Matinya Era RPUL: Kenapa Hafalan Nama Pejabat Sudah Tidak Relevan Lagi?

Kurikulum pendidikan pada era 1980-an hingga 1990-an sering kali menuntut siswa untuk menghafal berbagai aspek pengetahuan, mulai dari nama-nama menteri, ibu kota provinsi, hingga pasal-pasal undang-undang. Senjata utama para siswa saat itu adalah "buku sakti" yang menjadi bacaan wajib sehari-hari: atlas, Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap (RPUL), Rangkuman Pengetahuan Alam Lengkap (RPAL), dan buku UUD 1945.

Melalui deretan buku tersebut, siswa memetakan posisi geografis dan batas wilayah dari atlas, menghafal nama ibu kota, lagu daerah, hingga susunan kabinet dari RPUL, serta memahami konsep sains dasar dari RPAL. Sementara itu, buku UUD 1945 membantu mereka menakar hak dan kewajiban warga negara serta merinci struktur lembaga negara.

Dampaknya, ketika Generasi X dan Milenial menguji Gen Z tentang nama-nama menteri atau ibu kota, lalu mendapati anak muda sekarang tidak hafal, kebingungan pun muncul. Generasi yang tumbuh pada era Orde Baru kerap berpikir bahwa materi sekolah saat ini telah melenceng jauh—atau justru tergiur untuk menyindir anak zaman sekarang yang dianggap kurang wawasan.

Membayangkan Beban Hafalan Anak Zaman Sekarang

Jika dibedah lebih dalam, ada alasan logis mengapa anak sekolah era dahulu relatif sanggup menghafal nama-nama menteri. Pada era 1990-an, jumlah menteri yang wajib dihafal hanya berkisar 30 hingga 44 orang. Tidak ada posisi wakil menteri karena satu kementerian dipimpin oleh satu menteri saja. Ditambah lagi, wajah para pejabatnya relatif konsisten selama bertahun-tahun sehingga mudah melekat di ingatan.

Lantas bayangkan jika pendekatan berbasis hafalan itu masih dipaksakan hari ini. Siswa tidak hanya harus menghafal isi materi pelajaran lain, tetapi juga postur Kabinet Merah Putih yang membengkak hingga 53 menteri/kepala lembaga setingkat menteri serta 56 wakil menteri. Artinya, siswa harus menanggung beban memori untuk mengingat lebih dari 100 nama pejabat.

Meski jajaran menteri era 90-an jauh lebih sedikit, menghafalnya pun sebenarnya bukan perkara gampang. Namun, hal itu masih jauh lebih realistis ketimbang beban hafalan hari ini. Kemudahan anak zaman dulu dalam menghafal juga tak lepas dari peran media massa, terutama melalui siaran tunggal Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang hadir setiap malam.

Menteri Penerangan Harmoko (yang menjabat dari 1983–1997) dan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono adalah contoh wajah-wajah yang rutin menyapa masyarakat lewat layar kaca. Sangat berbeda dengan kondisi sekarang, di mana kita mungkin hanya mengenal nama menteri secara sekilas dari media sosial atau lintasan berita. Lagi pula, menghafal nama pejabat sudah tidak lagi relevan karena kurikulum modern lebih menitikberatkan pada kompetensi, pemikiran kritis, dan keterampilan praktis.

Ketika Masa Jabatan Cuma "Seumur Jagung"

Oleh karena itu, tidak adil rasanya jika Generasi X dan Milenial menghakimi Generasi Z hanya karena mereka tidak hafal susunan kabinet secara presisi. Tolok ukur kecerdasan masa kini tak lagi ditentukan oleh seberapa besar kapasitas memori otak untuk menampung data mentah, melainkan sejauh mana seseorang mampu bernalar kritis serta mengolah dan memilah informasi secara bijak.

Lagi pula, jika melihat kondisi politik hari ini—di mana bongkar-pasang kabinet bisa terjadi berulang kali—hafalan tersebut bisa basi hanya dalam hitungan bulan. Terlepas dari dinamika politiknya, masa jabatan pejabat kabinet era sekarang makin mirip free trial aplikasi yang bisa habis sewaktu-waktu, atau seperti kuota internet yang hangus dalam hitungan hari.

Format buku seperti RPUL pun makin kehilangan relevansinya untuk mencatat daftar menteri. Bayangkan saja, setiap kali terjadi reshuffle atau penambahan posisi baru, RPUL harus direvisi berulang kali. Belum sempat nama menteri baru mengendap di memori siswa, posisinya sudah digantikan kembali di Istana Negara.

Pada akhirnya, menghafal susunan menteri hari ini terasa sia-sia. Baru kemarin dihafal untuk Ujian Tengah Semester, saat Ujian Akhir Semester orangnya sudah berganti. Bagi para elite, reshuffle mungkin cuma urusan bagi-bagi jatah dan kompromi politik di balik meja. Namun, bagi anak sekolah itu adalah simulasi penderitaan di saat dipaksa mengingat deretan nama yang dari awal memang tidak berniat untuk bertahan lama.