Pilkada serentak yang dilaksanakan 5 tahun sekali ini sangat ditunggu-tunggu oleh para calon kepala daerah . Tetapi kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang dimana pilkada tahun 2020 ditengah-tengah pandemi yang memang cukup sulit untuk dilaksanakan, tetapi pemerintah berusaha untuk memaksimalkan pilkada yaitu mempersiapkan protokol kesehatan Covid-19 agar bisa tetap dijalankan dengan baik. Walaupun memang dianggap kurang maksimal oleh pemerintah sebab ditakutkannya dampak yang diberikan juga kurang baik sehingga kinerja yang dilakukan itu berimbas pada pilkada. Kemudian dimasa pandemi pelaksanaan kampanye juga di batasi karena menghimbau keramaian.
Sejauh ini dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia sudah berjalan dengan baik walaupun berbeda pada tahun 2020 yaitu pelaksaan di masa pandemi Covid-19 dianggap bisa memperkuat kecurangan-kecurangan bagi para calon, yang dianggap memperkuat potensi kecurangan dalam proses pilkada yang melakukan politik uang (Money Politics) demi memenangkan calon yang didukungnya.
Apa lagi pada masa pandemi ini banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pekerjaan sehingga sulit mendapatkan pendapatan akhirnya masyarakat menganggur. Setelah itu hal ini malah menjadikan kesempatan untuk para oknum membagi kebutuhan masyarakat kemudian ini menjadi kebiasaan atau budaya bagi masyarakat saat pilkada memilihi karena uang apalagi dimasa pandemi ini mereka sangat memerlukan uang, sembako dan barang lainnya. Akhirnya saat pilkada masyarakat memilih seseorang pemimpin hanya karena uang yang diberikan, artinya mindset yang tertanamkan di dalam diri masyarakat pada seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membagikan uang terlebih dahulu.
Kemudian dampak yang didapatkan pada saat pilkada di masa pandemi juga menurunya daya minat masyarakat sehingga memilih untuk Golput. Walaupun untuk melaksanakan Pilkada Mahfud Md mengatakan pemerintah telah memberikan anggaran bagi penyelenggaraan pemilu untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD). Nantinya pada hari pemungutan suara pun akan dirancang agar memenuhi protokol kesehatan, seperti pengaturan jam kedatangan di TPS agar tak terjadi kerumunan dan petugas pemungutan suara memakai APD.
Tetapi masyarakat di Kabupaten kotawaringin timur tepatnya enggan untuk datang ke TPS karena mendengar Covid-19 pada saat itu meningkat, walaupun pada saat melaksanalan pilkada di TPS sangat memperhatikan protocol kesehatannya. Akhirnya dampak ini membuat pilkada tahun 2020 menurun.
Banyak masyarakat yang tidak terlalu memikirkan pilkada melainkan mereka lebih memilih memikirkan kesehatan untuk menjauhkan diri dari keramaian. Kemudian hal ini bisa memberikan dampak penyalahgunaan suara masyarakat yang memilih golput, malah dijadikan kecurangan-kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawabsehingga terjadi manipulasi suara masyarakat yang golput.
Pilkada merupakan salah satu hal yang wajib dilaksanakan untuk kebaikan atau untuk memilih pemimpin daerah kedepannya. Pilkada ini merupakan ajang dimana masyarakat diberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpinnya. Harapan saya pada Pilkada tahun 2020 yaitu terutama untuk masyarakat yang belum paham dengan baik apa tujuan Pilkada dan selalu melakukan golput hingga menjadikan politik uang (Money Politics) sebagai patokan untuk mencoblos, sebagai masyarakat kita harus bisa membuat politik terlihat lebih baik dan bersih dari kecurangan. Karena itu bisa membantu untuk mencegah banyak calon kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan modal yang dikeluarkannya terlalu besar.
Setelah itu harapan untuk BAWASLU yaitu lebih memperhatikan jalan nya pemilu agar tidak ada kecurangan-kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini tidak bisa disepelekan begitu saja karena jika pengawas tidak bisa tegas maka kecurangan dalam pemilu malah memperburuk demokrasi yang ada. Kemudian untuk mencari seorang pemimpin masyarakat harus lebih pintar memilih kepala daerah untuk memimpin masyarakatnya menuju kearah yang lebih baik lagi.
Oleh: Amatul Firdausa / Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Ilmu Pemerintahan
Baca Juga
Artikel Terkait
-
Dipolisikan Pengusaha Gegara Ngutang di Pilkada, Wawali Blitar: Sudah Selesai, Salah Paham Saja
-
Duet Ayah dan Anak di Pemilu: Sah secara Hukum, tapi Etiskah?
-
Bongkar 'Praktik Kotor' di Daerah! Kemendagri Usul Dana Pilkada Pakai APBN
-
Pilkada Langsung atau Tak Langsung Bukan Prioritas, Kemendagri: Akar Masalahnya di Sistem Pemda!
-
Ketua KPU: Dunia Sampai Akhirat Tak Akan Ada Lagi, Pemilu Serentak Hanya di Indonesia!
News
-
Dari Ferry Irwandi hingga Praz Teguh: Deretan Figur Publik yang Turun Tangan Bantu Korban Bencana
-
Rahasia Kulit Kenyal: Review 4 Moisturizer dengan Kandungan Hyaluronic Acid untuk Skin Barrier
-
Di Bawah Bayang Cerobong: Kisah Warga Cilacap Mempertahankan Ruang Hidup yang Kian Menyempit
-
Ngupit Heritage Cycling: Ketika Bersepeda Jadi Cara Baru Mengenal Sejarah
-
Dari Korban Bullying saat SD, Kini Melinda Septianti Menjadi Juara OSG 2025
Terkini
-
Dituding Bela Inara Rusli, Ini Tanggapan dr. Richard Soal Komentar Julid Netizen!
-
Iko Uwais Debut Sutradara: Tantang Stereotipe Orang Timur Lewat Film Timur
-
Antusiasme Tinggi Warnai Premiere Film Esok Tanpa Ibu di JAFF 2025
-
Generasi 'Lemah' atau Generasi Sadar Batas? Wajah Baru Dunia Kerja
-
Wardatina Mawa Ingin Cepat Cerai dari Insanul Fahmi: Saya sudah Memutuskan untuk Selesai