Menkeu: Tidak ada Anggaran Khusus Sekolah Gratis, Pendidikan Terabaikan?

Presiden mengarahkan bahwa sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri akan menjadi gratis. Harapannya tentu kabar baik seperti beban keluarga bisa berkurang. Namun, pertanyaan berikutnya justru lebih rumit, dari mana uangnya?

Pertanyaan itu kembali muncul setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa tidak ada penambahan anggaran khusus untuk program sekolah negeri gratis. Pemerintah akan menggunakan anggaran pendidikan yang memang sudah dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN 2027 atau Rp820,9 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian pembahasan kebijakan pendidikan pada 23 September 2026.

Di sinilah kita sering keliru memahami istilah anggaran pendidikan. Ketika mendengar angka Rp820,9 triliun, mudah bagi kita membayangkan uang sebanyak itu akan langsung dibagi ke sekolah negeri. Padahal, anggaran pendidikan pemerintah digunakan untuk berbagai kebutuhan dan program.

Dalam rancangan anggaran 2027, pemerintah menyebut dana pendidikan akan digunakan antara lain untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), renovasi sekolah dan madrasah, pembangunan sekolah unggulan, Sekolah Rakyat, hingga berbagai program peningkatan kualitas pendidikan. PIP direncanakan menjangkau 22,1 juta siswa, sedangkan KIP Kuliah ditujukan kepada 1,1 juta mahasiswa.

Artinya, ketika pemerintah mengatakan tidak ada anggaran khusus, bukan berarti tidak ada anggaran untuk pendidikan. Saat ini tidak ada tambahan pos anggaran baru yang secara khusus dibuat untuk membiayai program sekolah negeri gratis. Jika nantinya APBN pendidikan 2027 untuk ada anggaran khusus sekolah hingga PTN gratis tergantung desain dari anggaran yang di alokasikan.

Kalau sekolah negeri gratis menjadi kebijakan yang diperluas, persoalan berikutnya bukan sekadar membayar uang sekolah. Sekolah tetap membutuhkan guru, listrik, fasilitas belajar, laboratorium, buku, teknologi, pemeliharaan gedung, hingga kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Pemerintah sendiri dalam RAPBN 2027 menyiapkan Rp18,2 triliun untuk renovasi 12.215 unit sekolah dan madrasah. Ada pula alokasi untuk pembangunan sekolah unggul serta operasional Sekolah Rakyat. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan memiliki banyak lapisan.

Istilah sekolah negeri gratis sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai menghilangkan pungutan tertentu dari orang tua. Pemerintah tetap harus memastikan sekolah mempunyai biaya operasional dan kualitas layanan yang memadai. 

Sekolah yang benar-benar gratis tetapi kekurangan guru, ruang kelas, atau fasilitas belajar tetap akan menyisakan persoalan. Lalu bagaimana dengan kuliah gratis di PTN? Persoalannya menjadi semakin menarik ketika kebijakan pendidikan gratis diarahkan sampai perguruan tinggi negeri (PTN).

Pada 23 September 2026, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar program pendidikan gratis di PTN disiapkan secepat mungkin, tetapi tetap memperhatikan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara. Pemerintah sedang menghitung sejumlah komponen pembiayaan, termasuk UKT, IPI jalur mandiri, dan sumber pendapatan lain PTN.

Jadi, kuliah gratis belum berarti seluruh biaya perguruan tinggi langsung dihapus pada saat yang sama. Ada proses perhitungan dan desain kebijakan yang harus dilakukan. Terlebih, PTN memiliki struktur pembiayaan yang berbeda dengan sekolah dasar atau sekolah menengah.

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya sudah memiliki instrumen bantuan pendidikan tinggi. Nota Keuangan RAPBN 2026 mencatat adanya KIP Kuliah dan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan.

Anggaran pendidikan hanya dua puluh persen dari total APBN, cukupkah? Angka 20 persen anggaran pendidikan sering terdengar besar. Untuk 2027, nilainya mencapai Rp820,9 triliun. Tetapi angka besar tidak otomatis menjawab semua persoalan pendidikan.

Hal penting berfokus pada bagaimana anggaran tersebut dibagi, siapa penerimanya, bagaimana pelaksanaannya, dan apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada siswa serta mahasiswa. Harapannya anggran khusus sekolah gartis SD, SMP, SMA hingga PTN semuanya gratis.

Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa amanat alokasi 20 persen pendidikan tetap dijaga dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.

Maka, menurut saya, perdebatan tentang sekolah negeri gratis jangan berhenti pada pertanyaan, “Ada anggaran khusus atau tidak?” Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah anggaran pendidikan yang sudah tersedia mampu membuat pendidikan benar-benar lebih terjangkau dan bermutu?

Jangan sampai gratis hanya menjadi slogan. Orang tua tentu berharap pendidikan gratis benar-benar mengurangi beban keluarga. Siswa berharap sekolahnya memiliki fasilitas yang layak. Mahasiswa ingin kesempatan kuliah tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarganya.

Pemerintah pun menghadapi tantangan untuk menerjemahkan janji besar itu menjadi kebijakan yang bisa dirasakan masyarakat. Harapannya tahun 2027 pemerintah bisa prioritaskan alokasi anggaran khusus ke sekolah dan kuliah PTN gratis.

Tidak adanya anggaran khusus bukan berarti tidak ada pembiayaan. Pemerintah memilih menggunakan anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan, lalu mendesain ulang penggunaannya untuk mendukung program pendidikan gratis.

Di titik ini, masyarakat berhak bertanya dan mengawasi. Sebab, anggaran pendidikan 20 persen pada akhirnya bukan sekadar angka dalam administratif negara. Di balik angka Rp820,9 triliun itu ada anak yang ingin tetap sekolah, orang tua yang ingin mengurangi beban biaya, dan mahasiswa yang ingin menyelesaikan kuliah tanpa harus menyerah karena persoalan ekonomi.

Pendidikan gratis akan benar-benar berarti jika bukan hanya gratis di atas kertas, tetapi juga menghadirkan sekolah dan kampus yang mampu memberikan layanan pendidikan secara layak. Karena bagi keluarga, pendidikan bukan sekadar pos dalam APBN. Pendidikan adalah jalan untuk mengubah masa depan.