Pengakuan Kedaulatan Indonesia Secara De Facto dan De Jure Tahun 1946

Indonesia menjalankan kerja sama internasional dengan negara Mesir yang sudah lebih dulu berdaulat. Kerja sama ini berhubungan dengan politik luar negeri. Kerja sama tidak dilakukan secara cuma-cuma melainkan adanya berbagai macam faktor atau kepentingan yang mendorong terjadinya hal tersebut seperti aspek sosial, ekonomi, Pendidikan, militer, maritim, pertahanan, serta politik atau kepentingan nasionalis.

Diplomasi Indonesia-Mesir

Pasca kemerdekaan menjadi masa yang sangat sulit bagi Indonesia karena dibutuhkan dekolonisasi yang diakibatkan oleh Bangsa Eropa, dihilangkannya bentuk imperialisme, neokolonialisme ataupun kolonialisme. Hal ini bertepatan dengan prinsip Soekarno yang terpilih sebagai pemimpin Indonesia. Ia melakukan sebuah Langkah untuk mendapatkan kedaulatan tersebut. Beliau mencoba untuk menjalin komunikasi dengan negara Mesir melalui diplomasi guna mendukung dan membantu mewujudkan keinginannya tersebut.

Pengakuan Kedaulatan Indonesia

Hambatan serta tantangan dari pihak sekutupun tidak dapat dihindari yang mana memiliki pengalaman langsung dengan Indonesia yang  didorong oleh sentimen kebangsaan. Berbagai cara dilakukan demi menggagalkan rencana diplomasi tersebut. Kedutaan Besar Belanda yang berada di Mesir melakukan doktrinasi bahwa para diplomat Indonesia berkhianat terhadap Mesir dengan bekerja sama dengan Negara Jepang. Namun, taktik ini tidak membuat dukungan dari Mesir khususnya Liga Arab melemah justru tidak ada pengaruhnya, dikarenakan respon pelajar agar segera meyakinkan kembali Mesir bahwa isu tentang kerja sama yang beredar itu tidak benar cepat dilakukan.

Taktinya lainnya menghadirkan seseorang campuran Arab–Indonesia bernama Salim Alatas sebagai kambing hitamnya. Disana ia menjadi pro terhadap Mesir dan menjelekkan Indonesia juga menjadi provokator untuk Mesir. Namun, kegagalan kembali menimpa. Liga Arab sudah bisa melihat kebohongan yang dilakukan dikarenakan bahasa keseharian sudah diragukan mengandung provokasi agar dalam pandangan Mesir–Indonesia tidak bagus hanya hal keburukannya yang diketahui.

Hambatan lain dari Belanda yaitu intervensi yang sangat mengganggu jalannya diplomasi. Pihak yang merasakan ialah para mahasiswa dimana pengakuan kedaulatan Belanda di Indonesia ditukar dengan tunjangan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari Belanda. Tidak bertahan lama bagi penerimaan dana hanya sampai tanggal 1 Maret 1946 karena mulai menggunakan sistem kwitansi.

Setelah melalui hambatan sekaligus tantangan yang pelik serta diplomasi yang cukup panjang pada tahun 1946, tepatnya 23 Maret 1946 Mesir secara De Facto menyatakan kedaulatannya bagi wilayah Indonesia. Negara Mesir menjadi negara Arab yang pertama mengakui kedaulatan. Dengan demikian, kekuatan untuk tampil di ranah internasional mulai terlihat nyata.

Bantuan dari Liga Arab memberikan dampak positif bagi perkembangan dalam kemajuan Indonesia. Selain itu, terjalinnya komunikasi antar dua negara yang harus terus dijaga sampai saat ini. Selang 1 tahun pasca pengakuan tersebut, tepatnya 10 Juni 1947 dibentuklah suatu perjanjian yang dinamakan “Perjanjian Persahabatan”.   

Sumber:

• Sari, Deasy Silvya. 2018. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Mesir Pasca Pemerintahan Husni Mubarak. Bandung: Universitas Padjadjaran.
• https://kemlu.go.id/cairo/id/read/sejarah-hubungan-indonesia-mesir/1900 (diakses, tanggal 24 oktober 2020)