Sekadar Hidup Layak Kok Mahal? Menggugat Komersialisasi Kebutuhan Dasar

Ada sebuah konsep dalam pemikiran pembangunan manusia yang dikenal sebagai Universal Satisfiers. Pemenuhan kebutuhan dasar yang memungkinkan setiap orang mempertahankan kehidupan, kesehatan, martabat, dan keberlangsungan hidupnya. Gagasan ini berangkat dari pemahaman sederhana: manusia tidak seharusnya harus menjadi kaya terlebih dahulu untuk memperoleh kebutuhan paling mendasar.

Air bersih, makanan bergizi, tempat tinggal yang aman, layanan kesehatan dasar, pendidikan, dan pekerjaan yang layak bukan sekadar fasilitas tambahan. Semuanya merupakan fondasi kehidupan. Karena itu, akses terhadap kebutuhan tersebut semestinya dibuat semurah mungkin, mudah dijangkau, dan jika memungkinkan diberikan secara gratis melalui pelayanan publik.

Sayangnya, dalam praktiknya, kebutuhan dasar justru semakin sering berhadapan dengan logika pasar. Sesuatu yang seharusnya menjadi hak untuk hidup perlahan berubah menjadi barang yang hanya bisa dinikmati secara layak oleh mereka yang mampu membayar.

Lihat saja persoalan air bersih. Masyarakat membayar tagihan perusahaan air minum setiap bulan, tetapi tidak semua mendapatkan air yang aman untuk langsung dikonsumsi. Sebagian rumah tangga masih harus membeli air galon atau memasak air kembali. Artinya, biaya untuk memperoleh air tidak berhenti pada tagihan bulanan. Ada pengeluaran tambahan agar kebutuhan paling mendasar itu benar-benar terpenuhi.

Persoalannya bukan menolak keberadaan perusahaan penyedia air. Infrastruktur pengolahan dan distribusi memang membutuhkan biaya besar. Namun, pelayanan air publik harus diukur dari kualitas, keterjangkauan, kontinuitas, dan keamanan air yang diterima masyarakat, bukan sekadar jumlah pelanggan atau tagihan yang berhasil dikumpulkan.

Hal serupa terlihat dalam persoalan pangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, membawa gagasan penting bahwa anak-anak membutuhkan asupan bergizi untuk tumbuh dan belajar. Namun, kebijakan pangan tidak boleh berhenti pada pembagian makanan. Pemerintah juga perlu menghitung dampaknya terhadap rantai ekonomi masyarakat.

Jika pengadaan makanan terpusat justru menggeser pedagang kecil, katering lokal, pekerja informal, atau pelaku usaha yang sebelumnya menggantungkan hidup dari sektor tersebut, muncul persoalan baru. Pemenuhan satu kebutuhan dasar tidak semestinya dilakukan dengan mengorbankan sumber penghidupan kelompok masyarakat lainnya. Program pangan seharusnya memperkuat petani, peternak, nelayan, dan usaha kecil lokal, bukan sekadar membangun sistem pengadaan berskala besar.

Kemudian, persoalan tempat tinggal. Rumah yang semestinya menjadi tempat berlindung kini juga diperlakukan sebagai instrumen investasi. Harga tanah dan properti dapat meningkat jauh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memperoleh penghasilan. Akibatnya, rumah semakin sulit dijangkau oleh pekerja muda dan keluarga berpendapatan rendah.

Ketika rumah dipandang terutama sebagai aset untuk menghasilkan keuntungan, fungsi sosialnya berisiko tersisih. Padahal, tempat tinggal yang aman bukan kebutuhan sekunder. Seseorang membutuhkan ruang untuk beristirahat, membesarkan anak, dan menjalani kehidupan dengan layak. Negara perlu memastikan ketersediaan hunian terjangkau, perlindungan penyewa, serta tata ruang yang tidak menjadikan masyarakat berpenghasilan rendah terusir dari tempat tinggalnya.

Pendidikan pun menghadapi paradoks serupa. Pendidikan gratis memang penting untuk membuka kesempatan bagi semua orang. Namun, apakah akses pendidikan saja cukup jika setelah lulus seseorang tetap kesulitan memperoleh pekerjaan? Gelar akademik tidak otomatis menjamin penghasilan, apalagi pekerjaan formal dengan upah layak dan perlindungan sosial.

Karena itu, pendidikan harus terhubung dengan kebijakan ketenagakerjaan. Negara tidak cukup hanya membiayai ruang kelas, tetapi juga perlu membangun ekosistem ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Pekerjaan formal yang minim eksploitasi terhadap manusia, alam, dan hukum seharusnya menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar.

Pada akhirnya, Universal Satisfiers mengingatkan bahwa ukuran kemajuan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, investasi, atau besarnya anggaran pemerintah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah masyarakat bisa minum air aman, makan bergizi, tinggal di rumah layak, memperoleh pengobatan, belajar tanpa terbebani biaya, dan bekerja tanpa dieksploitasi?

Negara boleh mendorong pasar, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, jangan sampai seluruh kebutuhan hidup diserahkan kepada kemampuan membeli. Sebab, jika air harus dibeli mahal, rumah menjadi barang spekulasi, pendidikan hanya menghasilkan antrean pengangguran, dan pekerjaan tidak menjamin kehidupan layak, lalu apa sebenarnya yang sedang dibangun oleh pembangunan?

Kebutuhan dasar adalah syarat minimum agar manusia dapat hidup bermartabat. Dan negara semestinya hadir untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak hanya tersedia bagi mereka yang memiliki uang.