Membaca Hasil Survei MBG: Dari Kepuasan Menuju Kapabilitas

Membaca Hasil Survei MBG: Dari Kepuasan Menuju Kapabilitas
Oleh: Yohanes da Masenus Arus/Praktisi Monitoring, Evaluation and Learning (MEL)

Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dalam konferensi pers setelah menemui Presiden Prabowo,  pada Selasa, 9 Juni 2026, menjelaskan bahwa program jumbo Makan Bergizi Gratis (MBG), selain meningkatkan gizi anak-anak, juga berhasil memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM dan tenaga kerja setempat. Hal ini tercermin dari temuan bahwa 86,9% SPPG dari 800 titik survei melibatkan UMKM sebagai pemasok. Rata-rata setiap SPPG bekerja sama dengan tiga UMKM, dan 65% di antaranya berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Selain itu, 99% tenaga kerja untuk SPPG berasal dari masyarakat setempat. Menurut DEN, kontribusi tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Capaian ini mudah dibaca sebagai bukti bahwa program yang menelan anggaran sekitar Rp360 triliun per tahun, atau hampir Rp1 triliun per hari telah berkinerja baik. Di samping telah menyediakan sumber daya (resources) dan sarana (means) bagi penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja,  kinerja UMKM sebagai pemasok bagi MBG memuaskan. Lebih dari 70% responden menilai kinerja UMKM pemasok sudah baik. Tidak heran masyarakat di berbagai daerah memandang program MBG sebagai sebuah harapan baru bagi mereka. Program ini diyakini akan mendukung peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi serta pencapaian tujuan program yakni peningkatan status gizi masyarakat.

Namun pertanyaan pentingnya adalah: apakah keberhasilan menciptakan ekosistem atau sarana tersebut cukup untuk menjadi dasar bahwa sebuah program publik layak diteruskan?

Pertanyaan ini menjadi menarik karena respons publik terhadap MBG sendiri tidak sepenuhnya seragam. Di satu sisi, berbagai survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang relatif tinggi dan cenderung meningkat. Di sisi lain, ruang digital justru dipenuhi kritik dan sentimen negatif terhadap program tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak dapat dibaca hanya dari satu jenis indikator atau sumber data.

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan di tengah kritik publik terhadap tata kelola program dan berbagai dugaan korupsi yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum. Aksi mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) selama beberapa hari pekan lalu bahkan menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap MBG.

Terlepas dari persoalan tata kelola dan korupsi yang memang harus diusut secara tuntas, ada isu lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita seharusnya membaca hasil survei DEN tersebut. Jika program ini perlu dievaluasi, aspek apa yang seharusnya menjadi perhatian? Apakah cukup pada isu tata kelola saja, seperti yang dikatakan ketua DEN, Luhut Binsar Panjaitan?

Membaca Data: Survei Lapangan versus Sentimen Digital

Sejak awal pelaksanaannya pada 2025, berbagai survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai MBG secara positif. Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan sebesar 64,6% pada tahap awal, yang kemudian meningkat menjadi 72,8% pada Januari 2026, dengan Generasi Z sebagai kelompok yang paling puas. Litbang Kompas pada 100 hari pemerintahan Prabowo–Gibran melaporkan 66,8% responden merasa puas. Sementara itu, Cyrus Network dan Median mencatat dukungan di kisaran 63–65%. Poltracking pada April 2026 melaporkan tingkat kepuasan sebesar 55%, tetapi menekankan bahwa MBG merupakan program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, survei lapangan menunjukkan tingkat penerimaan publik yang konsisten berada di atas 55%, bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, sebuah studi analisis sentimen terhadap komentar YouTube tentang MBG oleh Berliana Enda Putri et al. (2026) menggunakan metode LSTM menemukan, terdapat 87,7% masyarakat yang berkomentar negatif terhadap program tersebut,  dan hanya 12,3% yang berkomentar positif. Nampaknya, masyarakat telah menjadikan ruang digital sebagai kanal utama untuk ekspresi kritik dan ketidakpuasan. Ini berbeda dengan survei tatap muka atau telepon yang lebih banyak menangkap tingkat penerimaan program.

Perbedaan ini mencerminkan dua realitas yang berjalan bersamaan. Di lapangan, MBG dirasakan memberikan manfaat bagi gizi anak dan ekonomi lokal. Namun di ruang digital, program ini masih menghadapi resistensi dan persepsi yang lebih kritis.

Dalam tradisi evaluasi pembangunan, baik kepuasan masyarakat maupun keberhasilan menciptakan ekosistem hanyalah sebagian dari informasi yang perlu diperhatikan. Keduanya tidak pernah cukup untuk menjawab apakah sebuah program publik berhasil atau gagal.

Melampaui Ukuran Kepuasan

Dalam praktik evaluasi pembangunan internasional, termasuk yang digunakan oleh OECD/DAC (Organization for Economy Cooperation and Development/Development Assistance Committee), keberhasilan program umumnya dinilai melalui sejumlah kriteria yang lebih luas, yakni relevansi, efektivitas, efisiensi, koherensi, dampak, dan keberlanjutan.

Menurut kriteria OECD/DAC, sebuah program tidak boleh hanya dinilai dari apakah penerima manfaat menyukainya, tetapi juga apakah program tersebut menjawab masalah yang tepat (relevan), selaras dan sinergis dengan program-program lain (koheren) dilaksanakan sesuai aturan, tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuannya (efektif), menggunakan sumber daya secara efisien (efisien), menghasilkan perubahan yang nyata (berdampak),dan mampu mempertahankan manfaat tersebut dalam jangka panjang (berkelanjutan).

Dengan demikian, tingkat kepuasan masyarakat lebih tepat dipahami sebagai salah satu indikator penerimaan (acceptability) terhadap program, bukan sebagai bukti bahwa program tersebut telah menghasilkan dampak yang diharapkan. Program yang populer belum tentu efektif. Sebaliknya, program yang tidak populer belum tentu gagal.

Dari Means ke Ends, dari Ekosistem ke Kapabilitas

Di sinilah pendekatan kapabilitas yang dikembangkan Amartya Sen menjadi relevan. Menurut Sen, tujuan utama pembangunan bukan sekadar mendistribusikan sumber daya, melainkan memperluas kapabilitas manusia. Kapabilitas merujuk pada kebebasan nyata yang dimiliki seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga. Dengan kata lain, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang membuat manusia lebih mampu bertindak, memilih, berkembang, dan mengatasi persoalannya sendiri.

Dalam kerangka ini, keberhasilan program dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi hanyalah sarana (means) menuju tujuan yang lebih besar, yaitu peningkatan kapabilitas manusia. Demikian pula, makanan bergizi gratis hanyalah sumber daya (resources). Keberhasilannya tidak ditentukan oleh fakta bahwa makanan tersebut diterima atau disukai, melainkan oleh sejauh mana sumber daya itu benar-benar meningkatkan kapabilitas penerima manfaat.

Apakah anak-anak menjadi lebih sehat? Apakah risiko stunting menurun? Apakah kemampuan belajar meningkat? Apakah kualitas hidup keluarga penerima manfaat menjadi lebih baik?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi fokus evaluasi, sejalan dengan kriteria evaluasi OECD-DAC.

Adaptive Preference: Bahaya Mengandalkan Kepuasan

Hasil survei DEN juga perlu dibaca secara hati-hati. Selain metodologinya perlu ditelaah lebih lanjut, pemerintah sebaiknya tidak menggunakan temuan tersebut sebagai bukti bahwa  program tersebut berhasil.

Demikianpun temuan survei publik yang menunjukkan kepuasan di atas 55% perlu dibaca berdampingan dengan realitas digital yang jauh lebih kritis serta aksi-aksi penolakan masyarakat terhadap program tersebut.

Amartya Sen mengingatkan bahwa preferensi atau tingkat kepuasan seseorang tidak selalu mencerminkan kondisi kesejahteraan yang sesungguhnya. Ia menyebut fenomena ini sebagai adaptive preference, yaitu kecenderungan individu menyesuaikan harapan dan penilaiannya dengan kondisi yang dialaminya.

Misalnya, seseorang dapat merasa puas terhadap bantuan yang diterimanya karena sebelumnya tidak memiliki apa-apa. Pemilih dapat merasa sangat puas terhadap pemimpin yang selalu berkunjung ke masyarakat (turba) karena pengalaman sebelumnya menunjukkan penguasa berjarak terhadap mereka. Bahkan seorang pejabat dapat menyatakan puas karena khawatir terhadap konsekuensi evaluasi.

Dalam konteks ini, kepuasan tidak otomatis berarti masalah mendasar telah teratasi. Begitu pula, partisipasi UMKM dan tenaga kerja lokal tidak otomatis berarti program berhasil. Seperti  diisyaratkan Amartya Sen, partisipasi karena adanya peluang usaha, seperti juga resources, memang penting tetapi tidak cukup. Yang menentukan adalah apakah partisipasi dan resources tersebut menghasilkan perubahan nyata. Dalam konteks MBG, keberhasilan sejati hanya dapat diukur dari tercapainya tujuan utama: peningkatan gizi masyarakat, penurunan stunting, dan perbaikan kualitas kesehatan generasi muda, dan indikator-indikator terkait.

Karena itu evaluasi tidak boleh berhenti pada pertanyaan, "Apakah masyarakat senang menerima program ini?" Evaluasi harus bergerak lebih jauh: "Apakah program ini mengubah kondisi yang memang ingin diubah?" Demikianpun munculnya peluang usaha dan kesempatan kerja baru tidak boleh membuat pemerintah puas, karena pertanyaan yang harus disampaikan adalah apakah peluang usaha tersebut telah meningkatkan kapabilitas masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan sehingga mereka dapat memperbaiki status gizi mereka?

Inilah makna pembangunan sebagai kebebasan (development as freedom), yaitu upaya memperluas kemampuan manusia untuk memilih dan bertindak sesuai dengan kehidupan yang mereka nilai berharga. Jika tujuan MBG adalah mengatasi kekurangan gizi dan stunting, maka ukuran keberhasilannya harus dikaitkan dengan indikator-indikator tersebut, bukan terutama pada tingkat partisipasi usaha, penerimaan  dan kepuasan  masyarakat.

Kapabilitas Tidak Sama untuk Semua

Perspektif Sen juga mengingatkan bahwa manfaat suatu program tidak selalu diterima secara setara oleh semua kelompok.

Setiap individu atau masyarakat memiliki apa yang disebutnya conversion factors, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan seseorang atau masyarakat mengubah sumber daya dan peluang ekonomi menjadi kesejahteraan.

Faktor tersebut dapat bersifat personal, seperti usia, kondisi kesehatan, atau disabilitas. Faktor tersebut juga dapat bersifat sosial, seperti pendidikan orang tua, norma keluarga, atau akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu terdapat faktor lingkungan, seperti sanitasi, air bersih, dan kondisi permukiman. Karena itu, pemberian sumber daya yang sama belum tentu menghasilkan dampak yang sama.

Dalam konteks MBG, pertanyaan pentingnya adalah apakah program ini memberikan manfaat yang setara bagi kelompok yang berbeda. Apakah dampaknya sama antara wilayah perkotaan dan pedesaan? Antara kelompok miskin ekstrem dan kelompok rentan lainnya? Atau antara anak-anak dengan kondisi kesehatan yang berbeda? Survei kepuasan agregat sering kali tidak mampu menangkap variasi penting semacam ini.

Soal Efisiensi dan Koherensi

Aspek lain yang perlu dievaluasi adalah efisiensi dan koherensi program. Dengan anggaran sekitar Rp360 triliun per tahun, publik berhak mengetahui apakah manfaat  dan dampak yang dihasilkan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Apakah pemberian makanan bergizi sekali sehari merupakan strategi yang paling efektif untuk mengatasi persoalan gizi yang kompleks? Ataukah terdapat kombinasi intervensi lain yang lebih berdampak? Pertanyaan serupa juga berlaku untuk ekosistem ekonomi lokal yang dibangun melalui SPPG. Apakah model tersebut benar-benar efektif dalam memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Dari sisi koherensi, MBG juga tidak berjalan dalam ruang kosong. Sebelumnya telah ada berbagai program penanganan gizi, kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, serta bantuan sosial lainnya.

Karena itu evaluasi perlu melihat apakah MBG memperkuat intervensi yang sudah ada atau justru menggeser sumber daya dari program-program lain yang telah terbukti efektif.

Evaluasi yang Lebih Bermakna

Tuntutan berbagai kelompok masyarakat agar pemerintah mengevaluasi MBG seharusnya tidak dipahami sebagai penolakan terhadap tujuan program. Justru evaluasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas kebijakan publik.

Dalam perspektif evaluasi pembangunan dan pendekatan kapabilitas Amartya Sen, pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah apakah masyarakat menyukai program ini, melainkan apakah program tersebut benar-benar memperluas kapabilitas mereka dan mengatasi masalah yang menjadi alasan keberadaannya.

Kepuasan adalah informasi yang penting. Demikian pun efek domino program pada peningkatan dinamika ekonomi. Namun baik kepuasan maupun dinamika ekonomi bukanlah dampak utama yang diharapkan dari program MBG. Karena itu, hasil survei DEN sebaiknya dibaca sebagai titik awal bagi evaluasi yang lebih komprehensif, bukan sebagai bukti akhir bahwa program telah berhasil dan karena itu layak diteruskan tanpa peninjauan yang lebih mendalam.

Biodata Penulis: Yohanes da Masenus Arus adalah Magister Ilmu Politik UGM dengan fokus Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Asia Tenggara. Dia mengenyam 25+ tahun pengalaman di NGO nasional-internasional seperti ELSAM, Oxfam GB, UNDP, DFAT, ASEAN Foundation, TAF, HIVOS, dengan keahlian utama di bidang Monitoring, Evaluation, & Learning (MEL). Ia pernah menjadi MEL Manager di sebuah program inklusi internasional. Saat ini ia aktif menjadi konsultan di CIRCLE Indonesia, Yogyakarta. Tinggal di Labuan Bajo.