Cari Kerja Susah Malah Disuruh Wirausaha, Dikira Dagang Gak Pakai Duit?

Mencari pekerjaan di Indonesia sudah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan. Jutaan lulusan baru setiap tahunnya harus berebut segelintir lowongan kerja yang syaratnya makin tidak masuk akal. Di tengah keputusasaan tersebut, alih-alih mendapatkan solusi konkret, anak muda justru sering kali disuguhi kalimat klise: "Kalau susah cari kerja, kenapa tidak buka usaha sendiri?"

Narasi tersebut sepintas terdengar sangat keren, motivatif, dan seolah-olah memberikan jalan keluar yang mandiri. Namun, bagi mereka yang sedang berjuang di garis kemiskinan, saran itu justru terasa seperti ejekan yang menyakitkan. Menyuruh orang yang tidak punya penghasilan untuk berbisnis adalah bukti betapa berjaraknya pembuat kebijakan dengan realita di akar rumput.

Fenomena lempar tanggung jawab ini menciptakan sebuah standar ganda yang sangat tidak adil bagi generasi muda. Ketika negara belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, beban kegagalan sistem tersebut justru digeser ke pundak individu. Akibatnya, anak muda tidak hanya pusing memikirkan masa depan, tetapi juga merasa bersalah karena dianggap kurang kreatif.

Romantisasi Wirausaha dan Realita Dompet Kosong

Salah satu kekeliruan terbesar dari narasi "ayo berwirausaha" adalah anggapan bahwa semua orang memiliki titik awal yang sama. Berbisnis selalu membutuhkan modal awal yang nyata, mulai dari uang tunai, alat produksi, hingga biaya operasional harian. Bagi anak muda dari keluarga prasejahtera, dari mana mereka bisa mendapatkan uang tersebut jika untuk makan sehari-hari saja masih sulit?

Pihak-pihak yang gemar menyuruh orang berwirausaha sering kali memamerkan kisah sukses segelintir orang yang memulai bisnis dengan modal minim. Namun, mereka sengaja melupakan fakta bahwa di belakang setiap satu bisnis yang sukses, ada ratusan usaha lain yang langsung gulung tikar di bulan pertama. Romantisasi buta ini mengabaikan risiko besar yang harus ditanggung oleh pelaku usaha pemula.

Anak muda yang baru lulus sekolah atau kuliah umumnya tidak memiliki aset berharga yang bisa dijadikan jaminan ke bank untuk meminjam modal. Skema bantuan modal dari pemerintah pun sering kali salah sasaran atau terjebak dalam birokrasi yang rumit dan tebang pilih. Pada akhirnya, wirausaha tanpa modal hanyalah sebuah mitos yang indah di atas kertas, tetapi mustahil dieksekusi di dunia nyata.

Ketika Hak atas Pekerjaan Berubah Menjadi Beban Individu

Konstitusi kita dengan jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menyediakan lapangan kerja yang menyerap usia produktif adalah kewajiban mutlak dari pemerintah melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Ketika pintu-pintu industri formal tertutup, pemerintah tidak boleh mencuci tangan dengan menyuruh rakyatnya bertaruh nasib di sektor informal yang tidak pasti.

Sektor informal atau UMKM memang menjadi penyelamat ekonomi kita, tetapi sektor ini tidak memiliki jaminan perlindungan kerja yang memadai. Pelaku usaha kecil tidak memiliki gaji tetap, tidak ada jaminan kesehatan, dan tidak ada uang pensiun di hari tua. Memaksa seluruh anak muda masuk ke sektor ini tanpa persiapan sama saja dengan melanggengkan ketidakpastian finansial bagi generasi masa depan.

Lebih parah lagi, ketika anak muda memaksakan diri membuka usaha kecil-kecilan seperti kedai makanan atau jasa jahit, mereka harus langsung berhadapan dengan daya beli masyarakat yang sedang lesu. Pasar sudah sangat jenuh karena semua orang terpaksa berjualan akibat tidak diterima kerja. Alhasil, bisnis yang mereka rintis bukan menghasilkan keuntungan, melainkan justru menambah tumpukan utang baru.

Berhenti Menyuruh Rakyat Berbisnis Tanpa Modal

Perjuangan keras dari sisi anak muda untuk bertahan hidup ini tentu akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan perubahan paradigma di tingkat atas. Menurut saya, pemerintah dan para motivator harus berhenti melontarkan narasi absurd yang menyuruh anak muda menganggur untuk langsung membuka usaha sendiri. Sangat tidak logis menuntut seseorang memutar roda bisnis ketika mereka sendiri sedang kebingungan mencari modal untuk sekadar menyambung hidup esok hari.

Pemerintah harus fokus pada tugas utamanya, yaitu menggenjot investasi padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah massal dan merombak sistem jaminan modal yang ramah tanpa agunan. Melalui penyediaan lapangan kerja reguler yang adil serta penghentian narasi cuci tangan ini, krisis lapangan kerja diharapkan bisa diselesaikan dengan tanggung jawab yang nyata, bukan sekadar lempar beban ke pundak generasi muda.