Hayuning Ratri Hapsari | Agustian Pamungkas
Ilustrasi pemerintah Indonesia. (BPMI Setpres/Cahyo)
Agustian Pamungkas

Di era digital yang serba cepat ini, kita sering kali merasa kebanjiran informasi setiap harinya. Baru saja kemarin kita dibuat geram oleh sebuah kasus besar, hari ini media sosial sudah diramaikan oleh drama baru yang tidak kalah menyita perhatian.

Fenomena ini bukanlah kebetulan belaka, melainkan sebuah taktik yang dikenal sebagai strategi politik kebisingan. Ini adalah kondisi di mana isu-isu baru sengaja digulirkan atau dibesar-besarkan secara tumpang tindih. Tujuan utamanya sangat sederhana untuk mengalihkan fokus masyarakat dari skandal yang lebih krusial.

Strategi ini bekerja mirip dengan cara kerja pasar malam yang sangat ramai. Ketika ada satu stan yang memutar musik terlalu keras hingga memicu protes, stan di sebelahnya akan menyalakan musik yang jauh lebih berisik dengan lampu mencolok.

Akhirnya, perhatian pengunjung akan teralihkan pada kegaduhan baru tersebut dan melupakan protes awal mereka. Dalam panggung politik, "musik berisik" ini bisa berupa rilis kasus hukum yang tiba-tiba, pernyataan kontroversial, hingga rumor buatan yang mendadak tren di media sosial.

Menurut saya, masyarakat modern saat ini sedang dijebak dalam kondisi amnesia kolektif yang sistematis. Kita dipaksa memiliki daya ingat yang pendek bukan karena kita pikun, melainkan karena kapasitas memori kita terus-menerus dibombardir oleh isu baru sebelum sempat mencerna isu yang lama.

Akibatnya, fungsi kontrol sosial dari publik menjadi tumpul. Pihak atau aktor politik yang sedang terpojok bisa bernapas lega hanya dengan menunggu pasang surutnya perhatian netizen yang mudah terombang-ambing oleh arus linimasa.

Operasi Senyap di Balik Rekayasa Isu

Mekanisme tumpang tindih isu ini biasanya memanfaatkan algoritma media sosial dan psikologi massa untuk mengaburkan fakta. Ketika sebuah isu sensitif mulai mengancam reputasi pihak tertentu, taktik pengalihan isu mulai dimainkan secara terstruktur.

Contohnya adalah bagaimana isu-isu krusial seperti ancaman ekologis sering kali lenyap tertimbun drama politik harian. Kita bisa melihat bagaimana perhatian publik mudah sekali terpecah ketika isu kedaulatan, seperti skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, mendadak kabur oleh hoaks pergantian kursi Wakil Presiden.

Namun, pengalihan yang paling berbahaya justru terjadi pada kasus-kasus yang berdampak sistemik jangka panjang, salah satunya adalah bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Krisis lingkungan yang membakar ratusan ribu hektare lahan di berbagai wilayah Indonesia ini kerap kehilangan panggung akibat tertimbun kebisingan drama politik yang adiktif.

Padahal, di balik kabut asap yang menyesakkan dada warga, ada persoalan penegakan hukum yang sangat serius. Bareskrim Polri sendiri telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus Karhutla atas dugaan kelalaian dan pembakaran sengaja di wilayah konsesi mereka.

Sialnya, energi publik yang seharusnya mengawal ketat penyidikan korporasi ini termasuk empat perusahaan bermodal asing asal Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan justru habis terkuras. Kita lebih memilih mendebatkan gosip politik harian dibanding menuntut pertanggungjawaban para cukong perusak lingkungan.

Ketika perhatian kita beralih pada isu kosmetik yang penuh drama, isu penegakan hukum Karhutla yang menyangkut hajat hidup orang banyak berisiko terkubur begitu saja. Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan tuntutan ganti rugi terhadap puluhan perusahaan nakal pun luput dari pengawasan ketat masyarakat.

Melawan Amnesia Politik Digital

Menghadapi gempuran strategi ini, kita sebagai masyarakat digital tidak boleh tinggal diam dan pasrah menjadi konsumen informasi yang pasif. Langkah awal yang paling bijak adalah dengan melatih kedisiplinan dalam mengonsumsi berita.

Kita harus mampu memilah mana isu yang berdampak sistemik jangka panjang bagi hajat hidup orang banyak, dan mana isu yang hanya bersifat hiburan atau drama personal. Jangan sampai kita terjebak ikut meramaikan kebisingan yang sengaja diciptakan untuk mengubur substansi masalah.

Selain itu, merawat ingatan kolektif adalah kunci utama untuk meruntuhkan strategi politik manipulatif ini. Komunitas, media independen, dan para aktivis digital harus konsisten mengangkat kembali isu-isu krusial yang belum tuntas ke permukaan secara berkala.

Ketika para elit politik mengira kita sudah lupa, kita harus menunjukkan bahwa ingatan publik tidak sependek itu. Hanya dengan konsistensi menjaga fokus, kita dapat memastikan bahwa keadilan tidak akan pernah bisa ditukar dengan riuhnya kebisingan sesaat.