Berhenti Sebut Kampungan: Menyoal Arogansi Kota Lewat Kasus Omakase Tepe

Belakangan ini, linimasa kita mendadak riuh dan dipenuhi pakar etika dadakan. Pemicunya tak lain dari kehebohan publik membicarakan Teguh Prakoso alias Tepe di kanal YouTube Raditya Dika. Acara makan omakase yang mestinya sarat ketenangan ala bangsawan Jepang mendadak berubah wujud jadi tontonan yang bikin gatal mata. 

Tepe jadi bulan-bulanan karena datang terlambat membiarkan tuan rumahnya itu menunggu, lalu menunjukkan polah yang dianggap kurang elok selama menikmati hidangan. Potongan videonya pun sontak digoreng habis-habisan dan berseliweran di mana-mana.

Mengkritik Tepe yang datang terlambat dan kurang menghormati koki itu sah-sah saja—perilaku jam ngaret ala penduduk Wakanda ini memang tidak harus kita normalisasi. Tapi urusan jadi melebar ke mana-mana ketika netizen mulai menghina Tepe dengan sebutan "kampungan" hanya karena dia memang berasal dari kampung. 

Seolah-olah aib kelakuan satu orang otomatis jadi stempel bagi seluruh penduduk desa di republik ini. Di sinilah kita perlu ngerem ego sebentar. Tepe, ya, Tepe. Jangan bawa-bawa orang kampung, karena orang kampung belum tentu kenal Tepe, apalagi ikut makan omakase.

Urusan label-melabeli ini kelihatannya sepele saja, padahal punya ia silsilah sejarah yang panjang. Riset BRIN soal omongan warga membuktikan betapa rajinnya kita membuat stereotip, begitu ada satu orang berulah yang tidak-tidak, identitas seluruh kelompoknya langsung ikut terseret ke pengadilan moral. 

Padahal, riset BRIN yang lain juga mengingatkan kalau "kampung" itu bukan sekadar tempat yang kalah karismatik dari kota. Kehidupan di sana jauh lebih kompleks dan dinamis, bukan sekadar orang-orangnya yang terkenal norak dan lebay belaka.

Di sinilah kelas sosial sering kali bekerja secara halus tanpa kita sadari. Pengetahuan soal menu makanan, cara berpakaian, hingga urusan cara memegang sumpit mendadak bisa disulap jadi cap penanda bahwa seseorang "lebih beradab dari yang lain". Siapa yang gagal dalam ujian gaya ini, bersiaplah didepak dari lingkaran pergaulan elit. 

Apesnya, media sosial malah bikin panggung adu gengsi ini semakin riuh. Berbekal satu video viral, netizen langsung berlomba-lomba pamer keahlian etiket di kolom komentar. Ujung-ujungnya, mereka bukan cuma sedang menilai rapor kelakuan Tepe saja, tapi sedang sibuk memamerkan isi lemari pengetahuan sosial mereka sendiri yang menurut mereka paling benar.

Tepe tentu saja tetap boleh dikritik. Kalau dia memang hobi ngaret, ya silahkan diajari cara membaca jarum jam dengan benar. Kalau sikapnya dinilai kurang elok kepada koki, biarkan dia mengevaluasi diri karena setiap polah tingkah pasti ada konsekuensinya. Tapi ya itu tadi, hukum sajalah dia sendiri tanpa perlu repot-repot menyeret satu kampung untuk ikut disidang di meja omakase. 

Lagi pula, melempar ribuan kata "kampungan" sebagai ejekan sama sekali tidak sedang menyelesaikan masalah si Tepe. Kita hanya sedang malas berpikir, lalu dengan seenaknya melempar kesalahan satu orang kepada jutaan warga yang kebetulan lahir dan tumbuh damai di pedesaan.

Gen Z mestinya sudah cukup lelah dengan urusan kasta-kastaan semacam ini. Bayangkan saja, setiap hari linimasa kita sudah sesak oleh orang-orang yang sibuk pamer merk baju, jemuran rumah, hingga gaya hidup paling mutakhir. Masa iya sekarang urusan mengunyah makanan pun harus dipakai untuk menentukan siapa yang berhak naik kelas sosial?

Padahal, hidup ini bukan perlombaan mengumpulkan sertifikat sosial milik kaum urban perkotaan. Tidak semua orang harus punya portofolio pengalaman hidup yang seragam. Dan yang paling penting, orang desa tidak perlu repot-repot menyamar jadi orang kota hanya agar dianggap pantas duduk di meja yang sama. 

Jadi mari kita sepakati saja bahwa Tepe boleh saja salah, tapi warga sekampung jelas tidak perlu repot-repot ikut patungan membayar dosanya. Memangnya salah apa mereka?

Kalau kritik memang ditujukan kepada Tepe, arahkan saja kepadanya. Jangan mentang-mentang satu orang salah, lalu identitas sosial jutaan warga yang jauh lebih besar ikut ditodong senapan ejekan. 

Sebab, ketika kata "kampungan" terlanjur kita lempar sebagai padanan dari ketidak-beradaban, dampak sebenarnya sudah tidak lagi menyasar ke satu manusia. Kita, tanpa sadar, sedang menembaki sebuah tempat, sebuah identitas, orang-orang beserta ketulusan yang selama ini hidup damai di dalamnya.