Karhutla Jadi Sorotan Dunia, Mengapa Respons Pemerintah Masih Santai?

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Indonesia. Asap tebal bukan hanya mengganggu pandangan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sekolah dan pekerjaan, serta mulai menyeberangi batas negara. Yang mengkhawatirkan, di tengah situasi yang semakin buruk, respons pemerintah justru kerap terlihat seperti berjalan lebih lambat dan santai daripada laju penyebaran asap.

Kesan tersebut semakin sulit diabaikan ketika sorotan terhadap kebakaran Indonesia datang dari berbagai media internasional. Sebagai contoh, Bernama, media Malaysia, memberitakan potensi meluasnya polusi akibat kebakaran di Sumatra dan Kalimantan menuju Malaysia, Singapura, dan Brunei. Pada akhir Agustus, kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia bahkan tercatat berada pada tingkat berbahaya, sementara asap mulai bergerak ke arah negara-negara tetangga.

Di tingkat regional, kekhawatiran juga bukan sekadar pemberitaan media. ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) sampai mengaktifkan peringatan Level 3, tingkat tertinggi untuk risiko kabut asap lintas batas, setelah kondisi kebakaran dan asap di kawasan ASEAN bagian selatan memburuk. Malaysia pun mengalami dampaknya. Bahkan pada September, Malaysia menyatakan siap menawarkan bantuan berupa kemampuan pemadaman udara dan water bombing kepada Indonesia.

Media seperti Reuters dan Al Jazeera juga menyoroti dampak kebakaran terhadap masyarakat Indonesia. Al Jazeera melaporkan sekolah-sekolah ditutup dan warga di Kalimantan Barat mengalami masalah kesehatan akibat paparan asap dan abu. Reuters kemudian melaporkan bahwa jumlah kasus gangguan pernapasan yang berkaitan dengan kebakaran meningkat tajam pada awal September. Lebih dari 113.000 orang telah terdampak penyakit pernapasan hingga 9 September, sementara jutaan penduduk di sejumlah provinsi terpapar asap.

Melihat kekacauan ini semua, saya jadi bertanya-tanya, mengapa persoalan sebesar ini masih dapat terlihat seperti sesuatu yang ditangani setelah keadaan memburuk?

Tentu, pemerintah bukan berarti sama sekali tidak bertindak. BNPB, aparat, dan berbagai lembaga telah melakukan pemadaman, operasi modifikasi cuaca, serta mengerahkan pesawat untuk water bombing. Pemerintah juga menyatakan berkoordinasi dengan negara tetangga. Namun, persoalannya adalah apakah respons tersebut cukup cepat, cukup besar, dan cukup sistematis untuk menghadapi skala bencana yang terjadi?

Kekhawatiran publik semakin besar ketika pemerintah memperkenalkan gagasan penggunaan bahan berbasis tepung singkong sebagai alternatif untuk membantu memadamkan api. Presiden Prabowo memang meminta agar gagasan tersebut diteliti dan dikembangkan, sedangkan pihak kepolisian menegaskan bahwa teknologi itu masih membutuhkan penelitian serta pengujian lebih lanjut.

Inovasi tentu tidak salah. Namun, dalam keadaan darurat, masyarakat membutuhkan bukti bahwa solusi utama sedang bekerja, bukan sekadar gagasan yang terdengar unik. Ketika ribuan titik panas menyebar, jarak pandang menurun, sekolah terganggu, dan masyarakat menghirup udara tercemar, pemerintah seharusnya menunjukkan kecepatan yang sebanding dengan besarnya ancaman.

Yang dipertaruhkan bukan sekadar citra Indonesia di mata dunia. Ini menyangkut hak masyarakat untuk menghirup udara yang aman. Ketika negara tetangga sampai menawarkan bantuan dan media internasional terus memberitakan krisis asap Indonesia, pemerintah seharusnya tidak menunggu sampai persoalan berubah menjadi krisis diplomatik dan kesehatan yang lebih besar.

Kebakaran hutan bukan bencana yang datang tanpa tanda. Titik panas dapat dipantau, musim kering dapat diprediksi, dan wilayah rawan sudah diketahui. Karena itu, penanganan karhutla seharusnya tidak berhenti pada memadamkan api setelah kebakaran meluas. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, penegakan hukum terhadap pembakar lahan, perlindungan masyarakat terdampak, serta transparansi mengenai perkembangan penanganan. Jika asap sudah terlihat dari negara tetangga, tetapi respons pemerintah masih dipertanyakan, maka yang terbakar bukan hanya hutan. Namun, kepercayaan publik pun ikut terbakar.