Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan aplikasi Reviu Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperkuat pengawasan pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah.
Aplikasi yang diperkenalkan di Kantor Pusat BGN, Jakarta Pusat pada Selasa (26/7/2026) itu akan digunakan oleh guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab (PIC) di setiap sekolah.
Melalui aplikasi ini, guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab di sekolah akan melakukan penilaian terhadap makanan yang diterima siswa setiap hari, mulai dari ketepatan waktu distribusi hingga rasa dan variasi menu.
Langkah tersebut memang menunjukkan upaya pemerintah memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Lantas, apakah digitalisasi ini benar-benar menyentuh akar masalah yang selama ini membayangi pelaksanaan MBG?
Digitalisasi Tidak Bisa Menggantikan Pembenahan Operasional
Penggunaan teknologi memang dapat mempercepat pelaporan, meningkatkan transparansi, dan mempermudah evaluasi. Namun, apakah digitalisasi tersebut menjawab penyebab utama berbagai kejadian yang selama ini menjadi sorotan?
Jika melihat penjelasan BGN, aplikasi Reviu Menu MBG akan digunakan untuk menilai makanan ketika sudah sampai di sekolah. Guru diminta mengecek apakah makanan datang tepat waktu, mencium aroma makanan, mencicipi rasanya, hingga memastikan menu yang diberikan tidak monoton.
Masalahnya, tahapan tersebut dilakukan ketika makanan sudah selesai dimasak, sudah dikemas, dan sudah didistribusikan. Padahal, jika tujuan utamanya adalah mencegah keracunan atau makanan yang tidak layak konsumsi, titik pengawasannya seharusnya dimulai jauh sebelum ompreng MBG tiba di sekolah, terlebih lagi sampai di tangan siswa.
Pengawasan Harus Dimulai dari Hulu
Pengawasan idealnya dimulai sejak bahan baku dipilih hingga makanan didistribusikan ke sekolah. Artinya, aspek seperti kualitas bahan, penyimpanan, pengolahan, kebersihan dapur, dan distribusi harus menjadi perhatian utama.
Semua itu merupakan persoalan operasional yang membutuhkan pengawasan langsung, pelatihan yang memadai, audit rutin, dan standar kerja yang disiplin. Oleh karena itu, saya melihat aplikasi ini lebih banyak berfungsi sebagai instrumen evaluasi di hilir daripada alat pencegahan di hulu.
Ketika guru diminta mencium aroma ayam goreng atau mencicipi rasa makanan, maka sistem sudah terlambat melakukan pengawasan. Kalau makanan memang sudah basi, berarti ada tahapan sebelumnya yang gagal dijalankan dengan baik.
Ketika Guru Memikul Tanggung Jawab Baru
Saya bukannya kuno atau menolak digitalisasi. Justru saya percaya teknologi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik apabila ditempatkan pada prioritas yang tepat. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah urutannya.
Ketika masyarakat masih mendengar adanya makanan yang kualitasnya dipertanyakan, distribusi yang belum merata, hingga berbagai carut-marut pelaksanaan di lapangan, rasanya wajar jika masyarakat skeptis dengan peluncuran aplikasi ini.
Masyarakat akan lebih yakin ketika melihat dapur yang memenuhi standar, proses distribusi yang rapi, tenaga pengolah makanan yang terlatih, dan sistem pengawasan keamanan pangan yang berjalan konsisten.
Selain itu, peluncuran aplikasi ini juga berpotensi menambah beban administratif bagi sekolah. Guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kini tidak hanya memastikan makanan diterima siswa, tetapi juga harus melakukan penilaian dan pelaporan setiap hari.
Tugas tersebut mungkin tidak terlihat berat jika dilakukan sesekali, tetapi akan menjadi rutinitas tambahan yang menyita waktu apabila tidak diimbangi dengan sistem yang sederhana dan efektif. Jangan sampai upaya memperkuat pengawasan justru membuat tenaga pendidik semakin disibukkan oleh pekerjaan administratif di luar tugas utamanya.
Digitalisasi adalah langkah yang baik apabila dibangun di atas sistem yang sudah kuat. Namun jika fondasinya masih rapuh, aplikasi secanggih apa tidak bisa menyelesaikan masalah.
Dalam program yang menyangkut kesehatan dan keselamatan jutaan anak Indonesia, yang paling dibutuhkan adalah kepastian bahwa setiap makanan yang keluar dari dapur MBG memang sudah layak makan.
Baca Juga
-
Parole Examiner Lee: Membongkar Wajah Gelap Kekuasaan di Balik Sistem Hukum
-
Prabowo Resmi Naikkan Tukin TNI dan Kemhan, Apa Kabar Perbaikan Nasib Guru?
-
Invisible Cost Perempuan: Wajah Lain Ketimpangan Gender dalam Ekonomi
-
Gaji Manajer Kopdes Ditanggung APBN: Di Mana Letak Skala Prioritas Negara?
-
Ulasan Drama Ms. Incognito: Mengurai Privilege dalam Struktur Kelas Sosial
Artikel Terkait
Kolom
-
Prabowo Resmi Naikkan Tukin TNI dan Kemhan, Apa Kabar Perbaikan Nasib Guru?
-
Viral! Pendaki Rinjani Bawa Sapi Hidup untuk Logistik, Publik Sebut Tindakan Ini Sudah Keterlaluan
-
Invisible Cost Perempuan: Wajah Lain Ketimpangan Gender dalam Ekonomi
-
Nostalgia Hadir sebagai Tren Baru: Mengapa Gen Z Merindukan Era 2000-an?
-
Stop Normalisasi Rayap Besi: Saatnya Benahi Penegakan Hukumnya
Terkini
-
WIND UP: The Movie Membuktikan Olahraga Bukan tentang Kemenangan Semata
-
Ulasan Novel Testimony of N: Ketika Kebohongan Menjadi Bentuk Perlindungan
-
Parole Examiner Lee: Membongkar Wajah Gelap Kekuasaan di Balik Sistem Hukum
-
Another Word for Neighbor, Buku Anak yang Mengajarkan Empati Sejak Dini
-
Novel Spammer, Berawal dari Teror Digital Berubah Menjadi Teror Fisik Nyata