Dijejali Jargon NKRI tapi Warga Perbatasan Melarat: Di Mana Keadilan Itu?

Sudah puluhan tahun telinga kita dijejali jargon heroik bahwa NKRI adalah harga mati. Kita begitu mudah terhanyut oleh romantisme nasionalisme setiap kali melihat bendera merah putih berkibar gagah di pos-pos terluar. Namun, mari kita bongkar realita di beranda depan republik ini: apakah kita benar-benar sedang merawat manusianya, atau kita hanya sibuk memoles patok tanahnya?

Faktanya, daerah perbatasan kerap kali menjadi wilayah abu-abu yang mengenaskan, tempat di mana harkat dan kesejahteraan warganya dipertaruhkan tanpa kepastian di setiap embusan napas mereka.

Tengok saja bagaimana pemerintah belakangan ini gemar pamer kemegahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Arsitekturnya mewah, modern, dan seolah berteriak menantang harga diri negara tetangga. Namun, ironi yang sesungguhnya baru dimulai tepat beberapa kilometer di luar gerbang megah tersebut. Begitu melangkah keluar dari dinding beton yang kokoh itu, potret kemiskinan struktural langsung menampar wajah kita semua tanpa ampun.

Jalanan tanah hancur yang berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan, tiang listrik yang berdiri tanpa arus, hingga krisis air bersih menahun masih menjadi menu wajib harian warga lokal. Sungguh sebuah lelucon yang sangat pahit. Kesejahteraan yang hakiki bagi mereka bukan diukur dari seberapa estetik gedung imigrasi tempat para pejabat berfoto ria. Indikator paling jujur adalah seberapa aman seorang anak di ujung pulau bisa berjalan kaki ke ruang kelas tanpa harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai beraliran deras

Sayangnya, beton-beton megah itu sering kali hanya berakhir sebagai komoditas politik dan sekadar panggung visual, sementara nasib warganya tetap dibiarkan membusuk dalam lingkaran kemiskinan yang akut.

Ketika Lambung Lebih Mengenal Produk Tetangga

Kelambatan distribusi keadilan ekonomi dari Jakarta memaksa masyarakat perbatasan untuk berpikir lebih realistis. Mereka harus menoleh ke arah negara sebelah demi bisa bertahan hidup. Di pelosok Kalimantan atau garis batas NTT, ketergantungan terhadap kebutuhan pokok dari negara tetangga sudah berada di level yang sangat memprihatinkan. Beras, minyak goreng, gula, bahkan tabung gas yang nangkring di dapur mereka semuanya berlabel produk asing.

Jangan kaget jika mata uang asing justru jauh lebih sakti dan berwibawa digunakan dalam transaksi sehari-hari ketimbang rupiah. Pasar di seberang negara jelas lebih dekat dan masuk akal dijangkau ketimbang harus menembus jalan rusak parah menuju ibu kota kabupaten sendiri. Paradoks ini adalah tamparan keras bagi kedaulatan kita. Ketika perut mereka dikenyangkan oleh produk tetangga, secara perlahan ikatan emosional terhadap tanah air sedang digadaikan.

Kita sama sekali tidak punya hak untuk menghakimi kadar nasionalisme mereka yang menyeberang demi berobat atau sekolah. Perut yang keroncongan dan anak yang sekarat tidak akan pernah bisa kenyang hanya dengan dijejali janji manis pemerataan pembangunan yang entah kapan tibanya.

Benteng Terbaik Negara Adalah Kesejahteraan Rakyat

Sungguh naif dan egois jika kita terus-menerus menuntut loyalitas tanpa syarat dari mereka, sementara hak-hak dasar sebagai warga negara terus-menerus diabaikan oleh sistem. Menjaga kedaulatan bangsa bukan sekadar urusan menaruh moncong senapan militer atau mendirikan tugu batas setinggi langit. Benteng pertahanan terbaik sebuah negara tidak pernah berupa beton, melainkan tingkat kesejahteraan rakyatnya sendiri. Jika warga perbatasan merasa dicintai dan dimanusiakan oleh negaranya, mereka akan menjadi perisai paling kokoh tanpa perlu diperintah.

Pemerintah harus berani mendobrak gaya lama secara total. Buang jauh-jauh pendekatan keamanan yang kaku, lalu ganti dengan pendekatan kesejahteraan yang menyentuh isi dompet dan piring makan masyarakat lokal secara nyata. Jangan biarkan beranda depan kita hanya menjadi halaman rumah yang molek di bagian pagar, tetapi kumuh, busuk, dan kelaparan di bagian dalamnya.

Menyejahterakan manusia di perbatasan adalah satu-satunya pembuktian paling jujur bahwa keadilan sosial memang benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma monopoli mereka yang beruntung hidup di pusat kota.