Sayembara Umrah Menteri PU: Politik Klarifikasi di Tengah Tuduhan Nepotisme

Ada yang unik dari cara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjawab tudingan nepotisme. Ia menjanjikan umrah gratis bagi siapa pun yang bisa membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakiyyah adalah keponakannya.

Pernyataan ini disampaikan ketika penunjukan Aisyah sebagai komisaris BUMN tengah dipertanyakan publik karena dugaan hubungan kekerabatan dan latar belakang pengangkatannya.

"Yang bisa membuktikan Aisyah adalah keponakan saya, akan saya beri hadiah umrah gratis, kalau dia beragama Islam," kata Dody, dikutip Kamis (16/7/2026).

Sebelum masalah ini muncul, nama Dody Hanggodo sudah lebih dulu menjadi sorotan setelah beredarnya dokumen yang mencantumkan nama istri dan anaknya dalam daftar delegasi kunjungan kerja ke New York.

Perjalanan tersebut kemudian ramai dibicarakan karena waktunya berdekatan dengan final Piala Dunia 2026, sehingga publik mempertanyakan keikutsertaan keluarga menteri dalam agenda tersebut.

Kini, nama Menteri PU kembali menjadi perbincangan. Kali ini bukan karena perjalanan ke luar negeri bersama keluarga, melainkan karena cara Dody menjawab dugaan hubungan kekerabatan dengan Komisaris PT PP Aisyah Zakiyyah.

Alih-alih memberikan klarifikasi yang lugas, Dody memilih melempar tantangan kepada publik. Cara penyampaian seperti ini mungkin dimaksudkan sebagai bantahan, tetapi juga bisa terbaca sebagai respons yang terkesan meremehkan pertanyaan publik.

Lantas, apakah gaya komunikasi seperti ini membantu menjernihkan masalah atau justru mempertebal kecurigaan?

Publik Bertanya, Pejabat Menantang

Saya tidak tahu apakah Aisyah Zakiyyah benar-benar memiliki hubungan keluarga dengan Menteri PU atau tidak. Namun, menurut saya, pertanyaan publik dalam kasus ini cukup wajar.

Aisyah sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian PU. Tidak lama kemudian, ia ditunjuk sebagai Komisaris PT PP.

Penunjukan tersebut tentu saja sah untuk dipertanyakan. Apalagi posisi komisaris di perusahaan BUMN bukan jabatan yang sepenuhnya privat. Ada kepentingan publik di dalamnya karena perusahaan tersebut berkaitan dengan negara dan pengelolaan aset publik.

Masalahnya, ketika publik mempertanyakan kemungkinan hubungan keluarga, jawaban yang diberikan seolah-olah memindahkan seluruh beban pembuktian kepada masyarakat.

Publik diminta membuktikan bahwa Aisyah adalah keponakan Dody. Padahal, masyarakat tentu tidak memegang kartu keluarga Menteri PU. Mereka juga tidak memiliki akses ke dokumen keluarga, silsilah, atau informasi pribadi yang dapat digunakan untuk memastikan hubungan kekerabatan seseorang.

Kalau Aisyah memang bukan keponakannya, rasanya tidak sulit untuk mengatakannya secara langsung. Tidak perlu sampai membuat sayembara segala.

Publik Membutuhkan Transparansi, Bukan Sayembara

Menurut saya, perdebatan mengenai Aisyah tidak seharusnya berhenti pada hubungan keluarganya dengan Menteri PU.

Bahkan jika nanti terbukti bahwa Aisyah bukan keponakan Dody, masih ada pertanyaan lain yang tetap relevan, apa alasan penunjukannya sebagai komisaris PT PP?

Aisyah memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional. Ia pernah menempuh pendidikan di Jepang dan Australia, serta memiliki pengalaman di bidang marketing, sales, perencanaan strategis, hingga menjadi Tenaga Ahli Menteri dan Juru Bicara Kementerian PU.

Artinya, publik seharusnya bisa menilai penunjukan tersebut berdasarkan rekam jejak dan kompetensinya. Jika memang dianggap layak menjadi komisaris, pemerintah atau pihak terkait semestinya dapat menjelaskan alasan dan pertimbangan penunjukan itu secara terbuka.

Di sinilah sayembara umrah terasa janggal, padahal masyarakat sedang mempertanyakan keputusan yang berkaitan dengan jabatan di perusahaan milik negara.

Pernyataan Dody juga memperlihatkan satu masalah yang lebih besar dalam komunikasi pejabat publik. Ketika muncul tudingan, pejabat sering kali merespons dengan arogan dan malah meminta bukti.

Masyarakat memang tidak boleh menuduh seseorang melakukan nepotisme tanpa bukti. Tetapi pemerintah juga tidak bisa menganggap setiap pertanyaan publik sebagai tuduhan yang harus dibalas dengan tantangan.

Publik tidak membutuhkan hadiah untuk mau mempercayai pejabat. Publik hanya membutuhkan penjelasan yang jelas, proses yang transparan, dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.