Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja terkait koordinasi dan audensi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Majene, pada Jumat (1/9/2023) pagi, yang berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Rangas, Kecamatan Banggae, Majene.
Kunjungan kerja itu bertujuan untuk mendorong tata kelola Pemerintahan Daerah. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Bupati Majene Andi Achmad Syukri, terdapat catatan bahwa pimpinan OPD tidak boleh diwakilkan dan khusus Inspektorat dan BKAD menyertakan semua pejabat eselon III.
Dari surat itu juga, tertera kalau kegiatan akan dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati Majene. Tapi, sayangnya kegiatan tiba-tiba dipindahkan ke BPMP dan juga diadakan pertemuan secara tertutup. Bahkan, pihak media dilarang masuk ruangan untuk menyaksikan pertemuan KPK dengan Pemda Majene.
“Dilarang masuk, pintu dikunci,” ujar salah satu wartawan yang diminta untuk ke luar ruangan saat sudah di dalam aula, Jumat (1/9/23).
Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) unjuk rasa ingin temui KPK
Di sisi lain, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) menggelar aksi demonstrasi yang hendak menemui pihak KPK di depan Gedung BPMP.
Terlihat segelintir massa aksi SPMM berunjuk rasa dalam menyampaikan aspirasi mereka. Kedatangan KPK RI di kabupaten Majene menjadi momentum sangat krusial bagi mahasiswa dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Majene yang ada sejak dulu.
BACA JUGA: Datang ke Pernikahan Mantan, Cowok Ini Usir Mempelai Pria demi Gandeng Istrinya
"Banyak polemik yang terjadi di kabupaten Majene dan kami anggap hari ini adalah momentum untuk mengangkat isu-isu yang sudah menjadi jeritan hati kami," ucap bung Misba pada saat berorasi melalui pengeras suara.
Berdasarkan pers rilis yang dibagikan SPMM Majene, diketahui pihak mahasiswa berharap dengan kedatangan KPK di Kabupaten Majene dapat membersihkan mafia-mafia dan menyelesaikan persoalan di kabupaten Majene.
Selain itu, massa aksi juga membawa tuntutan dari isu-isu kedaerahan, seperti cairkan bantuan stimulan korban gempa, hentikan pelatihan bodong, evaluasi pembangunan project video tron, uji publik APBD 2024, tolak penggusuran pedagang kaki lima, transparansi penggunaan dana Lerek-lerekan, tuntaskan Perda yang mangkrak, tuntaskan bantuan korban gempa Rui dan Aholeang, serta berharap untuk kembalikan marwah KPK.
Sampai berita ini dimuat, massa aksi yang tergabung dalam SPMM belum bisa menemui pihak KPK RI maupun Pemda Majene.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
Tag
Baca Juga
-
Dompet Tak Berbunyi, Saldo Diam-Diam Mati: Dilema Hidup Serba Digital
-
Niat Jahat yang Tidak Sampai: Ketika Hukum Tidak Selalu Perlu Ikut Panik
-
Uang Tidak Bisa Membeli Kebahagiaan Adalah Kebohongan Terbesar yang Kita Percaya
-
Menonton Sirkus Kemiskinan: Sisi Gelap Konten Sedekah di Media Sosial
-
Pesantren dan Masa Depan Karakter Bangsa: Jangan-jangan Ini Jawabannya
Artikel Terkait
News
-
The Alana Yogyakarta Hadirkan "Alana Langgam Rasa", Destinasi Kuliner Authenthic Jawa di Yogyakarta
-
Petir Cup 2026 Usai, Semangat Menendang Masih Menggelegar
-
Tak Sekadar Riding, Begundal War Wer Tunjukkan Sisi Positif Komunitas Motor
-
Generasi Peduli Iklim, Komunitas yang Ubah Keresahan Jadi Aksi Nyata
-
Bukan Sekadar Seni: Bagaimana Teater Jaran Abang Mengubah Remaja Jogja Menjadi Sosok Berdaya
Terkini
-
Fenomena Earphone Kabel di Kalangan Gen Z, Fashion Statement ala Y2K?
-
4 Serum Heartleaf Solusi Atasi Jerawat dan PIH pada Kulit Berminyak
-
Moon Geun Young Berpotensi Comeback di Film Baru Sutradara Train to Busan
-
Bukan Sekadar Kamera Saku, Insta360 GO 3S Retro Kini Jadi Pelengkap Outfit!
-
Mobile Suit Gundam Hathaway: Sajikan Pertarungan Epik dan Visual yang Tajam