Ketangguhan UMKM dan Negara yang Terlalu Nyaman dengan Krisis

UMKM disebut sebagai sektor yang tangguh, kreatif, adaptif, dan mampu bertahan dalam berbagai krisis. Ketika lapangan kerja formal menyempit, UMKM dianggap sebagai penyelamat. Ketika PHK meningkat, menjadi pelaku usaha kecil dipromosikan sebagai jalan keluar. Ketika pendapatan tidak menentu, masyarakat didorong untuk menciptakan peluang sendiri. Masalahnya, narasi tersebut bisa berubah menjadi jebakan ketika ketangguhan masyarakat diperlakukan sebagai solusi atas kegagalan struktural.

Memuji orang yang mampu bertahan hidup di tengah kesulitan tentu bukan sesuatu yang salah. Pedagang kecil yang tetap membuka warung ketika daya beli melemah, pekerja rumahan yang mencari penghasilan tambahan, atau seseorang yang memulai usaha setelah kehilangan pekerjaan memang menunjukkan daya juang. Tetapi ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: mengapa begitu banyak orang harus menjadi tangguh hanya untuk mendapatkan kehidupan yang layak?

Di sinilah romantisasi UMKM menjadi problematis. Ketangguhan sering kali digunakan untuk menggambarkan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap kondisi yang sebenarnya tidak ideal. Seseorang kehilangan pekerjaan, lalu disarankan berjualan daring. Pendapatan menurun, lalu dianjurkan mencari pekerjaan sampingan. Sulit memperoleh pekerjaan formal, lalu diminta menjadi wirausahawan. Sekilas terdengar memberdayakan.

Namun, jika terus-menerus dilakukan, logika tersebut memindahkan beban persoalan ekonomi dari institusi kepada individu. Seolah-olah persoalannya bukan kurangnya pekerjaan layak, melainkan kurang kreatifnya pencari kerja menciptakan pekerjaan sendiri.

Padahal, tidak semua orang memiliki modal, jaringan, keterampilan bisnis, akses pembiayaan, maupun pasar yang cukup untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan. Membuka usaha bukan sekadar persoalan keberanian. Ada biaya produksi, sewa tempat, bahan baku, distribusi, pemasaran, pajak, persaingan, hingga risiko kehilangan modal.

Lebih penting lagi, tidak semua UMKM tumbuh menjadi perusahaan besar yang mampu menyediakan pekerjaan layak. Sebagian memang berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Namun sebagian lainnya bertahan dalam skala sangat kecil, dengan pendapatan yang tidak stabil dan perlindungan sosial yang terbatas. Karena itu, keberadaan UMKM tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kualitas pasar kerja formal.

Negara tetap memiliki pekerjaan besar untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh penghasilan melalui pekerjaan yang layak. Itu berarti bukan hanya memberikan pelatihan kewirausahaan atau bantuan modal, tetapi juga memperkuat jaminan sosial, meningkatkan kepastian kerja, memperbaiki kualitas pendidikan dan keterampilan, serta menciptakan iklim industri yang mampu menghasilkan pekerjaan produktif.

Pertanyaan tentang UMKM pada akhirnya bukan sekadar berapa banyak orang yang berhasil membuka usaha. Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak orang yang bisa hidup layak dari pekerjaannya? Sebab sebuah negara tidak semestinya mengukur keberhasilan ekonominya hanya dari seberapa kuat rakyatnya bertahan ketika sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Ada perbedaan besar antara masyarakat yang tangguh karena memiliki kesempatan dan masyarakat yang terpaksa tangguh karena tidak memiliki pilihan. Yang pertama adalah kekuatan. Yang kedua adalah mekanisme bertahan hidup.

Narasi tentang UMKM juga perlu ditempatkan dalam konteks tersebut. Negara boleh dan bahkan perlu mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Tetapi dukungan itu seharusnya menjadi bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas, bukan pengganti kebijakan penciptaan pekerjaan layak. Sebab terlalu sering memuji ketangguhan rakyat berisiko membuat penderitaan terlihat seperti prestasi.

Kita akhirnya bangga karena seseorang mampu bertahan dengan penghasilan yang tidak pasti, tanpa bertanya mengapa kepastian itu tidak tersedia sejak awal. Masyarakat memang perlu tangguh. Tetapi negara tidak boleh menjadikan ketangguhan masyarakat sebagai alasan untuk tidak memperbaiki keadaan. Rakyat boleh belajar bertahan. Tugas negara adalah memastikan mereka tidak harus terus-menerus bertahan hanya untuk hidup.