Ketika Buku Dikurangi, tetapi Belanja Lain Membengkak: Apa Prioritas Kita?

Anggaran negara pada dasarnya adalah cerminan dari prioritas sebuah pemerintahan. Ke mana uang publik dialokasikan akan menunjukkan sektor mana yang dianggap paling penting untuk didorong. Karena itu, setiap perubahan anggaran, baik penambahan maupun pengurangan, wajar menjadi perhatian masyarakat.

Belakangan, muncul perbincangan mengenai pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas), yang disebut berdampak pada terhentinya sejumlah program, termasuk pengiriman buku ke berbagai daerah. Di saat yang sama, publik juga menyoroti besarnya anggaran untuk pengadaan barang dalam program pemerintah lainnya. Perbandingan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan.

Apakah prioritas pembangunan kita sudah benar-benar sejalan dengan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia?

Perlu dipahami bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap kementerian dan lembaga memiliki fungsi, mandat, serta pos anggaran yang berbeda. Tidak serta-merta anggaran yang berkurang di satu lembaga dapat dipindahkan begitu saja ke lembaga lain. Namun, bukan berarti masyarakat tidak boleh mempertanyakan arah kebijakan tersebut. Justru dalam negara demokrasi, diskusi mengenai prioritas anggaran merupakan bagian dari pengawasan publik.

Perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku. Di banyak daerah, perpustakaan menjadi satu-satunya akses masyarakat terhadap bacaan berkualitas. Bagi anak-anak di wilayah terpencil, kiriman buku baru bukan hanya tambahan koleksi, tetapi jendela untuk mengenal dunia yang lebih luas. Ketika distribusi buku terhenti, yang hilang bukan sekadar paket logistik, melainkan kesempatan belajar bagi ribuan pembaca.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan budaya literasi. Berbagai survei menunjukkan bahwa kemampuan membaca, memahami informasi, dan mengolah pengetahuan masih perlu terus diperkuat. Dalam situasi seperti ini, investasi pada perpustakaan seharusnya tidak dipandang sebagai pengeluaran konsumtif, melainkan investasi jangka panjang yang hasilnya memang tidak langsung terlihat.

Di sisi lain, pemerintah tentu memiliki alasan dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pembangunan. Pengadaan peralatan atau infrastruktur tertentu bisa jadi memiliki tujuan operasional yang dianggap penting dalam pelaksanaan sebuah program. Karena itu, setiap kebijakan seharusnya dinilai berdasarkan manfaat, urgensi, serta efektivitasnya.

Persoalannya muncul ketika masyarakat melihat adanya kesenjangan antara kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dengan besarnya anggaran pada sektor lain. Ketika buku untuk anak-anak sulit didistribusikan, sementara belanja dalam program lain bernilai sangat besar, rasa janggal itu wajar muncul. Bukan karena publik menolak pembangunan, melainkan karena mereka ingin memastikan bahwa setiap rupiah digunakan pada prioritas yang memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Literasi bukan proyek yang menghasilkan keuntungan politik secara instan. Tidak ada peresmian megah ketika sebuah desa menerima puluhan buku baru. Tidak ada seremoni besar ketika seorang anak menemukan kegemarannya membaca. Namun, dampaknya justru sangat panjang. Anak yang gemar membaca hari ini berpotensi menjadi ilmuwan, guru, dokter, wirausaha, atau pemimpin di masa depan. Semua itu berawal dari akses terhadap pengetahuan.

Karena itu, kebijakan anggaran semestinya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas generasi mendatang. Negara yang ingin maju tidak cukup membangun jalan, gedung, atau fasilitas fisik. Negara juga harus membangun manusia yang mampu memanfaatkan seluruh pembangunan tersebut melalui pendidikan dan literasi.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai anggaran bukan sekadar soal angka. Ini adalah perdebatan tentang nilai. Apa yang lebih kita anggap penting? Apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya? Dan bagaimana memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik?

Masyarakat tentu tidak berharap semua anggaran diarahkan hanya untuk perpustakaan. Namun, mereka berhak berharap agar sektor yang menjadi fondasi kemajuan bangsa. Pendidikan, literasi, dan pengembangan sumber daya manusia tetap memperoleh perhatian yang memadai.

Sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh apa yang dibeli hari ini, tetapi juga oleh apa yang dibaca, dipelajari, dan dipahami oleh anak-anaknya untuk menghadapi masa depan.