Birokrasi Berbelit Menghambat Penanganan Virus Corona

Bermula dari sebuah pasar hewan dan seafood di Provinsi Hubei, Tiongkok, virus corona COVID-19 kini telah menyebar luas di dunia.  Perhatian dunia saat ini tengah tertuju kepada masalah kesehatan yang diakibatkan virus SARS-CoV-2, penyebab penyakit Covid-19.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa Covid-19 menjadi pandemi. Saat ini, virus tersebut pun telah menjangkit lebih dari 300.000 orang, dengan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 17.000 orang.

Virus corona masih satu keluarga besar dengan virus penyebab MERS dan SARS. Seseorang yang terinfeksi penyakit ini pun memunculkan gejala tertentu, ada pula kasus yang tidak timbul gejala klinis terlebih dahulu.

Meskipun obat untuk COVID-19 diklaim telah berhasil ditemukan, para ilmuwan di seluruh dunia masih terus menyoroti cara penanganan, khususnya Asia Pasifik. Dari pantauan para ilmuwan dunia, Indonesia dinilai memiliki penanganan virus corona terburuk.

Skala penyebaran virus corona tidak main-main lagi, sudah menyebar rata keseluruh penjuru dunia. Indonesia pun kini sedang berjuang untuk menanggulanginya dan berupaya mengusir jauh-jauh virus itu dari negara kita tercinta.

Dari semua negara di Asia Tenggara, Indonesia yang paling mengkhawatirkan. Indonesia memiliki populasi yang sangat besar namun birokrasi yang tidak rapi. Penanganan krisis yang buruk di Indonesia akan membuat negara terpapar semakin buruk.

Sosiolog terkenal Max Weber mengemukakan konsep birokrasi, yang menyatakan organisasi bergerak atas dasar rasionalitas. Tipe ideal birokrasi menurut Weber bukan cerminan dari realitas, tetapi menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi disusun dan dirancang agar menjadi lebih efisien.

Birokrasi ialah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, di mana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Weber memandang birokrasi sebagai arti umum, luas, serta merupakan tipe birokrasi yang rasional.

Weber berpendapat bahwa tidak mungkin kita memahami setiap gejala kehidupan yang ada secara keseluruhan, sebab yang mampu kita lakukan hanyalah memahami sebagian dari gejala tersebut. Satu hal yang penting ialah memahami mengapa birokrasi itu bisa diterapkan dalam kondisi organisasi negara tertentu.

Dengan demikian tipe ideal memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita mengabstraksikan aspek-aspek yang amat penting yang membedakan antara kondisi organisasi tertentu dengan lainnya.

Menurut Weber, proses semacam ini bukan menunjukkan objektivitas dari esensi birokrasi, bukan pula mampu menghasilkan suatu deskripsi yang benar dari konsep birokrasi secara keseluruhan, tetapi hanya sebagai suatu konstruksi yang bisa menjawab suatu masalah tertentu pada kondisi waktu dan tempat tertentu.

Birokrasi Indonesia harus tanggap dalam menangani Covid-19 seperti banyak pelajaran yang didapatkan Indonesia dari negara-negara lain yang berhasil menangani hal ini. Salah satu contohnya Vietnam.

Di Vietnam  mengedepankan physical distancing, menjaga diri, menjaga jarak.  Keberhasilan Vietnam dalam menekan penyebaran virus corona tak terlepas dari kebijakan menerapkan physical distancing atau menjaga jarak fisik antar orang per orang.

Jika pemerintah Indonesia  tidak melakukan strategi kebijakan yang tepat dalam upaya pencegahan, Indonesia bukan tidak mungkin akan mengalami hal yang sama dengan yang terjadi di Italia dan Iran.

Apabila kita cermati pernyataan ahli-ahli kesehatan dan mikrobiologis, upaya pencegahan menularnya wabah virus corona ini sangat sederhana dan mudah. Seperti kebijakan diam di rumah, social distancing dan perlindungan diri secara fisik.

Akan tetapi kebijakan ini tidak dibarengi dengan sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Ketika ada instruksi agar masyarakat diam atau bekerja di rumah, namun perkantoran atau dunia usaha tidak melakukan kebijakan yang linier dengan kebijakan pemerintah sehingga kebijakan ini tidak maksimal.

Masyarakat disuruh atur jarak, akan tetapi pemerintah tak mampu menyediakan transportasi yang memadai. Seharusnya kebijakan ini diikuti oleh dunia kerja maupun dunia usaha untuk pembatasan karyawan yang harus bekerja sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

Begitu pula ketika masyarakat disuruh menjaga kebersihan dan mencegah penularan kontak langsung, namun pemerintah tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar perlindungan kesehatan diri seperti ketersediaan hand sanitizer, masker, dan desinfektan.

Birokrasi di Indonesia selalu jadi sebuah diskursus yang tidak pernah  membosankan. Karena, hingga kini birokrasi di Indonesia masih problematik dan jauh dari apa yang menjadi harapan. Birokrasi di Indonesia ketika persepsi yang muncul adalah suatu system pelayanan dan administrasi pemerintahan yang terkesan aneh, berbelit-belit dan lamban.

Birokrasi merupakan penyakit menahun di tanah air yang sulit diubah. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem dan prosedur pelayanan yang  berbelit-belit dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan juga merupakan aspek layanan public yang banyak disoroti.

Jika negara masih lambat bergerak dan penuh dengan birokrasi yang berbelit, maka jangan kaget jika antara Mei dan Juni, nanti bisa jadi negara harus siapkan banyak eskavator karena ribuan mungkin belasan ribu orang akan meninggal dunia. 

Pemerintah  harus bekerja cepat dalam  menangani virus corona. Jika pandemi ini tidak dapat segera diatasi maka puncak penyebaran corona terjadi pada bulan Mei hingga Juni. Oleh karenanya perlu diambil langkah tegas untuk menjauhkan pandemi Covid-19 yang telah meresahkan penjuru dunia termasuk negara Indonesia tercinta.

Oleh: Tri Maharani / Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: trimaharani866@gmail.com