Dilarang UNESCO, Pemerintah Jalan Terus Bangun Proyek 'Jurassic Park' di Pulau Komodo

Proyek pembangunan 'Jurassic Park' di Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca, NTT akan tetap dilanjutkan, meski sudah mendapat peringatan dari badan PBB, UNESCO.

Pembangunan sejumlah proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo, sebuah Situs Warisan Dunia UNESCO, telah dimulai sejak tahun lalu. Kegiatan itu memicu kekhawatiran tentang ancaman terhadap ekonomi setempat, terutama pada habitat komodo itu sendiri. UNESCO menilai, pembangunan tersebut dapat mengancam keselamatan komodo sebagai hewan langka yang dilindungi.

Pada Juli lalu, pejabat Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengatakan dalam konferensi Komite Warisan Dunia, bahwa proyek tersebut memerlukan penilaian dampak lingkungan baru terkait masalah penangkapan ikan ilegal dan potensi risiko terhadap habitat alami komodo. Namun, pemerintah tetap 'ngotot' untuk melanjutkan pembangunan fasilitas wisata yang dijuluki 'Jurassic Park' tersebut.

"Proyek ini akan tetap dilanjutkan, sudah disetujui tidak akan memberikan dampak," ujar Wiratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, seperti dikutip dari Reuters.

Pada pertemuan bulan lalu, pejabat UNESCO mengatakan bahwa mereka meminta penilaian terbaru terkait dampak apa saja yang dapat ditimbulkan kepada pemerintah Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini belum juga mendapat tanggapan. Wiratno mengatakan penilaian baru sedang disusun dan dapat dikirim pada September bulan depan.

Hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait proyek yang berpusat di Pulau Rinca tersebut seperti apa. Tahun lalu, pemerintah mengatakan sedang membangun 'tempat wisata premium' di kawasan tersebut dengan nuansa 'Jurassic Park'.

Dalam pernyataan terpisah, Wiratno mengatakan proyek tersebut mencakup pekerjaan renovasi pada struktur yang ada dan tidak menimbulkan bahaya bagi Komodo.

Rima Melani Bilaut dari LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mengatakan bahwa proyek tersebut dapat berdampak pada masyarakat setempat, serta mengganggu komodo.

"Komodo perlu menjadi prioritas utama. Mereka perlu dilindungi di kawasan yang telah ditentukan," kata Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur.

"Apa yang terjadi sekarang adalah penghancuran ruang hidup para komodo." ungkapnya.