Sejarah Hari Ini: Kepentingan Asing dalam Operasi Seroja Tahun 1975

Operasi Seroja merupakan salah satu operasi militer yang terbesar setelah Operasi Dwikora saat terjadinya Ganyang Malaysia. Operasi Seroja menjadi operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia dengan tujuan mengintegrasikan wilayah bekas jajahan Portugis di Timor Timur atau Timor Portugis. Operasi Seroja sendiri dilakukan sebagai bentuk dukungan dan keamanan militer imbas dari dukungan beberapa partai politik di Timor Portugis yang waktu itu menyatakan keinginan untuk bergabung dengan Indonesia. Deklarasi integrasi tersebut dikenal sebagai Deklarasi Balibo yang melibatkan beberapa partai politik, dua diantaranya merupakan partai besar yaitu UDT dan APODETI. Operasi Seroja menjadi operasi pembuka masuknya militer Indonesia dalam skala besar ke wilayah Timor Timur yang waktu itu menyatakan kemerdekaan secara sepihak. Pernyataan kemerdekaan ini diproklamirkan oleh FRETILIN, salah satu partai politik terbesar di Timor Timur yang anggotanya diperkirakan mencapai 50.000. 

FRETILIN sendiri merupakan partai politik yang berhalauan komunis, berbeda dengan UDT dan APODETI yang memiliki pandangan politik integrasi. Operasi Seroja meskipun mendapat dukungan dari Sebagian masyarakat Timor Timur yang diwakili beberapa partai pro integrasi pada kenyataanya menuai kecaman. Pemerintah Indonesia dan partai pro integrasi menilai integrasi Indonesia-Timor Timur serta adanya Operasi Seroja merupakan sebuah keharusan dengan dasar kesamaan atau kedekatan etnis Timor Timur dengan Indonesia terutama di wilayah Timor Barat. Pemerintah Indonesia menganggap integrasi dengan Timor Timur sangat penting, hal ini karena berkaitan dengan National Security. Pemerintah Indonesia menganggap kondisi Timor Timur yang tidak stabil dapat mengancam keamanan militer di perbatasan ditambah adanya aktivitas politik FRETILIN yang berpaham komunis dianggap menjadi ancaman serius bagi Pemerintah Indonesia waktu itu. 

Imbas Perang Dingin

Iklim politik Perang Dingin nampaknya memainkan peranan cukup penting dalam proses integrasi Timor Timur. Perang Dingin yang menjadi ajang pertentangan ideologi antara Liberalisme-Kapitalisme dengan Komunisme berdampak pada beberapa konflik yang terjadi di dunia, tak terkecuali di Asia Tenggara. Perang Vietnam dan Kamboja menjadi contoh pertentangan tersebut. Kedua konflik di atas juga sekaligus menandai kemenangan Komunisme di Asia Tenggara. Kemunculan sekaligus berkuasanya FRETILIN di Timor Timur tentu saja menjadi kekhawatiran Blok Barat seperti Amerika Serikat, Australia dan Inggris. Dwi dalam tulisannya yang berjudul  Peran Komando Pasukan Sandhi Yudha (KOPASANDHA) dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada Tahun 1976-1979 berpendapat berkuasanya kelompok Komunis di Vietnam dan Kamboja serta FRETILIN di Timor Timur dianggap dapat menyebabkan efek domino.  Oleh Blok Barat, efek domino tersebut dapat mendorong pergolakan atau revolusi komunis di negara lain di Kawasan Asia Tenggara. Konflik antara komunisme dan liberalisme tidak hanya terjadi antara negara-negara besar melainkan juga antara kelompom lokal seperti partai politik. Di Timor Timur juga terjadi pertikaian antara kelompok pro integrasi yang berpaham non komunis seperti UDT dan APODETI dengan FRETILIN yang berpaham komunis. Pertikaian ini mencapai puncaknya Ketika UDT membatalkan persekutuan dengan FRETILIN dan adanya pawai militer yang dilakukan oleh APODETI guna mencari dukungan integrasi Timor-Indonesia. 

Jurnal berjudul Korban Jajak Pendapat di Timor Timur 1999 menyatakan klimaks konflik internal Timor Timur sebagai imbas persaingan ideologi kemudian memicu perang sipil setelah dibacakannya Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975. Pembacaan Deklarasi ini sebagai respon dari proklamasi yang dilakukan oleh FRETILIN pada tanggal 28 November 1975 dan segera diakui oleh beberapa negara seperti Mozambiq dan Angola. Pasca pembacaan dua deklarasi terjadilah peningkatan kontak senjata antara koalisi pro integrasi dengan FRETILIN. Beberapa koalisi politik anti FRETILIN berhasil memegang kendali di beberapa wilayah/kota di Timor hingga tanggal 2 Desember 1975. Adanya persaingan ideologi Ketika Perang Dingin dalam konflik di Timor Timur serta disusul adanya Operasi Seroja yang didukung beberapa negara seperti Australia menimbulkan suatu pertanyaan mengenai kepentingan dan peranan asing dalam Operasi Seroja. 

Kepentingan Di Dalam Operasi Seroja

Operasi Seroja dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 1975 dan berakhir pada tahun 1979. Operasi ini merupakan operasi militer yang cukup besar karena merupakan operasi militer gabungan yang disebut Komando Tugas Gabungan. Operasi Seroja bertujuan mengintegrasikan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan dasar adanya Deklarasi Balibo yang menjadi representasi rakyat sekaligus partai politik di Timor Timur yang menghendaki integrasi. Dalam tulisan The Role of Indonesian National Air Force (TNI-AU) in Seroja Operation in East Timor (1975-1979) menyebut sebelum adanya Operasi Seroja, pemerintah Indonesia sebelumnya telah mewaspadai adanya konflik di Timor Timur. Pemerintah Indonesia khawatir konflik internal di Timor Timur meluas untuk itu lah militer Indonesia membentuk operasi inteljen bersandi Operasi Komodo.  Operasi Komodo kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Operasi Flamboyan sebagai bentuk persiapan perang terbuka karena militer Indonesia melihat mulai meningkatnya konflik yang berujung konflik bersenjata.

Operasi Seroja nampaknya tidak hanya didasari rasa kekhawatiran Indonesia terhadap potensi konflik internal Timor Timur yang akan mengganggu stabilitas, melainkan juga karena adanya kepentingan asing dari Blok Barat yang turut serta mendorong Operasi Seroja. Peristiwa ini bermula pada tanggal 5 Juli 1975, beberapa bulan setelah kemenangan komunis di Kamboja dan Vietnam. Pada tanggal tersebut, Suharto berkunjung ke Washington DC untuk bertemu dengan Presiden Ford dan Sekretaris Negara Kissinger guna membahas permasalahan komunisme. Pertemuan ini kemudian dilanjutkan pada tanggal 6 Desember 1975 guna membahas Langkah-langkah antisipasi guna menanggulangi meluasnya paham komunisme. 

Amerika Serikat melihat adanya sifat ekspansionis dari Vietnam dalam hal penyebaran komunisme tentu saja ini sangat membahayakan. Suharto kemudian mengangkat isu Timor Timur dan pergerakan FRETILIN ke dalam pembahasan tersebut. Kissinger kemudian merespon dengan memberikan dukungan kepada Suharto apabila Pemerintah Indonesia mengambil Tindakan militer, tentu saja dengan operasi integrasi bukan aneksasi. Pertemuan Suharto dengan Kissinger di Camp David tanggal 5 Juli 1975 menjadi pertemuan pertama Suharto mengangkat isu Timor Timur yang dalam waktu dekat diperkirakan akan jatuh ke tangan pemerintahan komunis FRETILIN. Pada pertemuan selanjutnya tanggal 6 Desember, Kissinger mewakili Pemerintah Amerika Serikat memberikan lampu hijau terhadap operasi militer yang akan digelar oleh Indonesia. Kissinger berdalih operasi militer ini cukup penting dalam menanggulangi bahaya Komunisme. Kissinger sendiri menganggap FRETILIN adalah duri komunisme di tengah-tengah Indonesia seperti yang dinyatakan oleh Ben Kierman dalam War, Genocide, and Resistance in East Timor, 1975-79: Comparative Reflections on Cambodia.

Berperang Melawan Musuh Bersama

Damien Kingsbury dalam East Timor: The Price of Liberty menjelaskan isu komunisme memang menjadi isu politik sensitive pada masa Orde Baru yang waktu itu memerintah Indonesia. Kebangkitan Komunis menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusinya mengingat kebangkitan komunis di Kamboja dan Vietnam. Guna melegalkan aksinya, Suharto mengangkat isu kebangkitan komunis di Timor Timur ke negara Blok Barat seperti Amerika Serikat, Australia dan Inggris yang sama-sama menjadikan komunis sebagai musuhnya. Adanya kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975 memicu kekhawatiran di dalam tubuh Blok Barat mengenai hegemoni mereka di Asia-Pasifik seperti Filiphina, Malaysia dan Singapura. Kemenangan FRETILIN tentu saja menjadi bahaya baru bagi Blok Barat terkait efek domino dari berkuasanya FRETILIN yaitu meluasnya pengaruh komunisme. Persetujuan dan dukungan asing terkait Operasi Seroja tidak hanya datang dari Amerika Serikat melainkan juga datang dari negara Blok Barat lainnya yaitu Australia.

Tulisan berjudul Dinamika Kepentingan Asutralia Terhadap Timor Leste dari Tahun 1975-1999 menjelaskan bahwa Australia memandang negara di Kawasan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dianggap sebagai negara penyangga, dalam artian sebagai negara yang secara tidak langsung menjaga keamanan dan stabilitas Australia. Beberapa wilayah yang dianggap penyangga adalah Papua Nugini, Timor Timur dan Indonesia. Australia memandang tumbuhnya pengaruh komunisme di Timor Timur menjadi ancaman yang serius mengingat posisi Australia di Blok Barat. Australia juga khawatir dengan meluasnya komunisme mengingat di tahun yang sama Amerika Serikat menarik diri dari Vietnam, menandai kemenangan komunisme di Vietnam dan Kamboja. Australia sebagai negara yang terletak di dekat Timor Timur tentunya ingin menghentikan tumbuhnya pengaruh komunisme di Timor Timur yang dapat berdampak pecahnya perang yang melibatkan Australia. Australia berkeinginan untuk menjaga stabulitas di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai penyangga sehingga tidak terjadi perang terbuka seperti Vietnam dan Kamboja. Perbincangan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia terkait masalah Timor Timur telah lama dibahas bahkan sejak 1974 antara Adam Malik dan Whitlam .

Ketakutan Bersama Terhadap Komunisme

Kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dan Kamboja menjadi pukulan cukup besar bagi Blok Barat dalam kontestasi Perang Dingin. Pukulan ini kemudian disusul dengan semakin kuatnya pengaruh komunisme di Timor Timur yang tentu saja berpotensi memicu gejolak revolusi komunis di Asia Tenggara. Amerika Serikat memandang Indonesia dapat diandalkan dalam meredam masalah di Timor Timur setidaknya karena dua alasan. Pertama, Pemerintahan Orde Baru lebih condong ke Barat walaupun tidak pernah menyatakan secara terbuka. Kedua, Pemerintah Orde Baru memiliki komitmen dalam memberantas komunisme dan sudah dibuktikan pasca tahun 1965. Pemerintah Orde Baru juga memiliki komitmen mencegah masuknya pengaruh komunisme ke wilayah Indonesia. 

Tulisan berjudul Indonesia’s Annexation of East Timor (The Connection with The Carnation Revolution and the US Involvement) menyebut pemerintah Amerika Serikat kemudian memberikan dukungan baik materil maupun politik terhadap Indonesia guna melancarkan operasi “Pertahanan Diri” dengan dalih mempertahankan diri dari instabilitas Timor Timur serta mengintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia sesuai Deklarasi Balibo. Hal ini kemudian dikuatkan oleh pernyata Siboro dalam tulisannya yang berjudul Sejarah Australia. Dalam tulisannya ia menyatakan kepentingan asing yang khawatir akan meluasnya pengaruh komunisme. nampaknya lebih kuat menjadi factor pendorong dilakukannya Operasi Seroja. Hal ini karena Presiden Suharto dalam pertemuan-pertemuan dengan Asutralia tahun 1974 lebih menggunakan kata Timor Portugis. Presiden Suharto dalam pertemuan tersebut juga lebih condong untuk mendukung Portugis mempertahankan kekuasaanya di Timor Timur. 

Operasi Seroja dapat disimpulkan tidak hanya sebuah operasi militer biasa, melainkan merupakan operasi militer yang dilancarkan dengan dorongan kepentingan asing. Adanya isu integrasi nampaknya bukan lah factor utama, melainkan sebagai factor pembenar adanya operasi militer tersebut. Partai-partai yang pro integrasi pun diisi oleh orang-orang nasionalis, pro Portugis dan kalangan pendukung Monarki seperti KOTA dan dan TRABALISTA yang tentu saja bermusuhan secara ideologi dengan FRETILIN yang berideologi komunis. Kekhawatiran Blok Barat terhadap meluasnya komunisme justru menjadi factor utama dalam pelaksanaan Operasi Seroja, hal ini tak lepas dari pengaruh Perang Dingin di Asia Tenggara