Menggugat Orkestrasi Dukungan MBG: Gerakan Murni atau Pertunjukan Politik?

Belakangan ini, algoritma media sosial kita terus-menerus diguyur oleh tayangan video yang merekam aksi demonstrasi berskala masif di ruang-ruang publik. Menariknya, gelombang massa kali ini tidak datang untuk melempar kritik atau menuntut keadilan, melainkan berbaris rapi mengibarkan spanduk dukungan untuk program andalan pemerintah: Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fenomena ini tidak lagi menjadi monopoli kawasan ibu kota, melainkan telah menjalar secara masif ke berbagai wilayah satelit di daerah, termasuk ke sebuah kota yang secara historis dikenal sebagai episentrum gerakan perlawanan dan pemikiran kritis: Makassar. Melalui potongan video yang viral di platform Instagram seperti akun Makassar Info, kita disuguhi pemandangan barisan emak-emak yang berparade dengan tertib, menyuarakan orasi dukungan terhadap program tersebut.

Secara konseptual-teoretis, tentu tidak ada satu pun akal sehat yang tega membantah keluhuran tujuan dari program MBG. Mengintervensi perbaikan gizi anak-anak usia sekolah serta memutus rantai problematik stunting adalah bentuk investasi kemanusiaan yang teramat krusial demi menyongsong masa depan bangsa.

Namun, ketika kita berani melongok ke balik layar gawai kita, membaca realitas di mana para peserta aksi secara telanjang mengaku di depan kamera bahwa mereka mendapatkan insentif uang saku, paket susu, hingga perkakas alat masak, kita mutlak harus melayangkan sebuah gugatan kritis: Apakah parade di jalanan ini murni representasi dari nurani suara rakyat (vox populi), ataukah sekadar panggung teatrikal politik yang sengaja diorkestrasi demi memanufaktur legitimasi kekuasaan?

Di titik ini, kita tidak boleh tergelincir menjadi pengkritik yang elitis dengan buru-buru menghakimi atau merendahkan martabat masyarakat bawah yang terlibat dalam aksi tersebut sebagai kelompok pragmatis yang oportunis. Dalam konstelasi negara yang sedang didera ketidakpastian multidimensi, di mana lapangan kerja formal kian menyusut, upah riil mengalami stagnasi menahun, dan kurva harga kebutuhan pokok terus meroket tanpa kendali rakyat kecil telah lama kehilangan kemewahan struktural untuk memikirkan ide-ide besar seputar tata kelola negara.

Ketika Logika Mengalah pada Isi Dompet

Bagi mereka yang hidup dalam jerat kerentanan ekonomi harian, selembar uang Rp 100.000 atau sebuah wajan baru di dapur adalah solusi konkret dan instan untuk memperpanjang napas dapur esok hari. Ketika negara absen dalam menghadirkan jaminan kesejahteraan yang berkelanjutan, maka kekosongan ruang tersebut akan dengan sangat mudah diisi dan dieksploitasi oleh aktor-aktor politik yang memburu keuntungan jangka pendek.

Pada akhirnya, logika kritis terpaksa mengalah dan tunduk pada kedaruratan urusan perut. Fenomena ini bukanlah sebuah cerminan dari keserakahan moral masyarakat, melainkan sebuah potret kepasrahan yang akut dari akar rumput yang kebingungan mencari cara bertahan hidup di tengah badai kebijakan ekonomi yang kerap kali membingungkan.

Ironi yang paling mencolok dan mengusik rasa keadilan dari situasi ini adalah fakta bahwa ternyata ada "dana tersembunyi" dalam jumlah yang sangat masif yang mampu digelontorkan hanya untuk menggerakkan ribuan orang ke jalanan. Hal ini terasa sangat bertolak belakang dengan narasi resmi pemerintah yang berulang kali menyatakan bahwa ruang fiskal anggaran negara sedang mengalami tekanan berat.

Jika akumulasi dana yang digunakan untuk membayar upah koordinator lapangan, menyewa armada transportasi umum, hingga membiayai uang saku para demonstran itu dikumpulkan secara transparan, nominal tersebut dipastikan akan jauh lebih berdaya guna jika disalurkan langsung untuk menyuntik modal usaha mikro lokal atau merenovasi ruang-ruang kelas sekolah yang atapnya nyaris ambruk.

Sengkarut tata kelola pelaksanaan program MBG di lapangan seolah sengaja ditutupi oleh suara bising para demonstran sewaan. Mulai dari urusan higienitas dan sanitasi makanan, ancaman deindustrialisasi pangan lokal akibat ketergantungan akut pada komoditas impor seperti susu, hingga potensi kebocoran anggaran dalam rantai pasok (supply chain) yang teramat panjang, semua detail krusial itu lenyap di balik riuhnya yel-yel dukungan. Rakyat pada akhirnya kembali direduksi fungsinya: hanya dijadikan sebagai objek penderitaan sekaligus tameng moral untuk membentengi kebijakan dari kritik objektif.

Industri di Balik Kotak Makan dan Penjajahan Narasi

Kita harus jernih melihat bahwa di balik wajah polos anak-anak sekolah yang menerima sekotak makanan, ada gurita industri besar yang sedang beroperasi dengan sangat lincah untuk meraup keuntungan dari kue APBN. Rakyat kecil hanya mendapatkan remah-remah sisa sirkulasi ekonomi, sementara para pemburu rente (rent-seeker) menikmati bagian potongan kue yang jauh lebih besar dan gurih.

Menyaksikan metamorfosis gerakan massa ini merambah kota penting seperti Makassar memberikan sebuah alarm yang berbunyi nyaring. Makassar, yang tanahnya melahirkan para pemikir kritis yang memegang teguh prinsip integritas, kini coba dijinakkan narasi kritisnya melalui fiksi dukungan yang diproduksi secara artifisial. Ini adalah sebuah bentuk kemunduran yang nyata dalam lanskap demokrasi kita. Sebuah kondisi abnormal di mana kritik berbasis data dan kajian ilmiah terhadap pos pengelolaan anggaran negara tidak lagi direspons dengan debat data yang setara, melainkan dilawan dengan mobilisasi massa tandingan di aspal jalanan.

Sebagai bagian dari masyarakat, terutama kita yang menyandang status sebagai kaum muda akademis, kita tidak boleh membiarkan diri kita hanyut dan tenggelam dalam arus penjajahan narasi yang palsu ini. Kita dituntut untuk tetap merawat rasa empati yang mendalam kepada rakyat kecil yang terpaksa menggadaikan suara serta fisiknya di jalanan demi menyambung hidup harian. Namun, di sisi lain, kita wajib menjaga ketajaman pisau analisis berpikir kita untuk menguliti setiap kebijakan yang diproduksi oleh penguasa.

Sebuah program kebijakan yang benar-benar bagus, solutif, dan berakar pada kebutuhan rakyat tidak akan pernah membutuhkan mobilisasi unjuk rasa berbayar agar dianggap sukses oleh publik. Jika pemerintah memang tulus ingin membenahi kualitas gizi anak-anak bangsa, mulailah dengan memperbaiki sistem regulasi pelaksanaan di lapangan, membuka akses transparansi anggaran secara benderang, serta melibatkan secara penuh para petani dan peternak lokal di daerah. Jangan pernah membiarkan masa depan gizi dan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa dikorbankan di atas altar panggung sandiwara politik yang membodohkan.