Dari Halal ke Sehat: Standar Pangan Indonesia Sudah Sampai Mana?

Ketika kita membicarakan makanan, mengapa pembahasannya sering berhenti pada aman dan halal, tetapi belum selalu sampai pada pertanyaan sehat atau tidak? Ini menjadi semakin relevan ketika membicarakan minyak sawit. Di Indonesia, sawit adalah komoditas raksasa. Ia ada di minyak goreng, biskuit, margarin, makanan ringan, hingga berbagai produk olahan. Industri ini penting bagi ekonomi. Namun, ketika berbicara tentang konsumsi pangan, kita tidak cukup hanya bertanya apakah sebuah bahan legal, aman dikonsumsi, dan memenuhi standar kehalalan.

Bagaimana profil gizinya jika dikonsumsi terus-menerus? Di sinilah diskusinya menjadi menarik. Anggapan bahwa hanya minyak zaitun dan minyak kelapa yang bagus sebenarnya terlalu sederhana. Secara ilmiah, minyak kelapa dan minyak sawit justru termasuk sumber lemak jenuh yang perlu dibatasi. WHO merekomendasikan agar konsumsi lemak jenuh tidak lebih dari 10 persen energi harian dan menganjurkan menggantinya dengan lemak tak jenuh, seperti yang terdapat dalam minyak zaitun, sunflower, rapeseed/canola, dan soybean.

Jadi persoalannya bukan sekadar minyak sawit sehat atau tidak sehat? Seberapa banyak dikonsumsi, dalam bentuk makanan apa, dan menggantikan jenis lemak yang mana? Sebab minyak tidak berdiri sendirian. Ketika minyak digunakan dalam produk ultra-proses yang juga tinggi gula, garam, dan kalori, kita tidak bisa menunjuk satu bahan lalu menjadikannya satu-satunya penjahat.

WHO sendiri menekankan bahwa pola makan sehat bertumpu pada kecukupan, keseimbangan, moderasi, dan keberagaman. Makanan tinggi lemak tidak sehat, gula bebas, serta garam perlu dibatasi. Namun, justru di sinilah Indonesia perlu memperluas standar pembicaraan mengenai pangan.

Kita sudah sangat familiar dengan BPOM. Kita juga sangat familiar dengan sertifikasi halal. Keduanya penting. Keamanan pangan jelas tidak bisa ditawar, begitu pula kebutuhan konsumen Muslim untuk mendapatkan kepastian mengenai kehalalan produk. Tetapi keamanan pangan dan kesehatan pangan bukanlah hal yang persis sama. Sebuah produk bisa aman secara mikrobiologis dan legal untuk dijual, tetapi tetap tidak ideal jika dikonsumsi berlebihan sebagai bagian dari pola makan yang buruk.

Uni Eropa menunjukkan bahwa urusan pangan dapat dibawa lebih jauh. Regulasi mereka mengatur informasi nutrisi, daftar bahan, alergen, dan klaim kesehatan pada label. Bahkan klaim seperti “rendah lemak” atau klaim manfaat kesehatan harus memenuhi ketentuan dan memiliki dasar ilmiah. Ini bukan berarti semua standar Eropa otomatis lebih baik atau Indonesia harus menyalinnya mentah-mentah. Tetapi kita bisa belajar dari satu hal: konsumen membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka mengambil keputusan berdasarkan lebih dari sekadar “aman dimakan”. Persoalan sawit pun tidak seharusnya disederhanakan menjadi “Eropa membenci sawit karena lingkungan”.

Ada isu lingkungan, perdagangan, ketertelusuran, dan deforestasi yang memang nyata. Uni Eropa juga memiliki regulasi terhadap komoditas yang terkait risiko deforestasi. Namun, urusan kesehatan pangan adalah pembahasan yang berbeda dan tidak seharusnya dicampuradukkan begitu saja. Karena itu, kalau kita ingin industri pangan Indonesia naik kelas, jangan hanya bertanya apakah produk sudah memiliki izin edar dan sertifikat halal.

Berapa kandungan lemak jenuhnya? Berapa gula dan garamnya? Seberapa sering produk itu layak dikonsumsi? Apakah klaim kesehatannya benar-benar berdasarkan bukti? Dan yang paling penting, konsumen harus mendapatkan informasi tersebut secara jelas. Sawit tidak harus dijadikan musuh. Industri sawit juga tidak harus diperlakukan seolah-olah seluruh produknya buruk. Tetapi membela sawit dengan mengatakan “ini aman” juga belum cukup untuk menjawab pertanyaan tentang kesehatan.

Aman bukan otomatis sehat. Halal bukan otomatis bergizi. Legal bukan otomatis ideal untuk dikonsumsi setiap hari. Indonesia sudah cukup lama membangun sistem untuk memastikan makanan boleh masuk ke pasar. Sekarang mungkin saatnya kita lebih serius membangun sistem yang membantu masyarakat memahami makanan seperti apa yang sebaiknya lebih sering dimakan, lebih jarang dimakan, dan apa alasannya. Sebab pada akhirnya, negara tidak cukup hanya memastikan makanan tidak membunuh kita hari ini. Negara juga perlu membantu masyarakat memilih makanan yang tidak perlahan merusak kesehatan mereka dalam jangka panjang.