Presiden Joko Widodo dan Demokrasi Indonesia

Presiden Joko Widodo sedang menjadi perbincangan hangat, bukan soal prestasi kinerjanya namun karena pernyataan nya beberapa waktu belakang soal masyarakat yang harus aktif menyampaikan kritik dan masukan. Menjadi sorotan karena publik menilai pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dilapangan selama ini. Sebelumnya pernyataan itu disampaikan oleh presiden Joko Widodo dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Beliau mengatakan "Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan" (Farisa, 2021). Pernyataan presiden Joko Widodo ini terlihat paradoks, hal ini karena beberapa waktu belakang banyak kasus masyarakat yang bermasalah akibat dari terlalu “vocal” dalam mengkritik atau bersebrangan dengan pemerintah.   

Bahkan menurut hasil laporan dari The Economist Intelligence Unit (EIU) sebuah perusahaan riset bisnis dan ekonomi yang berbasis di Inggris menyatakan indeks demokrasi Indonesia tahun 2020  mendapatkan skor 7,92. Skor tersebut dari beberapa indikator yakni untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah; 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan skor 5,59 untuk kebebasan sipil. Jumlah skor yang diperoleh Indonesia tahun 2020 ternyata merupakan perolehan terendah dalam 14 tahun terakhir (Wibowo, 2021). Hal ini menjadi sedikit bukti bahwa memang ada masalah dalam demokrasi Indonesia. Ada beberapa hal yang penting untuk di bahas mengenai demokrasi Indonesia, terutama kebebasan berpendapat warga negara.

Pertama analisisnya bahwa bukan presiden Joko Widodo yang anti kritik dan membatasi kebebasan berpendapat. Namun sumber permasalahannya terlihat berasal dari kelompok yang berada di sekeliling presiden Joko Widodo. Kelompok-kelompok yang memang memiliki kepentingan tertentu dan untuk tujuan mendapatkan sesuatu. Beberapa pernyataan presiden Joko Widodo mengisyaratkan bahwa dirinya memang terbuka untuk dikritik dan mengatakan tidak ikut campur mengenai kebebasan berpendapat yang terkesan dibatasi.

Sebenarnya hal seperti ini yang merugikan Presiden Joko Widodo sendiri, yang seharusnya dari awal kemunculanya memiliki kesan dekat dengan masyarakat. Seakan-akan sekarang menjadi pemimpin yang jauh dari “wong cilik”. Bukan hanya itu, beberapa aktivis, akademisi dan lain sebagainya menjadi sangat susah untuk memberikan kritik, masukan atau teguran bagi pemerintah yang dianggap kinerjanya melenceng. Karena buzzer, simpatisan dan kelompok disekeliling kepala desa ini yang menutupi. Bahkan lebih ekstrimnya lagi terkesan membabat habis pihak-pihak yang bersebrangan dengan pemerintah.

Kedua, menyambung tentang permasalahan diatas menunjukan bahwa ada ruang kosong kepemimpinan. kenapa demikian, seharusnya sebagai pemimpin harus dapat  mengidentifikasi dan memilih orang-orang yang dapat membantu serta berdampak positif bagi dirinya. Baik disekeliling nya maupun di lingkaran bawah sebagai implementator. Namun apabila hal negatif terlanjur terjadi, pemimpin harus segera  sadar bahwa di sekelilingnya itu memang sumber permasalahan. Oleh sebab itu, pemimpin harus segera  menyelesaikan dengan memanfaatkan jiwa kepemimpinanya.  Lebih dari pada itu, prinsip dan ketegasan pemimpin menjadi sangat penting dalam memimpin sebuah bangsa, apalagi memimpin negara besar seperti Indonesia ini.

Pada akhirnya harus dikatakan bahwa ucapan presiden itu harus menjadi lecutan bagi presiden sendiri dan para pembantunya agar mengurusi negara ini dengan lebih professional. Menjalankan amanat undang-undang dan harus selalu patuh dengan apa yang sudah di sepakati bersama bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Negara yang menjamin kebebasan berpendapat serta menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Oleh: Dimas Subekti / Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Referensi

• Farisa, F. C. (2021, Februari 8). Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif Sampaikan Kritik dan Masukan. Retrieved Februari 10, 2021, from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2021/02/08/12454941/jokowi-minta-masyarakat-lebih-aktif-sampaikan-kritik-dan-masukan
• Wibowo, K. S. (2021, Februari 9). Indeks Demokrasi Indonesia Turun, Fadli Zon: Berdampak ke Penanganan Pandemi. Retrieved Februari 10, 2021, from Tempo.co.id: https://nasional.tempo.co/read/1431022/indeks-demokrasi-indonesia-turun-fadli-zon-berdampak-ke-penanganan-pandemi/full&view=ok