Korupsi Merusak Integritas dan Penyelenggaraan Pemilu

Menurut Sri Budi Eko Wardhani, legitimasi pemilu dapat dirusak oleh adanya mal-administrasi seperti terjadinya kekeliruan dalam penghitungan suara, mencoblos surat suara sisa, penyelenggara pemilu yang tidak netral serta adanya broker kandidat dan terjadinya adanya kasus suap.

Karena itu, upaya pencegahan korupsi dalam tubuh penyelenggara pemilu menjadi elemen penting dalam negara demokrasi. Mengapa demikian? Karena salah satu standar pemilu yang demokratis adalah pelaksanaan pemilu bebas yang dari praktek korupsi.

Dalam kesempatan yang sama, David Sepriwasa dari Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK, menyampaikan bahwa kasus korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama, gratifikasi. Kasus gratifikasi berhubungan dengan jabatan, bersifat menanam budi dan tentunya ini tidak membutuhkan kesepakatan.

Kedua, suap. Kasus suap didasari dengan adanya kesepakatan serta dilakukan secara rahasia dan tertutup. Ketiga, pemerasan. Kasus pemerasan terjadi berupa permintaan sepihak dari penerima dan bersifat memaksa.      

Lebih lanjut, David Sepriyasa menjelaskan bahwa praktek politik yang mahal dalam pemilu dan pilkada seperti mahar, politik uang, modal calon yang terbatas sehingga perlu sponsor,  kebutuhan dana kampanye  dan akomodasi yang besar dan ditambah kondisi masyarakat yang belum melek hukum, tentunya berpotensi terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pemilu.

Bila ini terjadi, maka akan berpengaruh pada netralitas dan kinerja keputusan penyelenggara pemilu. Pada akhirnya berdampak pada integritas pemilu dan penyelenggara pemilu. 

Bimtek Anti Korupsi selanjutnya akan dilanjutkan untuk Batch IV hingga Bacth VI, masing-masing pada tanggal 5, 6 dan 7  Oktober 2021. Pelaksanaan Bimtek Anti Korupsi ini, selain menggunakan zoom meeting juga disiarkan secara langsung melalui kanal youtube KPU RI.* 

* Oktavianus Landi, Ketua KPU Kabupaten Sumba Timur