Politisi Baperan: Dikit-dikit Somasi, Lama-lama Lupa Cara Diskusi

Belakangan ini, kalau kita membuka berita politik, suasananya sudah mirip seperti menonton drama hukum di TV. Bedanya, kalau di TV yang berdebat itu pengacara keren, di kenyataan yang berdebat itu pengurus partai yang mukanya tegang banget. Senjata andalannya pun bukan lagi janji manis atau orasi yang membakar semangat, melainkan sebuah dokumen sakti mandraguna yang namanya: somasi.

Dulu, partai politik itu adalah kawah candradimuka. Tempat orang-orang paling pintar sekecamatan berkumpul untuk adu argumen, adu taktik, sampai adu kuat begadang untuk memikirkan nasib rakyat (katanya). Tapi sekarang? Kok rasanya partai politik kita berubah fungsi menjadi kantor hukum cabang dadakan. Begitu ada rakyat atau aktivis yang kritiknya agak pedas sedikit, refleksnya bukan membuka buku data, tetapi membuka KUHP.

Ini yang saya sebut sebagai "Demokrasi Mode Hemat Energi". Malas berpikir, ogah berdebat, maunya langsung beres memakai jalur hukum.

Ironisnya, setiap kali kampanye, partai-partai ini selalu jualan jargon sebagai "pilar demokrasi". Tapi, ya ampun, pilarnya kok ringkih banget seperti kerupuk kaleng. Kena angin kritik sedikit langsung retak, kena sentil opini langsung mau melaporkan ke polisi. Kalau memang merasa sebagai pilar, harusnya kan kokoh dong menghadapi badai dialektika. Masa baru dikritik di media sosial saja sudah merasa martabatnya hancur berkeping-keping? Apakah martabat kalian memang serapuh itu?

Padahal kalau kita memakai logika warung kopi, politik itu intinya ya cuma satu: seni mengobrol. Politik hidup dari kemampuan mengelola perbedaan tanpa harus membuat laporan ke SPKT. Maka, ketika sebuah partai atau politisi mulai hobi mengirim somasi, itu sebenarnya adalah sebuah pengakuan jujur—meski mereka nggak bakal mau ngaku—bahwa mereka sudah kalah telak. Argumen mereka sudah habis bensin. Narasi mereka sudah kalah saing. Karena sudah nggak tahu mau menjawab apa lagi, ya akhirnya memakai jurus pamungkas: "Kita bertemu di pengadilan!"

Ini persis seperti anak kecil yang kalah bermain bola di lapangan, terus bukannya latihan lebih keras supaya menang di pertandingan berikutnya, dia malah membawa pulang bolanya sambil berteriak, "Nanti aku laporkan Bapakku yang polisi!" Kekanak-kanakan? Jelas. Tapi celakanya, ini dilakukan oleh orang-orang yang katanya mewakili suara kita.

Otto von Bismarck dulu bilang kalau politik adalah seni tentang segala kemungkinan. Tapi di tangan politisi hobi somasi, seni itu sudah dibuang ke tempat sampah. Yang tersisa hanyalah politik gaya kaku: semua harus serba instruksi, semua harus tunduk, dan siapa pun yang beda suara dianggap sebagai pembangkang yang harus "disertifikasi" lewat jalur hukum.

Masalahnya mungkin berakar dari dalam. Kader-kader partai sekarang banyak yang bukan lagi petarung gagasan, tetapi lebih mirip staf administratif. Tugasnya cuma menjalankan perintah atasan. Kalau ada konflik, mereka tidak diajari cara negosiasi, tetapi diajari cara membuat kronologi kejadian untuk dilaporkan. Budaya diskusi mati pelan-pelan, digantikan oleh budaya rajin melapor.

Kita merindukan zaman di mana politisi kita masih punya tradisi "mengopi setelah ribut". Siang boleh memaki-maki di forum, sorenya sudah rangkulan sambil mencari titik temu. Sekarang? Wah, titik temu itu barang langka. Meja kopi yang penuh tawa sudah digusur sama meja hijau yang penuh ancaman. Hubungan antarmanusia jadi formal banget, kaku, dan tentu saja: menakutkan bagi orang biasa.

Dalam ilmu politik, ada istilah keren untuk fenomena ini: judicialization of politics. Ran Hirschl menjelaskan kalau ini terjadi ketika elite politik sudah tidak mampu lagi mempertahankan pengaruhnya lewat kebijakan. Mereka sadar ide mereka tidak laku, makanya konfliknya dipindahkan ke ranah hukum. Hannah Arendt juga pernah mengingatkan kalau kekuatan sejati itu muncul dari orang-orang yang bicara dan bertindak bersama. Kalau yang muncul malah surat somasi, itu tandanya kekuatan kolektif partai itu sebenarnya sudah bocor halus.

Somasi itu bukan simbol kekuatan, Kawan. Itu simbol kegugupan. Hukum dipakai sebagai plester untuk menutupi luka argumen yang bolong-bolong. Bukan karena mereka percaya diri bakal menang, tetapi karena mereka sudah kehabisan amunisi untuk berpikir jernih.

Dampaknya ke kita apa? Publik jadi takut bersuara. Kritik pelan-pelan layu karena bayang-bayang somasi selalu mengintai di pojok layar smartphone. Kita juga sedang diajak menonton lahirnya pemimpin-pemimpin bermental kaca. Pemimpin yang merasa dirinya suci, antikritik, dan gampang tersinggung. Padahal, hukum itu diciptakan untuk mencari keadilan, bukan untuk menjadi alat pemukul bagi siapa saja yang berani bilang "Anda salah".

Jadi, untuk para politisi yang hobi mengirim somasi, coba deh sesekali tarik napas panjang. Politik itu tempatnya orang berani, termasuk berani dikritik. Kalau tidak tahan panas, ya jangan main di dapur. Kalau dikritik, ya dijawab memakai kerja nyata. Kalau tidak setuju dengan pendapat orang, lawan memakai argumen yang lebih masuk akal.

Somasi mungkin bisa membuat orang diam karena takut, tetapi rasa takut itu tidak pernah membuahkan rasa hormat. Sejarah sudah membuktikan kalau rasa takut itu cepat basi, sementara kebenaran—meski sering dikeroyok pasal-pasal—selalu punya cara untuk bertahan lebih lama. Sebelum semua urusan bangsa ini dipaksa selesai di tangan hakim, ada baiknya kalian balik lagi ke meja kopi. Seduh kopinya, taruh urat lehernya, dan mulailah belajar menjadi politisi lagi, bukan menjadi tukang lapor.