Solusi Pamungkas Masalah Bangsa: Ganti Pemimpin atau Tukar Tambah Rakyat?

Masalah bangsa ini makin bertambah setelah pemerintah terus-menerus sibuk mengeksekusi berbagai program strategis seperti memberi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para siswa, membangun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk meningkatkan kemandirian di wilayah desa, membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) agar calon pemimpin bangsa benar-benar berintegritas, dan lain sebagainya.

Selain masalah timbul dari setiap program unggulan, nyatanya dari segi aspek kemampuan komunikasi pemerintah juga begitu buruk. Mulai dari pimpinan tertinggi seperti presiden yang diikuti oleh pejabat negara setingkat menteri, kepala daerah, hingga jajarannya pun justru memunculkan kontroversi.

Dari hari ke hari rakyat sering disuguhi berita-berita yang sebetulnya tidak berbobot. Sejujurnya, saya tidak mempersoalkan judul berita dan konteks isi tulisan tersebut. Akan tetapi, saya merasa bahwa ucapan seorang presiden ketika berbicara kasar dan seenaknya di atas mimbar tentu bisa dijadikan simbol bahaya bahwa bangsa ini secara perlahan akan kehilangan ciri khas dari budaya masa lampau.

Ciri khas itu di antaranya ramah terhadap sesama dan menjaga sopan santun. Ironisnya, presiden yang diamanahi oleh rakyat sebagai orang nomor satu untuk memegang mandat jabatan tertinggi justru seolah-olah sedang berkuasa atas segalanya. Lupa akan budaya bangsa ini yang menjunjung tinggi etika, tata krama, serta adab dalam berbicara.

Meskipun begitu, terpilihnya seorang pemimpin tertinggi tidaklah dipilih secara sembarangan. Rakyat memiliki peran penting untuk menentukan seseorang pantas memiliki kewenangan atau sebaliknya. Melalui pemilu, rakyat dipersilakan mencoblos pilihan wakil rakyat, kepala daerah hingga pimpinan tingkat atas. Lantas bagaimana jika pilihan Anda kemudian berkhianat kepada rakyat?

Saya kira ini merupakan sebuah realitas yang berbenturan dalam kehidupan sosial-politik. Munculnya dilema saat memilih pemimpin sering kali dialami oleh rakyat—mencoblos pemimpin yang pintar bicara atau banyak bekerja—pintar bicara tapi tidak direalisasikan, lalu banyak bekerja tapi komunikasi yang dijalin sangatlah buruk. Pola pikir ini akhirnya melanda setiap elemen masyarakat karena bosan dibohongi oleh para penguasa yang zalim.

Lebih parahnya, saat masalah bangsa yang sudah ada sejak lama belum terselesaikan dan makin bertambah di periode kepemimpinan sekarang, visi besar “Indonesia Emas 2045” masih terus berisik di telinga kita. Pertanyaannya, mampukah bangsa ini mewujudkan visi tersebut di tengah realitas yang terbentur antara pemerintah dan rakyatnya? Tentu saja bisa—dengan catatan seluruh unsur pemerintahan mulai lebih dahulu untuk berubah.

Misalnya, dengan cara praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dilibas habis hingga ke akar-akarnya, para oknum internal pemerintah dipecat dan dikeluarkan secara tidak hormat, seluruh masalah bangsa mulai diatasi secara terstruktur dan sistematis, serta menekankan prinsip meritokrasi, teknokrasi, dan transparansi.

Di samping itu, mungkin kita sempat mengenal kalimat anggapan “Pemerintah adalah cerminan rakyatnya”. Pernyataan itu muncul karena setiap pemimpin dipilih berdasarkan sistem demokrasi melalui pemilu.

Sayangnya, sebagian orang menanggapi bahwa ketika suatu negara mengalami kekacauan, sejatinya rakyatlah yang menjadi titik pusat kesalahan, padahal menurut Laporan Macro Poverty Outlook pada April 2026 sebanyak 64,2 persen penduduk masih berada dalam kondisi ekonomi rentan atau di bawah garis kemiskinan.

Hal ini juga menyebabkan negara kita termasuk ke dalam negara miskin di Asia Tenggara. Lantas ada apa di balik korelasi antara pernyataan tersebut dan kondisi rakyat miskin?

Seperti yang kita tahu, rakyat miskin lebih mudah diperalat oleh pemerintah dengan cara diberi bantuan sosial saat menjelang hari pencoblosan serta diberi janji-janji manis yang pada akhirnya setelah terpilih lupa akan janji dan hasilnya berujung pahit.

Saya meyakini tidak semua politisi atau pejabat berperilaku serupa, tetapi perilaku itu pasti dilakukan oleh sebagian di antara mereka. Rakyat miskin harus bangkit sejahtera—tidak pantas untuk dilindungi saat mendekati pemilu saja—pemerintah perlu bertanggung jawab mengurusi kehidupan mereka.

Sebab unsur pemerintahan sebagian besar memiliki pola pikir terbuka karena telah berhasil menyelesaikan studi menjadi seorang sarjana yang berpendidikan tinggi. Berbeda halnya dengan rakyat miskin yang rata-rata berhasil diperalat hanya demi keuntungan pribadi.

Dengan demikian, solusi pamungkas masalah bangsa bukanlah melontarkan wacana absurd untuk "tukar tambah rakyat", melainkan keberanian penuh untuk mereformasi total tata kelola pemerintahan dan integritas para pemimpinnya.

Menyalahkan rakyat yang rentan secara ekonomi atas lahirnya kepemimpinan yang buruk adalah kekeliruan logika yang menyesatkan. Pemerintah dan elite terpelajar harus terlebih dahulu menunjukkan keteladanan, menghentikan eksploitasi kemiskinan, serta secara konsisten menjunjung tinggi etika demi membawa bangsa ini keluar dari lingkaran setan keterpurukan.