar, tentu makanan bisa menjadi solusi yang relevan. Tetapi kalau ada anak yang kesulitan sekolah karena akses jalannya buruk, maka yang dibutuhkan adalah jalan yang lebih baik, jembatan yang layak, atau sarana transportasi yang aman.

Pendidikan yang Baik Dimulai dari Akses yang Layak

Hal yang menarik dari perdebatan tersebut adalah Fatimah tidak pernah mengatakan bahwa anak-anak tidak membutuhkan makanan bergizi. Ia hanya mempertanyakan urutan prioritasnya.

"Sebelum kita memberikan yang tambahan-tambahannya, additional-nya yaitu dari bentuk MBG ini makan bergizi gratis, apa yang wajib-wajib dan standarnya perlu dipenuhi dulu," ujar Fatimah, dikutip Kamis (18/6/2026).

Ketika Fatimah mengatakan bahwa kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu, saya memahami maksudnya sebagai kritik terhadap cara pemerintah menentukan prioritas pembangunan.

Selain soal buku, guru, atau makan siang gratis, pendidikan juga mencakup bagaimana anak-anak bisa sampai ke sekolah dengan aman.

Sulit membicarakan kualitas pendidikan jika masih ada siswa yang harus mempertaruhkan keselamatan mereka setiap hari hanya untuk hadir di kelas. Sulit berbicara tentang masa depan generasi muda jika masih ada daerah yang akses jalannya tertinggal jauh dibanding wilayah lain.

Dalam konteks ini, kritik Fatimah menurut saya bukanlah penolakan terhadap MBG. Kritik itu lebih merupakan pengingat bahwa negara memiliki pekerjaan rumah yang jauh lebih besar daripada sekadar menyediakan makanan.

Anak-anak tidak seharusnya dipaksa menjadi tangguh dan berjiwa petualang hanya karena negara gagal menyediakan fasilitas dasar.

Sejatinya, yang dibutuhkan anak-anak Indonesia bukan hanya makanan bergizi. Mereka juga membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, dan akses pendidikan yang benar-benar memudahkan mereka untuk belajar.

Jika semua itu belum tersedia, sebanyak apa pun porsi makan siang yang disediakan negara, jembatan yang putus tetap tidak akan tersambung oleh tambahan kalori.