Hayuning Ratri Hapsari | Dini Sukmaningtyas
Presiden Prabowo Subianto (setkab.go.id)
Dini Sukmaningtyas

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia merasa diserang karena ingin memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Prabowo juga membandingkan kritik terhadap MBG dengan dugaan kebocoran kekayaan negara dalam jumlah besar yang menurutnya telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa mendapat sorotan yang sama.

"Saudara-saudara saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan," ujar Prabowo, dikutip Selasa (22/7/2026).

Kata-kata Prabowo sekilas terdengar seperti pembelaan terhadap sebuah program pemerintah. Namun, jika diperhatikan lebih jauh, ada masalah dalam cara berpikir di balik pernyataan tersebut.

Lantas, apakah kritik terhadap kebijakan publik memang harus dipahami sebagai serangan terhadap pemimpinnya?

Kritik MBG Bukan Penolakan terhadap Gizi Anak

Saya kira hampir tidak ada orang yang akan berpendapat bahwa anak-anak Indonesia tidak perlu mendapatkan makanan bergizi. Bahkan, orang yang mengkritik MBG pun bisa saja sangat setuju dengan tujuan tersebut.

Anak-anak memang membutuhkan asupan bergizi. Ibu hamil membutuhkan nutrisi yang baik. Masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu juga membutuhkan dukungan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan.

Namun, mendukung tujuan sebuah program tidak berarti harus menyetujui semua cara yang digunakan untuk mencapainya.

Saya bisa mendukung anak-anak mendapatkan makanan bergizi, tetapi pada saat yang sama mempertanyakan mengapa pelaksanaannya harus dilakukan secara masif sebelum sistemnya benar-benar siap.

Saya juga bisa mendukung program pengentasan masalah gizi, tetapi tetap mempertanyakan mekanisme pengawasan anggarannya.

Dalam kebijakan publik, sebuah program harus dinilai dari dampaknya. Apakah anggarannya digunakan secara efisien? Apakah makanan yang diberikan benar-benar aman dan bergizi? Apakah penerima manfaatnya sudah tepat sasaran?

Ketika Kritik Kebijakan Direduksi sebagai Serangan

Rasanya janggal ketika seorang pemimpin memposisikan kritik terhadap kebijakan sebagai serangan terhadap dirinya. Kalimat “saya diserang” menunjukkan bahwa persoalan kebijakan seolah-olah berubah menjadi masalah personal.

Akibatnya, pemimpin merasa harus bertahan dan membela diri, alih-alih mendengarkan kritik yang disampaikan.

Ketika pemerintah menjalankan sebuah program, maka program tersebut menjadi bagian dari kebijakan negara yang memang wajar untuk diawasi dan dikritik oleh masyarakat.

Prabowo perlu membedakan kritik terhadap dirinya sebagai individu dengan kritik terhadap kebijakan yang lahir dari pemerintahan yang dipimpinnya. Keduanya adalah hal yang berbeda.

Pemimpin Tak Boleh Kebal Kritik

Saya memahami bahwa seorang pemimpin tentu bisa merasa tidak nyaman ketika program unggulannya terus-menerus dikritik. Apalagi jika program tersebut dianggap sebagai bagian penting dari visi pemerintahannya.

Namun, seorang pemimpin tidak seharusnya selalu berada dalam posisi defensif setiap kali kebijakannya dipertanyakan.

Semakin besar sebuah program, justru semakin penting bagi pemimpinnya untuk mampu menerima kritik dengan kepala dingin.

Apalagi, anggaran untuk program MBG nilainya cukup fantastis. Dengan anggaran yang begitu besar dan cakupan penerima manfaat yang luas, program ini tentu tidak bisa diperlakukan seperti proyek pribadi yang hanya boleh dipuji.

MBG adalah kebijakan publik yang menggunakan uang negara. Oleh karena itu, publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang tersebut dikelola.

Kritik menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan. Semakin besar uang publik yang digunakan, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitasnya.

Kalau setiap kritik terhadap kebijakan dianggap sebagai serangan, lantas kapan seorang pemimpin bisa benar-benar mendengar suara rakyat?