Adu Domba Digital Borneo: Sisi Lain Hoaks Hubungan RI-Malaysia

Sebuah unggahan video di YouTube baru-baru ini mendadak gempar. Bermodalkan visual manipulasi kecerdasan buatan (Generative AI) dengan tingkat probabilitas kecurangan mencapai 96 persen, video tersebut mengeklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Narasi yang dibangun pun sangat provokatif: Pemerintah Sabah dan Sarawak disebut-sebut ingin memotong jalur birokrasi (bypass) dari Kuala Lumpur demi menjalin hubungan langsung dengan Jakarta.

Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti hoaks clickbait receh demi mengejar dolar AdSense. Namun, jika kita melihatnya dari kacamata yang lebih luas, ini adalah sebuah alarm bahaya. Isu ini sengaja digulirkan dengan memanfaatkan momentum paling seksi di Asia Tenggara saat ini: perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan.

Magnet IKN dan Celah Sentimen Borneo

Sekat megaproyek IKN yang mulai mewujud di Kalimantan Timur membuat magnet ekonomi dan geopolitik Pulau Borneo seketika berubah. Perhatian dunia, khususnya wilayah Malaysia Timur seperti Sabah dan Sarawak, kini tertuju penuh ke Kalimantan. Diskusi mengenai konektivitas lintas batas, perdagangan energi, hingga peluang pariwisata bersama sedang hangat-hangatnya digodok oleh para pembuat kebijakan di kedua negara.

Kehadiran IKN bukan lagi sekadar urusan domestik Indonesia, melainkan episentrum baru yang mengubah cara pandang negara tetangga terhadap geopolitik regional.

Celah kehangatan inilah yang dieksploitasi oleh pembuat hoaks. Mereka dengan cerdik memanfaatkan dinamika internal politik Malaysia—yang secara historis memang kerap diwarnai pasang surut hubungan antara Pemerintah Federal di Semenanjung dan Pemerintah Negara Bagian di Malaysia Timur. Dengan menyebar narasi seolah-olah Sabah dan Sarawak "membangkang" dari Kuala Lumpur demi merapat ke Indonesia, hoaks ini secara tidak langsung memosisikan Indonesia sebagai sosok "kakak besar" yang agresif dan hegemonik di Tanah Borneo.

Bahaya Nyata di Balik Layar Kaca

Apa dampak geopolitik riil jika narasi sesat ini dibiarkan liar? Isu ini bisa menyuburkan kecurigaan atau paranoid politik (ksenofobia) di kalangan publik dan politisi Malaysia, terutama mereka yang berada di Semenanjung. Prasangka bahwa IKN memiliki agenda terselubung untuk melakukan ekspansi pengaruh secara perlahan (soft expansionism) atas seluruh Pulau Kalimantan bisa saja mencuat kembali.

Jika persepsi negatif ini mengakar, proyek IKN yang sejatinya membutuhkan dukungan, investasi, dan kolaborasi dari negara-negara tetangga justru akan dipandang sebagai ancaman keamanan. Diplomasi bersahabat yang telah bertahun-tahun dirajut oleh Jakarta bisa robek begitu saja oleh algoritma video berdurasi beberapa menit.

Menjaga Ruang Digital Bangsa Serumpun

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri serta Otorita IKN tidak boleh menganggap remeh hoaks lintas batas regional seperti ini. Respons yang diberikan tidak cukup sekadar label "Hoaks" dari Komdigi.

Kita memerlukan strategi komunikasi publik yang jauh lebih transparan, proaktif, dan kolaboratif. Jakarta harus aktif merangkul Kuala Lumpur, sekaligus membuka komunikasi langsung yang sehat dengan Kuching (Sarawak) dan Kota Kinabalu (Sabah). Kita harus menegaskan kepada publik regional bahwa kehadiran IKN adalah narasi pertumbuhan bersama (win-win solution), bukan panggung dominasi sepihak.

Pada akhirnya, di era digital dan IKN saat ini, batas negara bukan lagi sekadar patok beton yang tertanam di lebatnya hutan Kalimantan. Batas negara kita kini berada di ruang digital yang sangat rentan disusupi pihak ketiga yang ingin mengadu domba sesama bangsa serumpun. Pertanyaannya, siapkah jemari netizen kita untuk menjadi benteng diplomasi yang cerdas, atau kita justru akan ikut tenggelam dalam pusaran delusi yang diciptakan oleh kecerdasan buatan?