Unskilled Overpopulation: Jumlah Penduduk Tak Sebanding dengan Kualitas SDM

Salah satu persoalan Indonesia yang jarang dibicarakan secara serius adalah persoalan kualitas sumber daya manusia di tengah besarnya jumlah penduduk. Kita sering membanggakan bonus demografi, jumlah penduduk usia produktif, dan melimpahnya tenaga kerja. Namun, ada pertanyaan yang lebih penting: apakah jutaan orang usia produktif tersebut benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian?

Istilah unskilled overpopulation mungkin terdengar kontroversial. Namun, istilah ini menggambarkan persoalan yang patut diperhatikan: jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar tidak otomatis menjadi kekuatan ekonomi apabila tidak diimbangi pendidikan, keterampilan, produktivitas, serta ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas.

Masalahnya bukan karena terlalu banyak manusia yang lahir atau karena masyarakat berpendidikan rendah tidak berguna. Persoalannya adalah ketimpangan antara pertumbuhan tenaga kerja dan kemampuan sistem pendidikan serta ekonomi untuk mempersiapkan dan menyerap mereka.

Selama ini, bonus demografi kerap dipromosikan sebagai peluang emas menuju Indonesia maju. Padahal, bonus demografi bukan hadiah yang otomatis menghasilkan kesejahteraan. Penduduk usia produktif baru menjadi keuntungan apabila mereka sehat, terdidik, terampil, dan memiliki kesempatan bekerja secara produktif. Jika tidak, jumlah tersebut justru berpotensi menjadi tekanan sosial dan ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi mengenai ketidaksesuaian pendidikan dan pekerjaan pemuda pada Oktober 2025 memperlihatkan persoalan yang serius. Tingkat pengangguran pemuda tercatat dua kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Lebih dari sepertiga pekerja muda juga mengalami ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan pekerjaan yang dijalani. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar ketersediaan tenaga kerja, melainkan kualitas dan relevansi kompetensi.

Ironisnya, persoalan tersebut tidak hanya dialami mereka yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Lulusan perguruan tinggi pun bisa kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Ijazah bertambah, tetapi kesempatan kerja berkualitas tidak selalu tumbuh sebanding.

Bahkan, data BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa proporsi pekerja informal nonpertanian mencapai 68,43 persen pada kelompok berpendidikan SD ke bawah dan 60,10 persen pada lulusan SMP. Pada kelompok lulusan universitas, angkanya lebih rendah, yakni 16,63 persen. Data ini memperlihatkan hubungan antara pendidikan dan posisi seseorang di pasar kerja, meskipun pendidikan tinggi sendiri tidak menjamin pekerjaan formal. 

Kita juga tidak bisa terus-menerus menyalahkan individu karena dianggap kurang kompeten. Bagaimana seseorang bisa memiliki keterampilan unggul jika akses pendidikan berkualitas belum merata? Bagaimana lulusan sekolah bisa siap memasuki dunia industri jika pembelajaran tidak terhubung dengan kebutuhan pekerjaan? Bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kompetensi jika pelatihan kerja hanya tersedia secara terbatas dan tidak berkelanjutan?

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi persoalan penciptaan lapangan kerja. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Growth and Jobs menyoroti bahwa pekerjaan baru masih banyak terkonsentrasi pada aktivitas bernilai tambah rendah, sementara pekerjaan produktif yang mampu memberikan penghasilan dan kesejahteraan lebih baik masih perlu diperluas. 

Artinya, memperbanyak pelatihan saja tidak cukup apabila ekonomi tidak menyediakan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tersebut. Sebaliknya, membuka lapangan kerja tanpa memperbaiki kualitas pendidikan juga berisiko mempertahankan pekerjaan berupah rendah dan produktivitas rendah.

Pemerintah perlu membangun kebijakan yang saling terhubung: memperbaiki mutu pendidikan dasar, memperkuat pendidikan vokasi, memperluas sertifikasi kompetensi, menyediakan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, serta mendorong pertumbuhan sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja terampil. Informasi pasar kerja juga harus mudah diakses agar masyarakat tidak sekadar mencari pekerjaan, tetapi memiliki gambaran keterampilan apa yang dibutuhkan.

Pada akhirnya, kita perlu berhenti menganggap besarnya jumlah penduduk sebagai prestasi yang cukup untuk dibanggakan. Banyaknya manusia tidak otomatis berarti banyaknya kemakmuran. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan pekerjaan produktif, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi. Indonesia tidak kekurangan manusia. Indonesia membutuhkan manusia yang diberi kesempatan untuk berkembang, keterampilan yang relevan, dan pekerjaan yang mampu menghargai produktivitasnya.