KPK Audensi dengan Pemda Majene, SPMM Ingin Temui KPK dan Bawa Tuntutan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja terkait koordinasi dan audensi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Majene, pada Jumat (1/9/2023) pagi, yang berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Rangas, Kecamatan Banggae, Majene. 

Kunjungan kerja itu bertujuan untuk mendorong tata kelola Pemerintahan Daerah. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Bupati Majene Andi Achmad Syukri, terdapat catatan bahwa pimpinan OPD tidak boleh diwakilkan dan khusus Inspektorat dan BKAD menyertakan semua pejabat eselon III.

Dari surat itu juga, tertera kalau kegiatan akan dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati Majene. Tapi, sayangnya kegiatan tiba-tiba dipindahkan ke BPMP dan juga diadakan pertemuan secara tertutup. Bahkan, pihak media dilarang masuk ruangan untuk menyaksikan pertemuan KPK dengan Pemda Majene. 

“Dilarang masuk, pintu dikunci,” ujar salah satu wartawan yang diminta untuk ke luar ruangan saat sudah di dalam aula, Jumat (1/9/23).

Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) unjuk rasa ingin temui KPK

Di sisi lain, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) menggelar aksi demonstrasi yang hendak menemui pihak KPK di depan Gedung BPMP. 

Terlihat segelintir massa aksi SPMM berunjuk rasa dalam menyampaikan aspirasi mereka. Kedatangan KPK RI di kabupaten Majene menjadi momentum sangat krusial bagi mahasiswa dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Majene yang ada sejak dulu. 

BACA JUGA: Datang ke Pernikahan Mantan, Cowok Ini Usir Mempelai Pria demi Gandeng Istrinya

"Banyak polemik yang terjadi di kabupaten Majene dan kami anggap hari ini adalah momentum untuk mengangkat isu-isu yang sudah menjadi jeritan hati kami," ucap bung Misba pada saat berorasi melalui pengeras suara. 

Berdasarkan pers rilis yang dibagikan SPMM Majene, diketahui pihak mahasiswa berharap dengan kedatangan KPK di Kabupaten Majene dapat membersihkan mafia-mafia dan menyelesaikan persoalan di kabupaten Majene. 

Selain itu, massa aksi juga membawa tuntutan dari isu-isu kedaerahan, seperti cairkan bantuan stimulan korban gempa, hentikan pelatihan bodong, evaluasi pembangunan project video tron, uji publik APBD 2024, tolak penggusuran pedagang kaki lima, transparansi penggunaan dana Lerek-lerekan, tuntaskan Perda yang mangkrak, tuntaskan bantuan korban gempa Rui dan Aholeang, serta berharap untuk kembalikan marwah KPK. 

Sampai berita ini dimuat, massa aksi yang tergabung dalam SPMM belum bisa menemui pihak KPK RI maupun Pemda Majene. 

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS