Kabur ke Luar Negeri Tak Mampu, Bertahan di Negeri Sendiri Pun Semakin Berat

Ada nasihat yang belakangan sering berseliweran di media sosial: "Kalau hidup di sini sudah terlalu sulit, ya kabur saja ke luar negeri." Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan jenaka. Sayangnya, hanya orang-orang yang masih memiliki pilihan yang bisa menganggapnya sebagai solusi.

Bagi rakyat miskin, "kabur" bukanlah pilihan. Itu adalah kemewahan. Mereka bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli tiket bus pulang kampung, apalagi membayar paspor, pelatihan, visa, dan tiket pesawat menuju negeri orang. Jangankan mengejar mimpi di luar negeri, mengejar tanggal gajian saja sudah seperti lomba lari maraton yang garis finisnya terus digeser.

Ironisnya, negeri ini sering membanggakan bonus demografi. Anak-anak muda disebut sebagai aset bangsa. Namun, aset itu justru dipaksa bertarung di pasar kerja yang semakin sempit. Lowongan pekerjaan layak lebih sedikit daripada jumlah pelamarnya. Ketika akhirnya diterima bekerja, upahnya sering kali hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk membangun masa depan.

Lalu ada saran klasik yang diwariskan lintas generasi: "Kalau di kampung tidak ada pekerjaan, merantaulah ke ibu kota." Nasihat itu mungkin masuk akal dua puluh atau tiga puluh tahun lalu. Hari ini, ibu kota bukan lagi tanah yang selalu menjanjikan harapan. Itu menjelma menjadi tempat di mana mimpi harus membayar sewa kamar, ongkos transportasi, harga makan yang terus naik, dan biaya hidup yang seolah berlomba meninggalkan besaran gaji. Merantau kini bukan lagi perjalanan mencari masa depan. Bagi banyak orang, merantau hanyalah memindahkan kemiskinan dari desa ke kota.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah keadaan kelas menengah. Kelompok yang selama ini disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional perlahan berubah menjadi generasi yang hidup dalam kecemasan permanen. Mereka tidak miskin, tetapi juga tidak merasa aman. Gaji datang setiap bulan hanya untuk langsung menghilang. Cicilan, tagihan listrik, hingga biaya sekolah anak menunggu. Harga bahan pangan naik. Biaya kesehatan meningkat. Tapi, pajak tetap dipungut. Di akhir bulan, yang tersisa bukan tabungan, melainkan pertanyaan apakah bulan depan masih sanggup bertahan.

Kelas menengah bekerja keras agar tidak jatuh miskin. Rakyat miskin bekerja keras agar tetap bisa makan. Di antara keduanya, harga-harga terus bergerak naik seolah tidak pernah peduli siapa yang tertinggal. Pertumbuhan ekonomi diumumkan dengan bangga dalam persentase. Investasi dipamerkan dalam triliunan rupiah. Proyek-proyek besar berdiri megah sebagai simbol kemajuan.

Namun, rakyat mengukur kemajuan dengan cara yang jauh lebih sederhana. Apakah beras masih bisa dibeli? Apakah anak masih bisa sekolah? Apakah biaya berobat tidak membuat keluarga bangkrut? Apakah masih ada uang yang tersisa setelah semua tagihan dibayar? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu semakin sering "tidak", maka rakyat tentu berhak bertanya: kemajuan ini sebenarnya sedang dinikmati oleh siapa?

Negara tentu tidak bertanggung jawab atas setiap persoalan ekonomi global. Inflasi dunia, konflik geopolitik, hingga perlambatan ekonomi internasional memang nyata. Namun, tugas negara bukan sekadar menjelaskan penyebab kesulitan. Tugas negara adalah memastikan beban itu tidak sepenuhnya dipikul oleh rakyat yang paling lemah.

Sayangnya, dalam banyak kesempatan, masyarakat lebih sering diminta memahami keadaan daripada benar-benar merasakan kehadiran negara. Mereka diminta bersabar ketika harga naik. Diminta berhemat ketika daya beli turun. Diminta optimistis ketika lapangan pekerjaan semakin sulit ditemukan. Kesabaran seolah menjadi kebijakan publik yang paling murah.

Padahal, rakyat tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya ingin kerja keras memiliki arti. Mereka ingin upah yang cukup untuk hidup layak. Mereka ingin harga kebutuhan pokok tidak terus melambung. Mereka ingin pendidikan dan kesehatan tidak menjadi barang mewah. Mereka ingin masa depan anak-anaknya lebih baik daripada hari ini. Apakah itu semua tuntutan yang berlebihan?

Yang paling menyedihkan bukanlah ketika ada anak muda yang ingin bekerja di luar negeri. Mobilitas tenaga kerja adalah hal yang lumrah di dunia modern. Yang patut menjadi renungan adalah ketika semakin banyak orang merasa satu-satunya jalan menuju kehidupan yang lebih baik adalah meninggalkan tanah kelahirannya sendiri.

Bila rakyat miskin tidak mampu pergi, kelas menengah tidak sanggup bertahan, sementara harapan terus menipis, maka negeri ini sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar perlambatan ekonomi. Negara ini sedang kehilangan kepercayaan warganya.

Memang, mengatakan bahwa negara sedang "mencekik rakyatnya sendiri" adalah ungkapan yang lahir dari kemarahan dan rasa putus asa. Namun, pemerintah tidak seharusnya sibuk membantah metafora itu. Yang lebih penting adalah memastikan rakyat tidak lagi merasa demikian.