Menuju Smart ASN dengan E-Formasi dan Sistem Rekrutmen CAT

Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan diri dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pilar yang menjadi fokus pembangunan pemerintahan Indonesia adalah melakukan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian yang pemerintah siapkan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Ketidaksesuaian kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN untuk dapat bersaing dengan SDM lainnya di tingkat global acapkali menjadi hambatan dalam mencapai kondisi Indonesia 2045.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tengah mempersiapkan generasi Smart ASN dalam rangka pengembangan SDM.

Aplikasi E-Formasi sebagai langkah awal untuk membangun Smart ASN

Aplikasi e-formasi bisa menjadi langkah awal yang tepat dalam membangun smart ASN karena formasi pegawai akan diisi sesuai dengan kebutuhan instansi dan mendorong pengisian formasi pegawai yang berdasarkan pada data.

Menurut Jones (2010) salah satu permasalahan dalam organisasi publik adalah ukuran organisasi yang begitu besar sehingga pemerintah harus melakukan restrukturisasi dalam rangka memperkecil ukuran birokrasi agar organisasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adaptif mengikuti perkembangan tren di dunia dan masyarakat. 

Selain itu aplikasi e-formasi juga dapat membantu proses perekrutan yang berdasar pada sistem merit karena pengisian e-formasi mengacu pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Perekrutan berdasarkan sistem merit sangat penting dalam membentuk smart ASN, agar calon pegawai yang akan menduduki suatu jabatan memiliki kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan oleh organisasi.

Computer Assisted Test mendukung proses rekrutmen yang bebas KKN

Rekrutmen dan seleksi merupakan proses manajemen sumber daya manusia yang penting dan tidak bisa dipisahkan. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, pada tahap rekrutmen dan seleksi ini lah momentum awal untuk mendapatkannya.

Maka dari itu, upaya berikutnya yang dilakukan oleh kementerian PAN-RB adalah melakukan perbaikan pada sistem rekrutmen secara online dan seleksi melalui pelaksanaan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Davis (1989) memperkenalkan sebuah teori Technology Acceptance Model (TAM) yang ditujukan untuk memahami pertimbangan manfaat dan kegunaan yang didapat dalam menggunakan sistem informasi. Tujuan dari model ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perilaku pengguna terhadap penerimaan sistem informasi.

Model ini dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu variabel manfaat dan variabel kemudahan penggunaan. Di mana model ini mendukung penggunaan sistem rekrutmen online dan sistem CAT yang memberikan manfaat berupa efisiensi pada biaya dan terselenggaranya sistem seleksi yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari KKN serta memudahkan peserta dalam penggunaannya.

Diperlukan adanya perubahan budaya

Meskipun begitu, tidak semua penerapan sistem seleksi dengan sistem CAT membawa pengaruh terhadap perbaikan sistem seleksi. Tidak menutup kemungkinan dalam praktiknya permasalahan dalam seleksi CPNS masih ditemukan meskipun perbaikan sistem sudah terpenuhi.

Hal ini disebabkan oleh budaya aparat yang belum berubah sehingga pada pelaksanaannya ada saja oknum-oknum yang melakukan kesalahan. Maka dari itu, budaya dalam aparatur pemerintah perlu dibenahi juga.

Melansir dari pusdiklat.bps.go.id untuk meningkatkan budaya kerja aparatur sipil negara dibutuhkan lima unsur yang harus dipenuhi untuk mewujudkannya, yaitu:

1.  Nilai yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dapat berupa kegigihan dan komitmen,
2.  motivasi kerja yang yang dapat memacu kinerja menjadi lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan reward and punishment,
3. ide dan strategi yang efektif dapat dilakukan dengan menumbuhkan jiwa entrepreneur yang dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan suatu output secara efektif dan efisien,
4. adanya tujuan bersama,
5. etika kerja yang dibentuk melalui sistem meritokrasi, jenjang karir yang jelas, dan remunerasi.

Perubahan sistem kepegawaian yang dilakukan Indonesia pada tahap rekrutmen dan pendistribusian pegawai sudah tepat untuk menyiapkan ASN dalam menghadapi dinamika perubahan global dan persaingan dunia.

Sistem ini pula yang akan membentuk budaya kerja baru dengan lima syarat yang dilansir dari pusdiklat.bps.go.id. Namun dibutuhkan keseriusan dari ASN untuk benar-benar menerapkannya dengan baik, sehingga dapat mewujudkan generasi  smart ASN pada 2045 mendatang.