Tugas Guru Itu Mengajar, Bukan Menjadi Petugas Pemeriksa MBG

Guru itu tugas utamanya mengajar. Membimbing murid, menjelaskan pelajaran, mengelola kelas, menilai tugas, dan memastikan proses pendidikan berjalan. Bukan menjadi petugas quality control makanan. Menjadi penting ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhadapan dengan persoalan keamanan pangan. Ketika makanan yang dibagikan kepada murid bermasalah, muncul gagasan bahwa guru seharusnya ikut mencicipi atau memeriksa makanan sebelum dikonsumsi siswa.

Guru berada di sekolah dan tentu ingin memastikan murid aman. Tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika pemeriksaan oleh guru diperlakukan sebagai lapisan utama pengamanan makanan. Bayangkan satu sekolah menerima puluhan ompreng makanan. Seorang guru membuka satu atau dua ompreng untuk memastikan makanan masih layak. Tidak ada masalah. Guru kemudian membiarkan murid makan.

Ternyata beberapa ompreng lainnya basi. Murid keracunan. Di titik inilah logika tanggung jawab menjadi bermasalah. Kalau satu atau dua sampel diperiksa, tentu pemeriksaan tersebut tidak otomatis menjamin seluruh makanan aman.

Bahkan jika guru memeriksa semuanya, muncul pertanyaan lain: apakah guru memiliki kompetensi, alat, prosedur, dan kewenangan untuk memastikan keamanan pangan? Makanan yang tampak baik secara visual belum tentu bebas dari kontaminasi mikrobiologis.

Dengan kata lain, mencicipi makanan bukanlah sistem keamanan pangan. Guru bisa membantu mengawasi kondisi makanan dan melaporkan jika menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, pengawasan seperti itu seharusnya menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, bukan cara untuk memindahkan tanggung jawab keamanan pangan ke pundak guru.

Program MBG melibatkan rantai yang panjang. Ada penyedia makanan, dapur produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi, transportasi, hingga makanan sampai ke sekolah dan dikonsumsi murid. Setiap mata rantai memiliki potensi masalah. Karena itu, keamanan pangan seharusnya dibangun sejak makanan diproduksi, bukan baru dimulai ketika ompreng tiba di depan kelas.

Kalau makanan sudah terkontaminasi sejak dapur, guru yang mencicipinya tidak akan mengubah fakta tersebut. Kalau suhu penyimpanan tidak sesuai, waktu distribusi terlalu lama, atau proses pengolahan tidak memenuhi standar, masalahnya tidak selesai hanya karena seorang guru membuka tutup ompreng.

Yang perlu diperkuat justru sistem pengawasan dari hulu hingga hilir. Sekolah memang tidak boleh menjadi ruang pasif. Guru dan pihak sekolah perlu memiliki mekanisme sederhana untuk melaporkan makanan yang berubah bau, rasa, warna, kemasan rusak, keterlambatan distribusi, atau kondisi lain yang mencurigakan. Tetapi mekanisme pelaporan berbeda dengan menjadikan guru sebagai pemeriksa keamanan pangan profesional.

Ada perbedaan besar antara guru ikut mengawasi dan guru bertanggung jawab memastikan semua makanan aman. Perbedaan ini penting karena ketika terjadi keracunan, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi program. Ada kesehatan anak-anak.

Jika puluhan atau ratusan murid menerima makanan dalam satu distribusi, mustahil menjadikan pencicipan guru sebagai jaminan mutlak. Justru memperlihatkan kelemahan pendekatan tersebut. Kalau jawabannya adalah karena jumlahnya terlalu banyak, berarti sejak awal sistemnya memang tidak seharusnya bergantung pada guru untuk memeriksa setiap porsi.

MBG adalah program besar. Karena itu, standar keamanannya juga harus besar. Jangan sampai ketika program berjalan baik, keberhasilannya disebut sebagai keberhasilan sistem. Tetapi ketika makanan bermasalah, tanggung jawabnya justru turun ke individu paling dekat dengan murid: guru.

Guru boleh menjadi mata tambahan di sekolah. Tetapi guru bukan laboratorium, bukan petugas inspeksi pangan, dan bukan pihak yang seharusnya menanggung seluruh risiko dari rantai penyediaan makanan. Kalau negara ingin anak-anak mendapatkan makanan yang aman, yang harus dibangun adalah sistem yang memastikan makanan aman sebelum sampai ke tangan mereka. Bukan sistem yang berharap guru menjadi pencicip terakhir sebelum risiko ditanggung murid.