Tidak Terdata, Tidak Terlindungi: Mengapa Disabilitas Kerap Tertinggal dalam Penanganan Bencana?

Dalam peta penyelamatan bencana di Indonesia, ada kelompok yang nyaris selalalu tertinggal—bahkan sebelum proses evakuasi dimulai. Mereka adalah kelompok disabilitas. 

Orang dengan disabilitas kerap berada di lapisan paling bawah hierarki penyelamatan. Mereka bukan sekadar “prioritas kedua” setelah perempuan dan anak, melainkan sering kali tidak masuk dalam daftar sama sekali.

Dalam banyak situasi darurat, keberadaan mereka bahkan tidak terdata, tidak dipetakan, dan akhirnya tidak diselamatkan.

Fakta itu mengemuka dalam diskusi daring Lunch Talk yang diselenggarakan Gelitik, Rabu (4/11/2026). Founder YouthID Foundation, Bayu, membagikan pengalamannya turun langsung ke lapangan pascabencana di Aceh.

Dalam pengalaman itu ia menceritakan betapa rapuhnya sistem ketika berhadapan dengan kelompok rentan.

Pada hari kelima pascabanjir, saat jaringan komunikasi mulai putus-nyambung, upaya pencarian penyandang disabilitas menemui jalan buntu. Tidak ada data. Bahkan dari pemerintah

. Akibatnya, Bayu dan tim terpaksa menyisir 18 kabupaten/kota secara manual.

“Hasilnya, kami menemukan 1.250 data penyandang disabilitas yang kami datangi satu per satu dari rumah ke rumah. Dari situ terlihat jelas, kesiapsiagaan bencana bagi mereka hampir tidak ada—baik dari sisi fasilitas, informasi, maupun pendampingan,” ujar Bayu.

Perspektif yang Salah Kaprah

Ketiadaan data hanyalah satu lapisan masalah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas itu sendiri.

Sebulan setelah bencana, di Pidie Jaya, Bayu menemukan seorang penyandang disabilitas yang dibiarkan tinggal di atas atap rumah dalam waktu lama. Alasannya bukan karena tidak ingin menolong, melainkan karena dianggap lebih “praktis”.

“Kalau ada bencana susulan, kami repot harus menaikkan lagi. Jadi biar saja dia di atas. Nanti kalau sudah aman, baru diturunkan,” tutur warga kala itu, meniru ucapan yang masih terpatri di ingatan Bayu.

Ucapan ini mencerminkan paradoks yang menyakitkan: ada niat menolong, tetapi dibungkus logika efisiensi yang pada akhirnya berujung pengabaian. Belas kasihan tanpa kesetaraan tetaplah diskriminasi.

Situasi serupa dialami penyandang disabilitas mental. Dalam satu kasus, seorang individu ditinggalkan sendirian di dalam rumah meski lumpur sudah mencapai setinggi satu meter. Keluarganya memilih mengungsi dengan alasan takut “mengganggu” kenyamanan pengungsi lain.

Logika ini telanjang diskriminatif. Negara seharusnya hadir menyediakan ruang aman dan fasilitas khusus, bukan membiarkan warga paling rentan menghadapi bencana sendirian.

Disabilitas yang Tidak Dianggap Ada

Masalah ini berakar pada pemahaman yang sempit tentang disabilitas. Di tingkat masyarakat hingga pembuat kebijakan, disabilitas kerap direduksi hanya pada fisik dan netra.

“Dalam survei kami, disabilitas mental, tuli, dan intelektual sering kali tidak dianggap sebagai disabilitas. Akibatnya, kebutuhan mereka tidak pernah masuk dalam perencanaan mitigasi,” jelas Bayu.

Dampaknya konkret dan mematikan. Teman tuli tidak mendapatkan informasi visual atau juru bahasa isyarat saat situasi darurat. Penyandang disabilitas mental tidak memiliki pendamping. Penyandang disabilitas intelektual tidak dipahami kebutuhannya. Sistem berjalan, tetapi mereka tertinggal.

Bayu menegaskan, sudah saatnya negara berhenti menyamaratakan kebutuhan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas.